Dilarang Kerahkan Massa Saat Mendaftar
Protokol Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah ke KPU
Saat mendaftar ke KPU pasangan calon kepala daerah hanya boleh didampingi dua orang saja untuk mengurus berkas.
JAKARTA, NusaBali
Pilkada serentak, 9 Desember 2020 nanti pertama kali digelar saat pandemi Covid-19. Pilkada pun akan mengikuti situasi yang ada dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19, antara lain pasangan calon kepala daerah saat mendaftar ke KPU tak boleh ada arak-arakan massa.
"Regulasi yang kami pakai saat Pilkada serentak nanti tidak berubah, yaitu UU No 10 tahun 2016. Peraturan KPU juga masih kami pakai, hanya ada tambahan peraturan KPU. Isinya terkait administrasi pendaftaran calon. Pasangan calon mendaftar tanpa arak-arakan," ujar Ketua KPU RI, Arief Budiman, di Graha BNPB, Senin (6/7).
Menurut Arief, dahulu pasangan calon kepala daerah bisa mendaftarkan diri dengan iringan para pendukungnya sehingga ada arak-arakan. Kali ini, pasangan calon hanya mendaftar didampingi dua orang saja untuk mengurus berkas.
Sementara mengenai kampanye, kata Arief, tidak mungkin dihilangkan. Apalagi UU memperbolehkannya. Untuk itu, pertemuan fisik diganti ke daring (virtual). Kalau pun ada pertemuan diatur sedemikian rupa, yakni tidak boleh melebihi 40 persen dari kapasitas yang ada. Kemudian jika pertemuan menyediakan meja dan kursi harus jaga jarak satu meter dan menggunakan masker. "Kami juga ada masukan mengenai perhitungan suara agar dihitung secara online. Namun kita tidak boleh menghilangkan kultur sehingga tetap dilakukan manual," kata Arif.
Setelah selesai pemungutan suara, dihitung dan direkap, lanjut Arief, baru memakai teknologi informasi. Arief berharap, Pilkada serentak nanti berjalan lancar. Lantaran bakal menjadi dasar atau pijakan generasi akan datang dalam menggelar pemilu saat bencana.
"Bencana, ada alam dan non alam. Sekarang non alam ada pandemi Covid-19. Kelak bila ada hal seperti ini lagi dan kita ada regulasi serta pernah melaksanakan dengan baik akan menjadi role model di masa akan datang. Ini bisa menjadi warisan penting," tegas Arief. *k22
"Regulasi yang kami pakai saat Pilkada serentak nanti tidak berubah, yaitu UU No 10 tahun 2016. Peraturan KPU juga masih kami pakai, hanya ada tambahan peraturan KPU. Isinya terkait administrasi pendaftaran calon. Pasangan calon mendaftar tanpa arak-arakan," ujar Ketua KPU RI, Arief Budiman, di Graha BNPB, Senin (6/7).
Menurut Arief, dahulu pasangan calon kepala daerah bisa mendaftarkan diri dengan iringan para pendukungnya sehingga ada arak-arakan. Kali ini, pasangan calon hanya mendaftar didampingi dua orang saja untuk mengurus berkas.
Sementara mengenai kampanye, kata Arief, tidak mungkin dihilangkan. Apalagi UU memperbolehkannya. Untuk itu, pertemuan fisik diganti ke daring (virtual). Kalau pun ada pertemuan diatur sedemikian rupa, yakni tidak boleh melebihi 40 persen dari kapasitas yang ada. Kemudian jika pertemuan menyediakan meja dan kursi harus jaga jarak satu meter dan menggunakan masker. "Kami juga ada masukan mengenai perhitungan suara agar dihitung secara online. Namun kita tidak boleh menghilangkan kultur sehingga tetap dilakukan manual," kata Arif.
Setelah selesai pemungutan suara, dihitung dan direkap, lanjut Arief, baru memakai teknologi informasi. Arief berharap, Pilkada serentak nanti berjalan lancar. Lantaran bakal menjadi dasar atau pijakan generasi akan datang dalam menggelar pemilu saat bencana.
"Bencana, ada alam dan non alam. Sekarang non alam ada pandemi Covid-19. Kelak bila ada hal seperti ini lagi dan kita ada regulasi serta pernah melaksanakan dengan baik akan menjadi role model di masa akan datang. Ini bisa menjadi warisan penting," tegas Arief. *k22
Komentar