nusabali

Realisasi BLT Desa Gelombang II di Buleleng Terancam

  • www.nusabali.com-realisasi-blt-desa-gelombang-ii-di-buleleng-terancam

Jawaban BPK dan BPKP terkait penggunaan sisa dana 20 persen dibolehkan digeser masih ditunggu.

SINGARAJA, NusaBali
Sejumlah desa di Buleleng terancam tak dapat merealisasikan rencana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Gelombang II. Hal itu menyusul dana desa sudah cair 80 persen, yang diperuntukkan untuk pencegahan Covid-19, program Padat Karya Tunai (PKT) dan juga realisasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Gelombang I yang sudah terealisasi untuk bulan April, Mei dan Juni.

Sedangkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2020 pasal 32 ayat 1, terkait peruntukan penggunaan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Gelombang II sebesar Rp 300 ribu per bulan. Bantuan tersebut rencananya akan diberikan di bulan Juli, Agustus dan September.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Buleleng, I Made Subur, Senin (22/6) menjelaskan pengelolaan dana desa tahun ini dibagi menjadi tiga. Pertama untuk kegiatan pencegahan Covid-19 sebesar 40 persen, BLT Desa 30 persen dan program PKT 30 persen. Sedangkan menginjak semester pertama di tahun 2020, pencairan dana desa sudah mencapai 40 persen.

Dana yang dialokasikan untuk BLT Desa pada gelombang I dipastikan sudah tuntas mencapai 30 persen, sedangkan kegiatan pencegahan yang sudah dilaksanakan sejak bulan Maret lalu juga dipastikan sudah menelan banyak anggaran. Lalu pada program padat karya beberapa ada yang sudah berjalan hingga hanya menyisakan sisa dana desa sebesar 20 persen. “Yang menjadi masalah bagi desa yang pengelolaannya sudah terpola maksimal, nah ini sisa 20 persen ini apakah boleh digeser untu BLT gelombang kedua, kami sedang menunggu jawaban BPK dan BPKP,” ucap Subur.

Mantan Kalak BPBD Buleleng ini juga mengatakan dari 20 persen sisa dana desa itu rata-rata dari alokasi program PKT. Kadis Subur juga menerangkan melihat kondisi keuangan desa di Buleleng saat ini tidak lagi bermimpi dan berandai-andai dapat memenuhi realisasi BLT Gelombang II ini. Tetapi Subur juga tak memungkiri masih ada desa yang mampu merealisasikan BLT Gelombang kedua karena masih memiliki pos anggaran yang cukup.

Dia pun menghindari realisasi BLT gelombang kedua dengan mengabaikan kegiatan pencegahan yang sangat berisiko terjadi penularan kasus baru. Dinas PMD saat ini sedang melakukan analisis terkait realisasi dana desa keseluruhan di Buleleng, sambil menunggu jawaban dari BPKP. Selain itu yang masih diragukan soal peruntukan penerima BLT Desa gelombang II. Dinas PMD juga masih menunggu kepastian realisasi BLT Desa apakah diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT sebelumnya, atau penerima baru sesuai dengan usulan sejumlah desa di Buleleng.

Dinas PMD Buleleng telah menyiapkan pola lain dalam realisasi BLT Desa gelombang II yang tetap dapat merealisasikan program PKT. KPM yang menerima BLT Desa nantinya diberdayakan melakukan kegiatan pencegahan atau ikut program PKT. “Jadi mereka bekerja bukan duduk di rumahnya, pekerjaan tetap jalan seperti menyemprot disinfektan, kerja rabat beton jalan desa sehingga pencegahan jalan, PKT jalan, uang dia dapet. Kami sudah sodorkan pola itu dan sudah bersurat ke BPKP,” kata Kadis Made Subur.

Sementara itu realisasi BLT Desa gelombang pertama yakni bulan April, Mei, Juni dengan 20.018 KPM hampir seluruhnya terealisasi. Hanya realisasi bulan Juni saja menunggu jadwal pembagian 100 desa. Namun diakhir pekan ini dipastikan sudah teralisasi seluruhnya dengan total anggaran sebesar Rp 12.010.800.000 setiap bulannya.*k23

Komentar