nusabali

Gung Widiada Ngaku Tolak Puluhan Titipan Siswa Baru

Agar Bisa Masuk ke Sekolah Negeri

  • www.nusabali.com-gung-widiada-ngaku-tolak-puluhan-titipan-siswa-baru

DENPASAR, NusaBali
Anggota Komisi IV DPRD Kota Denpasar, AA Ngurah Widiada mengaku menolak titipan sekitar 60 nama siswa agar bisa diloloskan ke jenjang SMP Negeri maupun SMA Negeri dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020/2021 ini.

"Saya katakan kepada warga, orangtua siswa bahwa saya menyerah, saya tidak bisa membantu mencarikan sekolah. Tapi tetap saja ada lebih dari 60 copy tanda pendaftaran yang disodorkan ke saya dan tetap saya katakan saya tidak bisa membantu," ungkap Gung Widiada saat ditemui di kediamannya di Puri Peguyangan, Denpasar, Selasa (8/7).

Hal ini diungkapkannya secara gamblang karena apa yang disampaikan ini juga sebagai bentuk kritik dan otokritik serta evaluasi atas perjalanan pelaksanaan PPDB selama ini yang tiap tahun praktik-praktik main titip dan main jalur belakang masih saja terjadi.  "Ada kekuatan tertentu, ada invisible hand yang bermain di PPDB dengan alasan bantu pendidikan warga agar tertampung di sekolah negeri. Teman-teman saya tahu kondisi ini, kita semua juga tahu karena sudah jadi rumor di ruang publik," ungkap Ketua Fraksi Nasdem-PSI, DPRD Kota Denpasar ini.

Menurut Gung Widiada, jangan sampai dengan kondisi ini, PPDB akhirnya menjadi komoditas politik dan sekolah seperti tersandera kepentingan politik kelompok tertentu. Semua peluang memberikan jasa akhirnya pasti menjadi dukungan politik pada event-event politik baik Pileg maupun Pilkada.

"Bansos, PPDB dan segala fasilitas milik pemerintah dimanfaatkan oleh kekuasaan untuk menyenangkan rakyat dan mendulang simpati, meraup suara atau dukungan. Apalagi rakyat kita sangat baik hati, merasa utang budi dengan bantuan yang diberikan itu, padahal itu adalah hak mereka," ungkapnya.

Dia berharap ke depan, PPDB harus benar-benar steril dari sentuhan titip menitip dan tidak menjadi ajang kepentingan politik sehingga terwujud PPDB yang transparan, akuntabel dan berkeadilan. "Dunia pendidikan harusnya tidak boleh disentuh kepentingan politik, harus steril dari politik. Harus ada kesadaran politik wujudkan PPDB yang transparan, akuntabel dan berkeadilan, tapi saya rasa itu tidak gampang," ujarnya.

Menurut Gung Widiada, daripada setiap tahun ditodong masyarakat untuk membantu mencarikan sekolah negeri, lebih baik menurut dia, eksekutif dan legislatif sama-sama punya komitmen menganggarkan membangun sekolah negeri baru. Solusi lainnya jika anggaran membangun sekolah negeri baru tidak memungkinkan, harus ada keseriusan pemerintah membantu dan mensubsidi sekolah-sekolah swasta yang ada sehingga juga tercipta keadilan dan pemerataan akses pendidikan.

"Sekolah swasta ajak berbagi ringankan beban masyarakat. Pemerintah harus berikan subsidi biaya pendidikan anak-anak yang sekolah di swasta. Bansos eksekutif dan legislatif bisa dikurangi alihkan ke pendidikan. Itulah derma yang utama bangun kualitas SDM generasi penerus bangsa. Saya berharap praktik-praktik curang dan skenario besar dalam pelaksanaan PPDB harus berani dibongkar. Jangan sampai memicu konflik sosial di masyarakat karena merasa ada ketidakadilan," tegas Panglingsir Puri Peguyangan, ini. *mis

loading...

Komentar