Fraksi Golkar Soroti Katebelece
Pencairan Stimulus Koperasi dan UMKM di Gianyar
Kondisi ini lah menjadikan muncul stigma buruk, BLT sebagai merta matemahan wisya (sumber kehidupan malah jadi penyakit).
GIANYAR, Nusabali
Fraksi Golkar DPRD Gianyar menyoroti dugaan pencairan bantuan stimulus koperasi dan UMKM/UKM untuk penanggulangan terdampak Covid-19, sarat dengan katebelece atau surat sakti oknum pejabat. Sorotan itu dilontarkan Fraksi Golkar melalui anggota I Wayan Arjono, saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi Golkar terhadap Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019, di Ruang Sidang Utama DPRD Gianyar, Senin (13/7).
Sebagaimana diketahui, Pemprov Bali mengucurkan stimulus kepada para pelaku UMKM/UKM dan sektor informal. Stimulus sebesar Rp 600.000 per bulan tiap koperasi, UMKM/UKM itu terhitung Mei, Juni, dan Juli. Stimulus untuk membantu UMKN/UKM dan sektor informal yang terdampak wabah Covid-19. Stimulus dengan APBD Provinsi Bali ini menyusul telah diberikan kepada koperasi di Bali.
Wayan Arjono menyayangkan pencairan bantuan stimulus yang ditangani oleh Dinas Koperasi Gianyar itu didasari surat sakti pejabat. Fraksi Golkar telah menerima banyak laporan dari warga yang mengeluhkan bahwa pendistribusian bantuan stimulus tersebut terkesan pilih kasih. ‘’Ada banyak indikasi kuat penyaluran bantuan stimulus ini hanya yang direkomendasi untuk kelompok tertentu, dengan memakai katebelece oknum pejabat. Untuk itu, saya mohon penjelasan saudara Bupati,’’ jelasnya.
Fraksi Golkar juga menyoroti penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang masih jadi masalah. Parahnya, kondisi itu akibat amburadulnya koordinasi dan sinkronisasi sistem pendataan warga khususnya warga kurang mampu. Hal itu ditandai dengan banyak warga harus mengembalikan BLT yang terlanjur diterima. Ironisnya, warga yang bersangkutan secara faktual sangat layak menerima BLT itu. ‘’Kondisi ini lah menjadikan muncul stigma buruk, BLT sebagai merta matemahan wisya (sumber kehidupan malah jadi penyakit),’’ ujarnya.
Fraksi ini juga menilai, amburadulnya penyaluran BLT ini karena kinerja buruk instansi yang menangani, dalam hal ini Dinas Sosial Gianyar. Sehubungan hal tersebut, Fraksi Golkar minta kepada Bupati untuk membenahi kinerja bawahannya.
Selain Fraksi Golkar, tiga fraksi lainnya juga menyampaikan pemandangan umum yakni Fraksi PDIP dibacakan I Ketut Sudarsana. Fraksi Demokrat dibacakan I Gede Sudiarta, dan Fraksi Indonesia Raya (Partai Gerindra dan PKP Indonesia), dibacakan Ngakan Ketut Putra. Semua fraksi menerima materi Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019 untuk ditindaklanjuti pembahasannya sesuai tahapan yang telah disepakati.
Usai sidang, Bupati Gianyar I Made ‘Agus’ Mahayastra membantah ada katebelece oknum pejabat yang tersangkut dalam pencairan bantuan stimulus terdampak Covid-19. Menurutnya, data permohonan stimulus termasuk BLT terdaftar dari masing-masing desa dan kelurahan. Dari itu diketahui, pemohon bantuan stimulus ada puluhan ribu. ‘’Sedangkan kuota dari Provisni Bali untuk Gianyar, hanya empat ribu. Sehingga banyak yang tak dapat sehingga ada prasanga tak baik,’’ jelas Ketua DPC PDIP Gianyar ini.
