nusabali

DPRD Bali Terbitkan 6 Rekomendasi

Minta Evaluasi Pelaksanaan PPDB, Selain Naikkan Anggaran Pertanian

  • www.nusabali.com-dprd-bali-terbitkan-6-rekomendasi

Dalam salah satu rekomendasinya, DPRD Bali meminta Gubernur untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang baru

DENPASAR, NusaBali

DPRD Bali tuntaskan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Tahun 2019. Panitia Khusus (Pansus) Ranperda keluarkan 6 rekomendasi krusial yang akan menjadi patokan dalam penyusunan RAPBD Perubahan Tahun 2020.

Rekomendasi tersebut diumumkan Pansus Ranperda Pertanggungjawab-an Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Tahun 2019 dalam rapat paripurna internal DPRD Bali di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Senin (20/7) siang. Rapat paripurna internal kemarin dipimpin Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Golkar I Nyoman Sugawa Korry, didampingi unsur Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi.

Ada pun 6 butir rekomendasi yang dibacakan Koordinator Pansus Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Tahun 2019 DPRD Bali, Gede Kusuma Putra, dari Fraksi PDIP, tersebut meliputi pertama, DPRD Bali meminta temuan BPK RI atas audit Laporan Keungan Pemerintah Daerah (LKPD), sesuai ketentuan perundang-undangan, agar ditindaklanjuti maksimal 60 hari sejak hasil pemeriksaan disampaikan.

Kedua, DPRD Bali meminta eksekutif, dalam hal ini Gubernur Bali, untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang baru, berdasarkan pandangan umum fraksi-fraksi dan jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi. Ketiga, DPRD Bali mendukung kemudahan birokrasi dan regulasi terhadap setiap eksekusi program, di mana penegak hukum bisa memberikan kebijakan sesuai dengan situasi kekinian.

Keempat, DPRD Bali merekomendasikan pemanfaatan Silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran) tahun 2019 yang besaranya mencapai Rp 813 miliar agar dimanfaatkan untuk program prioritas. Kelima, DPRD meminta evaluasi persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah negeri dan juga agar meningkatkan anggaran pertanian.

Keenam, DPRD Bali relomendasikan agar pemerintah mengalokasikan bantuan stimulus di tengah pandemi Covid-19 kepada media cetak, medi elektronik, media online yang memenuhi syarat, yang tidak hanya kepada lembaga/perusahaan, namun memperluas kepada awak media wartawan/wartawati.

Gede Kusuma Putra mengatakan, dari 6 butir rekomendasi yang diterbitkan tersebut, isu terbaru soal pandemi Covid-19 berdampak luas terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat. "Termasuk harus ada stimulus kepada media massa. Selama ini, media sangat berjasa dalam menyampaikan informasi terkait dengan pandemi Covid-19," ujar politisi PDIP asal Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Buleleng ini.

Laporan yang disampaikan Kusuma Putra selaku Koordinator Pansus Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Tahun 2019 disetujui DPRD Bali. Rencananya, Kusuma Putra akan me-nyampaikan laporannya di hadapan sidang paripurna DPRD Bali di Gedung Dewan, Selasa (21/7) ini.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Golkar, Nyoman Sugawa Korry, mengatakan 6 butir rekomendasi yang dituangkan dalam laporan Pansus Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Tahun 2019 adalah mengakomodir pandangan umum fraksi-fraksi. "Evaluasu masalah PPDB, masalah peningkatan anggaran pertanian, dan bantuan stimulus kepada media merupakan usulan Fraksi Golkar yang diakomodir oleh Pansus," tandas Sugawa Korry sesusai rapat paripurna internal kemarin.

Sugawa Korry menyebutkan, anggaran pertanian memang sudah harus ditingkatkan. Selama ini, anggaran pertanian hanya 1,8 persen dari total APBD Bali yang besarannya mencapai Rp 6,5 triliun. "Dalam usulan Fraksi Golkar DPRD Bali, anggaran pertanian itu minimal 5 persen dari total APBD Bali," tegas politisi senior asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng yang juga Ketua DPD I Golkar Bali ini.

Khusus untuk bantuan stimulus kepada media cetak, media elektronik, dan online, menurut Sugawa Korry, DPRD Bali sangat mendukung kebijakan Gubernur Bali Wayan Koster. DPRD Bali memandang bantuan stimulus yang awalnya kepada lembaga atau perusahaan media ini agar diperluas kepada jurnalis itu sendiri.

"Karena dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang, awak media wartawan/wartawati adalah garda terdepan, mereka berisiko juga. Jadi, itu dasar Fraksi Golkar memperjuangkan perluasan bantuan kepada media, tentunya sesuai aturan, persyaratan, dan kemampuan keuangan daerah," terang Sugawa Korry yang juga mantan Ketua KNPI Bali. *nat

loading...

Komentar