KPU Koordinasi dengan Gugus Tugas Jika Kesulitan APD
JAKARTA, NusaBali
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman, meminta KPU di daerah agar segera berkoordinasi dengan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 jika kesulitan mendapatkan alat pelindung diri (APD).
Arief Budiman di Jakarta, Jumat (10/7) mengatakan beberapa daerah melaporkan keterbatasan APD, jumlah tes cepat dan tes usap. Di tingkat pusat, KPU RI sudah berkoordinasi dengan Gugus Tugas Penanganan COVID-19.
"Saya sudah kirimkan surat, juga pada daerah agar berkoordinasi dengan gugus tugas setempat. Jadi, kalau KPU kesulitan mencari APD, mendapatkan rapid test, koordinasi dengan mereka, minta bantuan mereka untuk menyediakan dan mencukupi kebutuhan APD KPU dalam melaksanakan tugas," kata Arief Budiman.
Dengan berkoordinasi, kata dia, diharapkan dapat menyediakan peralatan protokol kesehatan tepat waktu, sehingga tahapan proses pemutakhiran data pemilih bisa digelar dengan aman dan tentunya juga tepat waktu mulai 15 Juli 2020.
"Mudah-mudahan semua kementerian, lembaga, dan jajarannya di daerah bisa mendukung pelaksanaan tugas-tugas ini agar berjalan dengan baik," kata Arief Budiman.
Namun yang paling penting, menurut dia, adalah semua pihak yang terlibat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 disiplin menerapkan protokol kesehatan agar tidak terjadi penularan COVID-19 di pilkada.
"Dan yang terpenting adalah masyarakat, pemilih, dan peserta juga menjalankan protokol dengan standar operasional prosedur (SOP) yang sama," ucapnya. Dengan demikian, lanjut Arief Budiman, potensi penyebaran virus corona atau COVID-19 bisa diminimalisir, dicegah dengan maksimal, semua pihak merasa aman dari pandemi saat proses tahapan pilkada.
"Tapi kalau dalam praktiknya ada yang tidak patuh apakah itu penyelenggara, pemilih, masyarakat, peserta pilkada, tentu itu akan sangat berisiko bagi kita," ujarnya. *ant
"Saya sudah kirimkan surat, juga pada daerah agar berkoordinasi dengan gugus tugas setempat. Jadi, kalau KPU kesulitan mencari APD, mendapatkan rapid test, koordinasi dengan mereka, minta bantuan mereka untuk menyediakan dan mencukupi kebutuhan APD KPU dalam melaksanakan tugas," kata Arief Budiman.
Dengan berkoordinasi, kata dia, diharapkan dapat menyediakan peralatan protokol kesehatan tepat waktu, sehingga tahapan proses pemutakhiran data pemilih bisa digelar dengan aman dan tentunya juga tepat waktu mulai 15 Juli 2020.
"Mudah-mudahan semua kementerian, lembaga, dan jajarannya di daerah bisa mendukung pelaksanaan tugas-tugas ini agar berjalan dengan baik," kata Arief Budiman.
Namun yang paling penting, menurut dia, adalah semua pihak yang terlibat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 disiplin menerapkan protokol kesehatan agar tidak terjadi penularan COVID-19 di pilkada.
"Dan yang terpenting adalah masyarakat, pemilih, dan peserta juga menjalankan protokol dengan standar operasional prosedur (SOP) yang sama," ucapnya. Dengan demikian, lanjut Arief Budiman, potensi penyebaran virus corona atau COVID-19 bisa diminimalisir, dicegah dengan maksimal, semua pihak merasa aman dari pandemi saat proses tahapan pilkada.
"Tapi kalau dalam praktiknya ada yang tidak patuh apakah itu penyelenggara, pemilih, masyarakat, peserta pilkada, tentu itu akan sangat berisiko bagi kita," ujarnya. *ant
1
Komentar