Mendagri Minta Bawaslu Jadi Wasit Netral di Pilkada 2020
JAKARTA, NusaBali
Mendagri, Tito Karnavian, meminta Bawaslu menjadi wasit yang objektif dan netral dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas pada Pilkada 2020.
Tito juga meminta Bawaslu selalu mempertimbangkan situasi luar biasa di lapangan yang membuat KPUD membuat diskresi.
"Kami berharap pada teman-teman Bawaslu semua jajaran karena posisi Bawaslu pada kontestasi Pilkada ini adalah wasit, kami harap bisa jadi wasit yang betul-betul baik, yang objektif, netral, tapi ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan yaitu kekhususan situasi, keluarbiasaan situasi yang mungkin membuat teman-teman KPUD menghadapi hal baru yang mungkin melakukan diskresi sesuai situasi dan kondisi lapangan," kata Tito, di Bawaslu, yang disiarkan melalui akun Youtube Bawaslu RI, Selasa (23/6).
Tito menyampaikan bukan berarti Bawaslu harus melakukan toleransi jika ada pelanggaran. Namun, kata Tito, dibutuhkan pendekatan lain misalnya mengambil tindakan administrasi atau mediasi.
"Tidak bermaksud mentolerir kalau terjadi kesalahan, atau pelanggaran. Tapi situasi ini setidaknya bisa menjadi perhitungan ketika mengambil sikap apakah ada laporan sengketa, dugaan pelanggaran apakah bs dilakukan dengan penyelesaian mediasi, atau mengambil tindakan administrasi, atau penegakan hukum dengan melibatkan gakkumdu, yang melibatkan Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan," sambungnya dilansir detik.com. Selain itu, Tito juga berbicara terkait partisipasi pemilih pada Pilkada yang digelar di masa pandemi. Tito mengatakan justru di Korsel tingkat partisipasi pemilih meningkat.
Tito mengatakan pandemi ini juga akan membuat para calon kepala daerah bersaing untuk menyampaikan gagasannya terkait penanganan COVID-19. Tito mengatakan momentum Pilkada juga akan menjadi ajang penilaian masyarakat terkait kemampuan para calon petahana dalam penanganan Corona. Sedangkan para calon penantang, kata Tito, dapat menyampaikan kritik dan gagasannya agar penanganan Corona lebih baik.
Sementara Bawaslu RI menyebutkan tingkat kerawanan Pilkada Serentak 2020 berpotensi meningkat akibat dari pandemik COVID-19. Ketua Bawaslu, Abhan, ketika peluncuran data pemutakhiran indeks kerawanan pemilu (IKP) Pilkada 2020 di Jakarta, Selasa kemarin mengatakan potensi kerawanan tersebut merupakan hasil penelitian yang sudah digelar oleh Bawaslu.
"Mengenai indeks kerawanan pilkada ini mudah-mudahan data kami ini memang valid karena bukan sampel tapi laporan dari seluruh Bawaslu daerah dan diharapkan menjadi bagian deteksi dini. Dan pada akhirnya pilkada ini bisa berjalan dengan baik dan sukses sesuai dengan yang kita harapkan," kata dia. *ant
"Kami berharap pada teman-teman Bawaslu semua jajaran karena posisi Bawaslu pada kontestasi Pilkada ini adalah wasit, kami harap bisa jadi wasit yang betul-betul baik, yang objektif, netral, tapi ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan yaitu kekhususan situasi, keluarbiasaan situasi yang mungkin membuat teman-teman KPUD menghadapi hal baru yang mungkin melakukan diskresi sesuai situasi dan kondisi lapangan," kata Tito, di Bawaslu, yang disiarkan melalui akun Youtube Bawaslu RI, Selasa (23/6).
Tito menyampaikan bukan berarti Bawaslu harus melakukan toleransi jika ada pelanggaran. Namun, kata Tito, dibutuhkan pendekatan lain misalnya mengambil tindakan administrasi atau mediasi.
"Tidak bermaksud mentolerir kalau terjadi kesalahan, atau pelanggaran. Tapi situasi ini setidaknya bisa menjadi perhitungan ketika mengambil sikap apakah ada laporan sengketa, dugaan pelanggaran apakah bs dilakukan dengan penyelesaian mediasi, atau mengambil tindakan administrasi, atau penegakan hukum dengan melibatkan gakkumdu, yang melibatkan Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan," sambungnya dilansir detik.com. Selain itu, Tito juga berbicara terkait partisipasi pemilih pada Pilkada yang digelar di masa pandemi. Tito mengatakan justru di Korsel tingkat partisipasi pemilih meningkat.
Tito mengatakan pandemi ini juga akan membuat para calon kepala daerah bersaing untuk menyampaikan gagasannya terkait penanganan COVID-19. Tito mengatakan momentum Pilkada juga akan menjadi ajang penilaian masyarakat terkait kemampuan para calon petahana dalam penanganan Corona. Sedangkan para calon penantang, kata Tito, dapat menyampaikan kritik dan gagasannya agar penanganan Corona lebih baik.
Sementara Bawaslu RI menyebutkan tingkat kerawanan Pilkada Serentak 2020 berpotensi meningkat akibat dari pandemik COVID-19. Ketua Bawaslu, Abhan, ketika peluncuran data pemutakhiran indeks kerawanan pemilu (IKP) Pilkada 2020 di Jakarta, Selasa kemarin mengatakan potensi kerawanan tersebut merupakan hasil penelitian yang sudah digelar oleh Bawaslu.
"Mengenai indeks kerawanan pilkada ini mudah-mudahan data kami ini memang valid karena bukan sampel tapi laporan dari seluruh Bawaslu daerah dan diharapkan menjadi bagian deteksi dini. Dan pada akhirnya pilkada ini bisa berjalan dengan baik dan sukses sesuai dengan yang kita harapkan," kata dia. *ant
Komentar