Fraksi PDIP-Deperda PDIP Bali Dukung Upaya Hukum
Terkait Kasus Pembakaran Bendera Partai
DENPASAR, NusaBali
Fraksi PDIP DPRD Bali dan Dewan Pertimbangan Daerah (Deperda) PDIP Bali mendukung sepenuhnya langkah DPP PDIP dalam upaya hukum terkait dengan kasus pembakaran bendera partai bersama dengan pembakaran bendera PKI, saat demo penolakan RUU HIP di depan Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (24/6) lalu.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack, mengatakan pihaknya tetap mengajak kader PDIP dan simpatisan menjaga kondusivitas di daerah. Namun, mereka mendukung penuh upaya hukum oleh DPP PDIP. "Kita di daerah siap dalam segala situasi dan segala cuaca," ujar Dewa Jack dalam keterangan persnya di Denpasar, Jumat (26/6).
Dewa Jack menyebutkan, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri telah mengeluarkan perintah harian kepada jajaran kader mulai dari DPD PDIP, DPC PDIP, PAC PDIP, Ranting PDIP, hingga Anak Ranting PDIP se-Indoneasia agar mereka tidak terprovokasi. Kader PDIP harus kedepankan langkah hukum.
"Kami di daerah komitmen dengan ajaran Bung Karno bahwa jalan musyawarah adalah yang terbaik, kader kami tidak boleh terprovokasi. Namun, upaya dan langkah hukum yang dilakukan DPP PDIP kita dukung penuh, karena kita negara hukum," tegas politisi PDIP asal Desa/Kecamatan Banjar, Buleleng yang sudah dua periode duduk di DPRD Bali ini.
Dewa Jack menegaskan, dalam perintah harian Ketua Umum DPP PDIP Megawati, kader Banteng Moncong Putih juga diminta tetap teguh mengobarkan perjuangan dengan dedikasi pengabdian untuk partai dan rakyat. "Pemaknaan kobarkan semangat juang yang diperintahkan DPP PDIP, dapat kami artikan secara luas bahwa sebagai negara hukum, kita berjuang berdasarkan aturan yang berlaku di NKRI, kedepankan persatuan rakyat. Kita siap menjaga martabat partai," katanya.
Menurut Dewa Jack, Fraksi PDIP DPRD Bali juga menunggu instruksi lebih lanjut dari DPD PDIP Bali dan DPP PDIP terkait pengawalan proses hukum kasus pembakaran bendera partai. "Kita tunggu instruksi partai. Apa pun instruksi induk partai, kita di daerah siap. Namun, sekali lagi tetap kedepankan persatuan dan kesatuan," tandas anggota Komisi II DPRD Bali ini.
Sementara, Ketua Deperda PDIP Bali, Nyoman Adi Wiryatama, menegaskan bahwa langkah hukum adalah jalan yang terhormat. Sebab, PDIP tidak mau terprovokasi dan terpancing. "Kami kader partai di Bali tentu mendukung upaya DPP PDIP kedepankan upaya hukum, terkait kasus pembakaran bendera partai," ujar Adi Wiryatama secara terpisah di Denpasar, Jumat kemarin.
Adi Wiryatama menegaskan, bendera partai yang dibakar merupakan simbol kader, sehingga kalau ada yang merusak, maka harus diselesaikan secara hukum. "Bendera itu simbol kedaulatan partai dan jiwa kader. Kalau ada yang merusak, itu artinya juga membakar kami. Penegak hukum kita haraopkan memproses secara adil kasus ini," tegas Adi Wiryatama yang juga Ketua DPRD Bali.
Sementara itu, Ketua Umum DPP PDIP Megawati dalam perintah harian yang diinstruksikan kepada kader pasca pembakaran bendera partai, menegaskan bahwa PDIP adalah partai yang sah dan dibangun melalui sejarah panjang, serta berakar kuat pada sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, melalui Partai Nasional Indonesia yang didirikan Bung Karno. PDIP juga memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan hak demokrasi rakyat, meskipun membawa konsekuensi dikuyo-kuyo, dipecah belah, dengan puncaknya penyerangan kantor partai pada 27 Juli 1996.
Meski demikian, PDIP dalam perjalanannya tetap dan selalu akan menempuh jalan hukum. PDIP akan terus mengobarkan perjuangan bagi dedikasi partai untuk rakyat, bangsa, dan NKRI. "Oleh karena itulah, sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saya tegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak pernah memiliki keinginan untuk memecah belah bangsa. Sebab, kita adalah pengikut Bung Karno yang menempatkan Pancasila sebagai suluh perjuangan," ujar Megawati dalam surat perintah hariannya.
