nusabali

Bali Dorong Penguatan TSS Selat Lombok

  • www.nusabali.com-bali-dorong-penguatan-tss-selat-lombok

DENPASAR, NusaBali
Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) dorong penguatan pengamanan wilayah maritim Selat Lombok, yang menghubungkan Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Untuk penguatan pengamanan Selat Lombok ini, perlu penguatan SDM dalam menjaga wilayah strategis yang menjadi kegiatan ekonomi dan kemaritiman ini.

Penegasan ini disampaikan Wagub Ace saat pertemuan dengan Kepala Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman, Laksda Yusup SE MM, di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala Denpasar, Rabu (15/7) pagi. Laksdya Yusup bersama jajarannya kemarin melakukan kunjungan kerja ke Kantor Gubernur Bali, terkait dengan agenda komitmen pemerintah dalam penguatan keamanan laut dalam Sistem Keamanan Laut (SKL) di Traffic Separation Scheme (TSS) Selat Lombok.

Wagub Cok Ace mengatakan, Selat Lombok---jalur penyeberangan Pelabuhan Padangbai (Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Karangasem) dan Pelabuhan Lembar (Lombok Barat, NTB)---adalah wilayah kemaritiman yang strategis. "Mengingat wilayah ini sangat penting, baik bagi sektor perdagangan maupun sektor perikanan, maka kami mendorong dan mendukung penguatan pengamanan perairan Selat Lombok,” ujar Cok Ace.

Cok Ace menjabarkan Selat Lombok merupakan daerah penangkapan ikan tradisional bagi nelayan dari Karangasem, Nusa Penida (Klungkung), Benoa (Denpasar Selatan), dan Lombok (NTB). Menurut Cok Ace, dalam rangka menjaga kelestarian laut di perairan Selat Lombok, Pemprov Bali telah melakukan pencanangan Kawasan Konservasi di Perairan Karangasem, melalui Keputusan Gubernur Bali  Nomor 375/03-L/HK/2017 tentang Pencanangan Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Karangasem seluas 5.856,31 hektare.

”Kawasan Konservasi perairan ini perlu diusulkan ke dalam draft keputusan International Maritime Organization (IMO) tentang penetapan TSS di Selat Lombok,” jelas Cok Ace dalam pertemuan yang juga dihadiri perwakilan Bupati/Walikota se-Bali tersebut.

Guru besar ISI Denpasar ini juga berharap, TSS Selat Lombok mampu menunjang perekonomian Indonesia, khususnya Bali, dan sekaligus meningkatkan keamanan perairan. Keamanan dalam hal ini mencakup keamanan dari tindak kejahatan di laut, seperti pembajakan, penyelundupan, dan aksi kejahatan lainnya.

“Selain itu, keamanan yang lebih luas juga mencakup kelestarian ekosistem laut untuk jangka panjang,” tegas asal Puri Agung Ubud, Desa/Kecamatan Ubud, Gianyar yang notabene mantan Bupati Gianyar 2008-2013 ini.

Menurut Cok Ace, pengawasan yang lebih baik di kawasan perairan Selat Lombok menjadi sangat penting untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan kapal dan penangkapan ikan ilegal. “Hal ini sesuai dengan konsep Segara Kertih dalam visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali menuju Bali Era Baru,” terang tokoh pariwisata yang juga masih menjabat Ketua BPD PHRI Bali ini.

Cok Ace juga menyampaikan terima kasih atas perhatian yang begitu besar terhadap Bali dalam penguatan Sistem Keamanan Laut di Traffic Separation Scheme (TSS) Selat Lombok. “Seperti kita ketahui, wilayah perairan Bali merupakan wilayah strategis yang dilalui jalur pelayaran internasional. Ini menyebabkan jalur pelayaran di Selat Lombok semakin ramai setiap tahunnya dilalui oleh kapal-kapal besar dari Benua Asia ke Benua Amerika melalui Samudera Pasifik atau sebaliknya,” kata Cok Ace.

Cok Ace berharap Bagan Pemisah Lalulintas Laut atau TSS bisa memberikan efisiensi dalam bernavigasi dan menekan angka kecelakaan kapal serta perlindungan  lingkungan maritim di Selat Sunda dan Selat  Lombok.

Sementara itu, Laksda Yusup menyampaikan Indonesia patut berbangga karena dari 6 TSS di seluruh dunia, 4 di antaranya terdapat di tanah air. “Itu menunjukkan komitmen kita sebagai negara kepulauan yang ingin memajukan masyarakat serta melindungi laut kita,” jelas Kepala Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman ini.

Laksdya Yusup juga menyampaikan kabar gembira bahwa per 1 Juli 2020 kemarin, dunia internasional juga telah mengakui TSS Selat Lombok dan Selat Sunda untuk beroperasi. “Mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan dan alat transportasi laut begitu diperlukan untuk penghubung antar pulau ini, maka TSS adalah jawaban untuk mendukung tata kelola lalulintas laut,” katanya.

Apalagi, lanjut Laksdya Yusup, secara geopolitik dan geoekonomi, Indonesia memiliki peran yang sangat strategis karena berada di antara benua Asia dan Asutralia, serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Posisi ini menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia.

“Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan negara maju, tentu salah satu caranya adalah dengan pembangunan infrastruktur di wilayah laut yang berdasarkan atas Nawa Cita visi Presiden 2019-2024. Pengembangan TSS sangat relevan terhadap hal tersebut.”

Untuk itu, Laksdya Yusup menekankan pentingnya penguatan SDM yang mumpuni, agar bisa mengelola TSS ini dengan baik dan mampu menjawab semua kebutuhan dunia internasional. “Kita harus bisa menjamin ketersedian dan kualitas SDM dalam mengelola TSS, sehingga para pelintas laut baik dari dalam maupun luar negeri akan merasa aman,” tegasnya. *nat

loading...

Komentar