UKM Diyakini Jadi Penggerak Ekonomi Bali
DENPASAR, NusaBali
Selain pariwisata, sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) diyakini bisa menjadi penggerak ekonomi Bali.
Keyakinan ini terungkap dari hasil survei cepat MarkPlus yang dilakukan pada 78 responden selama satu minggu terakhir dengan 64% responden yang berada di wilayah Bali.
Tercatat, sebanyak 57,7 % responden sangat setuju UKM Bali memiliki peran penting untuk meningkatkan pergerakan perekonomian. “41% responden yakin dan 33,3 % lainnya sangat yakin UKM bisa menjadi roda penggerak ekonomi Bali selain pariwisata,” ujar Business Analyst MarkPlus, Inc. Ida Ayu Saras Valendia dalam webinar MarkPlus Government Roundtable, Kamis (2/7). Webinar MarkPlus Government Roundtable episode enam melalui aplikasi Zoom dengan tema UKM Bali Pasca Covid-19 dipandu langsung oleh Founder dan Chairman Markplus Inc, Hermawan Kartajaya.
Adapun tiga sektor UKM yang diyakini mampu memberikan kontribusi besar, yaitu sektor kuliner, pertanian dan sektor manufaktur. 39,7% responden menilai sektor UKM Bali yang mampu memberikan kontribusi besar adalah kuliner sebagai penyedia makanan dan minuman serta penyedia akomodasi. Diikuti oleh sektor pertanian sebesar 21,8% dan manufacturing sebesar 15,4%.
Namun, agar UKM dapat menjadi sektor utama ekonomi masyarakat Bali, tentunya ada peran pemerintah Bali yang turut mendukung. Pemerintah Bali dinilai sudah cukup aktif melakukan komunikasi terkait program UKM di mana 60,3% saluran informasi menggunakan website Dinas Koperasi dan UKM. Program UKM yang paling sering didengar oleh responden adalah pendampingan sebesar 41% dan program relaksasi serta restrukturasi kredit sebesar 23,1%.
Namun, masyarakat menilai pemerintah Bali perlu peralihan fokus program yang digalakan. “70,5% responden berharap agar pemerintah Bali lebih fokus kepada program pelatihan UKM digital. 65,4% membutuhkan program peningkatan usaha melalui kemitraan dengan berbagai pelaku ekonomi untuk memperkuat UKM Bali pasca Covid-19,” lanjut Saras Valendia.
Masyarakat menilai program pemerintah untuk membantu UKM Bali selama Covid-19 masih membutuhkan banyak perbaikan dengan penilaian 66,7% agak efektif dan 24,4% agak tidak efektif. Agar mampu bangkit di masa pandemi, perlu adanya keselarasan antara program yang dicanangkan pemerintah dengan kebutuhan para pelaku UKM.
Webinar yang juga diikuti 580 peserta, termasuk beberapa perwakilan daerah di Bali sebagai pembicara, juga turut menyampaikan situasi UMKM yang dihadapi masing-masing wilayah dan langkah-langkah yang ditempuh. Tak terkecuali Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati mengungkapkan tentang perubahan perilaku produsen, penjual, dan pembeli sebagai dampak dari pandemi Covid-19.
Salah satu ilustrasi yang dipaparkan, yakni bagaimana protokol kesehatan seperti social distancing dan protokol kesehatan lainnya mempengaruhi proses produksi suatu kerajinan yang biasa diproduksi secara padat karya. “Kita sudah diikat oleh ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam protokol kesehatan dalam konteks memproduksi sebuah hasil. Misalnya, dalam proses memasak. Bagaimana kita memasak sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran pada pembeli pada masakan kita. Nah ini juga memerlukan penyelesaian-penyelesaian yang lebih detail,” papar Wakil Gubernur Bali Cok Ace.*cr74
Tercatat, sebanyak 57,7 % responden sangat setuju UKM Bali memiliki peran penting untuk meningkatkan pergerakan perekonomian. “41% responden yakin dan 33,3 % lainnya sangat yakin UKM bisa menjadi roda penggerak ekonomi Bali selain pariwisata,” ujar Business Analyst MarkPlus, Inc. Ida Ayu Saras Valendia dalam webinar MarkPlus Government Roundtable, Kamis (2/7). Webinar MarkPlus Government Roundtable episode enam melalui aplikasi Zoom dengan tema UKM Bali Pasca Covid-19 dipandu langsung oleh Founder dan Chairman Markplus Inc, Hermawan Kartajaya.
Adapun tiga sektor UKM yang diyakini mampu memberikan kontribusi besar, yaitu sektor kuliner, pertanian dan sektor manufaktur. 39,7% responden menilai sektor UKM Bali yang mampu memberikan kontribusi besar adalah kuliner sebagai penyedia makanan dan minuman serta penyedia akomodasi. Diikuti oleh sektor pertanian sebesar 21,8% dan manufacturing sebesar 15,4%.
Namun, agar UKM dapat menjadi sektor utama ekonomi masyarakat Bali, tentunya ada peran pemerintah Bali yang turut mendukung. Pemerintah Bali dinilai sudah cukup aktif melakukan komunikasi terkait program UKM di mana 60,3% saluran informasi menggunakan website Dinas Koperasi dan UKM. Program UKM yang paling sering didengar oleh responden adalah pendampingan sebesar 41% dan program relaksasi serta restrukturasi kredit sebesar 23,1%.
Namun, masyarakat menilai pemerintah Bali perlu peralihan fokus program yang digalakan. “70,5% responden berharap agar pemerintah Bali lebih fokus kepada program pelatihan UKM digital. 65,4% membutuhkan program peningkatan usaha melalui kemitraan dengan berbagai pelaku ekonomi untuk memperkuat UKM Bali pasca Covid-19,” lanjut Saras Valendia.
Masyarakat menilai program pemerintah untuk membantu UKM Bali selama Covid-19 masih membutuhkan banyak perbaikan dengan penilaian 66,7% agak efektif dan 24,4% agak tidak efektif. Agar mampu bangkit di masa pandemi, perlu adanya keselarasan antara program yang dicanangkan pemerintah dengan kebutuhan para pelaku UKM.
Webinar yang juga diikuti 580 peserta, termasuk beberapa perwakilan daerah di Bali sebagai pembicara, juga turut menyampaikan situasi UMKM yang dihadapi masing-masing wilayah dan langkah-langkah yang ditempuh. Tak terkecuali Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati mengungkapkan tentang perubahan perilaku produsen, penjual, dan pembeli sebagai dampak dari pandemi Covid-19.
Salah satu ilustrasi yang dipaparkan, yakni bagaimana protokol kesehatan seperti social distancing dan protokol kesehatan lainnya mempengaruhi proses produksi suatu kerajinan yang biasa diproduksi secara padat karya. “Kita sudah diikat oleh ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam protokol kesehatan dalam konteks memproduksi sebuah hasil. Misalnya, dalam proses memasak. Bagaimana kita memasak sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran pada pembeli pada masakan kita. Nah ini juga memerlukan penyelesaian-penyelesaian yang lebih detail,” papar Wakil Gubernur Bali Cok Ace.*cr74
Komentar