Berdasarkan pelusuran NusaBali, selain keluarkan perintah harian, Ketua Umum DPP PDIP Megawati juga berkomunikasi dengan elite partai di daerah. Termasuk dengan Ketua DPD PDIP Bali, Wayan Koster. Informasinya, Wayan Koster mengikuti teleconference dengan Megawati dari Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jaya Sabha Denpasar, Kamis (25/6) malam. *nat
Dewa Jack menyebutkan, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri telah mengeluarkan perintah harian kepada jajaran kader mulai dari DPD PDIP, DPC PDIP, PAC PDIP, Ranting PDIP, hingga Anak Ranting PDIP se-Indoneasia agar mereka tidak terprovokasi. Kader PDIP harus kedepankan langkah hukum.
"Kami di daerah komitmen dengan ajaran Bung Karno bahwa jalan musyawarah adalah yang terbaik, kader kami tidak boleh terprovokasi. Namun, upaya dan langkah hukum yang dilakukan DPP PDIP kita dukung penuh, karena kita negara hukum," tegas politisi PDIP asal Desa/Kecamatan Banjar, Buleleng yang sudah dua periode duduk di DPRD Bali ini.
Dewa Jack menegaskan, dalam perintah harian Ketua Umum DPP PDIP Megawati, kader Banteng Moncong Putih juga diminta tetap teguh mengobarkan perjuangan dengan dedikasi pengabdian untuk partai dan rakyat. "Pemaknaan kobarkan semangat juang yang diperintahkan DPP PDIP, dapat kami artikan secara luas bahwa sebagai negara hukum, kita berjuang berdasarkan aturan yang berlaku di NKRI, kedepankan persatuan rakyat. Kita siap menjaga martabat partai," katanya.
Menurut Dewa Jack, Fraksi PDIP DPRD Bali juga menunggu instruksi lebih lanjut dari DPD PDIP Bali dan DPP PDIP terkait pengawalan proses hukum kasus pembakaran bendera partai. "Kita tunggu instruksi partai. Apa pun instruksi induk partai, kita di daerah siap. Namun, sekali lagi tetap kedepankan persatuan dan kesatuan," tandas anggota Komisi II DPRD Bali ini.
Sementara, Ketua Deperda PDIP Bali, Nyoman Adi Wiryatama, menegaskan bahwa langkah hukum adalah jalan yang terhormat. Sebab, PDIP tidak mau terprovokasi dan terpancing. "Kami kader partai di Bali tentu mendukung upaya DPP PDIP kedepankan upaya hukum, terkait kasus pembakaran bendera partai," ujar Adi Wiryatama secara terpisah di Denpasar, Jumat kemarin.
Adi Wiryatama menegaskan, bendera partai yang dibakar merupakan simbol kader, sehingga kalau ada yang merusak, maka harus diselesaikan secara hukum. "Bendera itu simbol kedaulatan partai dan jiwa kader. Kalau ada yang merusak, itu artinya juga membakar kami. Penegak hukum kita haraopkan memproses secara adil kasus ini," tegas Adi Wiryatama yang juga Ketua DPRD Bali.
Sementara itu, Ketua Umum DPP PDIP Megawati dalam perintah harian yang diinstruksikan kepada kader pasca pembakaran bendera partai, menegaskan bahwa PDIP adalah partai yang sah dan dibangun melalui sejarah panjang, serta berakar kuat pada sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, melalui Partai Nasional Indonesia yang didirikan Bung Karno. PDIP juga memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan hak demokrasi rakyat, meskipun membawa konsekuensi dikuyo-kuyo, dipecah belah, dengan puncaknya penyerangan kantor partai pada 27 Juli 1996.
Meski demikian, PDIP dalam perjalanannya tetap dan selalu akan menempuh jalan hukum. PDIP akan terus mengobarkan perjuangan bagi dedikasi partai untuk rakyat, bangsa, dan NKRI. "Oleh karena itulah, sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saya tegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak pernah memiliki keinginan untuk memecah belah bangsa. Sebab, kita adalah pengikut Bung Karno yang menempatkan Pancasila sebagai suluh perjuangan," ujar Megawati dalam surat perintah hariannya.
Berdasarkan pelusuran NusaBali, selain keluarkan perintah harian, Ketua Umum DPP PDIP Megawati juga berkomunikasi dengan elite partai di daerah. Termasuk dengan Ketua DPD PDIP Bali, Wayan Koster. Informasinya, Wayan Koster mengikuti teleconference dengan Megawati dari Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jaya Sabha Denpasar, Kamis (25/6) malam. *nat
Komentar