Bupati asal Desa Melinggih, Kecamatan Payangan ini mengakui, data KK miskin memang amburadul sejak zaman orde baru. Namun kini data itu telah dibenahi dengan sistem aplikasi elektronik. Namun antara 1 - 2 persennya tentu masih terjadi maslaah. *lsa
Fraksi Golkar DPRD Gianyar menyoroti dugaan pencairan bantuan stimulus koperasi dan UMKM/UKM untuk penanggulangan terdampak Covid-19, sarat dengan katebelece atau surat sakti oknum pejabat. Sorotan itu dilontarkan Fraksi Golkar melalui anggota I Wayan Arjono, saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi Golkar terhadap Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019, di Ruang Sidang Utama DPRD Gianyar, Senin (13/7).
Sebagaimana diketahui, Pemprov Bali mengucurkan stimulus kepada para pelaku UMKM/UKM dan sektor informal. Stimulus sebesar Rp 600.000 per bulan tiap koperasi, UMKM/UKM itu terhitung Mei, Juni, dan Juli. Stimulus untuk membantu UMKN/UKM dan sektor informal yang terdampak wabah Covid-19. Stimulus dengan APBD Provinsi Bali ini menyusul telah diberikan kepada koperasi di Bali.
Wayan Arjono menyayangkan pencairan bantuan stimulus yang ditangani oleh Dinas Koperasi Gianyar itu didasari surat sakti pejabat. Fraksi Golkar telah menerima banyak laporan dari warga yang mengeluhkan bahwa pendistribusian bantuan stimulus tersebut terkesan pilih kasih. ‘’Ada banyak indikasi kuat penyaluran bantuan stimulus ini hanya yang direkomendasi untuk kelompok tertentu, dengan memakai katebelece oknum pejabat. Untuk itu, saya mohon penjelasan saudara Bupati,’’ jelasnya.
Fraksi Golkar juga menyoroti penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang masih jadi masalah. Parahnya, kondisi itu akibat amburadulnya koordinasi dan sinkronisasi sistem pendataan warga khususnya warga kurang mampu. Hal itu ditandai dengan banyak warga harus mengembalikan BLT yang terlanjur diterima. Ironisnya, warga yang bersangkutan secara faktual sangat layak menerima BLT itu. ‘’Kondisi ini lah menjadikan muncul stigma buruk, BLT sebagai merta matemahan wisya (sumber kehidupan malah jadi penyakit),’’ ujarnya.
Fraksi ini juga menilai, amburadulnya penyaluran BLT ini karena kinerja buruk instansi yang menangani, dalam hal ini Dinas Sosial Gianyar. Sehubungan hal tersebut, Fraksi Golkar minta kepada Bupati untuk membenahi kinerja bawahannya.
Selain Fraksi Golkar, tiga fraksi lainnya juga menyampaikan pemandangan umum yakni Fraksi PDIP dibacakan I Ketut Sudarsana. Fraksi Demokrat dibacakan I Gede Sudiarta, dan Fraksi Indonesia Raya (Partai Gerindra dan PKP Indonesia), dibacakan Ngakan Ketut Putra. Semua fraksi menerima materi Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019 untuk ditindaklanjuti pembahasannya sesuai tahapan yang telah disepakati.
Usai sidang, Bupati Gianyar I Made ‘Agus’ Mahayastra membantah ada katebelece oknum pejabat yang tersangkut dalam pencairan bantuan stimulus terdampak Covid-19. Menurutnya, data permohonan stimulus termasuk BLT terdaftar dari masing-masing desa dan kelurahan. Dari itu diketahui, pemohon bantuan stimulus ada puluhan ribu. ‘’Sedangkan kuota dari Provisni Bali untuk Gianyar, hanya empat ribu. Sehingga banyak yang tak dapat sehingga ada prasanga tak baik,’’ jelas Ketua DPC PDIP Gianyar ini.
Bupati asal Desa Melinggih, Kecamatan Payangan ini mengakui, data KK miskin memang amburadul sejak zaman orde baru. Namun kini data itu telah dibenahi dengan sistem aplikasi elektronik. Namun antara 1 - 2 persennya tentu masih terjadi maslaah. *lsa
1
Komentar