Pilkada 2020 Harus Lahirkan Pemimpin Kritis
Bahtiar mengatakan tidak banyak pemimpin yang dapat menghadapi situasi krisis dan membawa optimisme di tengah masyarakat.
JAKARTA, NusaBali
Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum yang juga Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar, mengatakan Pilkada serentak 2020 diharapkan bisa melahirkan pemimpin kritis yang mampu menghadapi kondisi krisis. Hal itu dikatakannya saat menjadi narasumber dalam webinar yang bertajuk ‘Panggung Pencitraan dan Tantangan Demokrasi di Tengah Pandemi Covid-19’ yang diselenggarakan Pascasarjana Universitas Mercu Buana, Jakarta, Sabtu (20/6).
Dalam rilis yang diterima NusaBali dari Puspen Mendagri, Minggu (21/6) Pilkada 2020 menjadi ujian bagi calon pemimpin di tengah pandemi. "Justru pandemi ini, terutama untuk 270 daerah diharapkan mendapatkan pemimpin terbaik, pemimpin kritis yang memimpin dalam kondisi krisis, bukan pemimpin biasa, karena kondisinya berbeda," kata Bahtiar.
Ditambahkan, tidak banyak pemimpin yang dapat menghadapi situasi krisis dan membawa optimisme di tengah masyarakat. "Pemimpin di keadaan krisis itu luar biasa, pemimpin yang banyak galau dan suka baper justru tidak cocok memimpin di saat krisis, karena di saat krisis, pemimpin harus memberikan kepastian, semangat, optimisme, supaya masyarakat tidak larut dalam keadaan itu," ujarnya.
Dilaksanakannya Pilkada Serentak 2020 yang merupakan sebuah tatanan kenormalan baru dalam kehidupan politik dan berdemokrasi itu juga diharapkan mampu membangkitkan optimisme dan kepercayaan diri masyarakat untuk bergerak bersama menghadapi kenormalan baru dengan dilengkapi pemahaman ilmu pengetahuan dan protokol kesehatan yang ketat. "Justru kita hendak menjadikan Pilkada Serentak 2020 ini adalah instrumen atau alat untuk negara kita bangkit, supaya masyarakat kita mulai percaya diri lagi, kita harus bergerak kembali, tentu harus dibekali ilmu pengetahuan dan protokol kesehatan yang ketat," tegas Bahtiar.
Menurutnya Pilkada serentak 9 Desember 2020 nanti bukan hanya sekedar pesta demokrasi. Namun sebuah kebijakan mengajak masyarakat dalam partisipasi sosial yang kemasyarakatan, kenegaraan dan kebangsaan. "Kebijakan Pilkada dilanjutkan tahun 2020 bukanlah kebijakan yang berdiri sendiri, jadi jangan dipandang sekadar memilih pemimpin tetapi bagian dari aktivitas sosial kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan kita dan bagian dari tatanan kenormalan baru kehidupan berdemokrasi," ujar Bahtiar.
Selain dihadiri Bahtiar, dalam webinar tersebut juga turut dihadiri sejumlah narasumber lain, yakni Komisioner KPU RI Divisi Sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi; Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar dan Dosen Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana, Heri Budianto. *nat
Dalam rilis yang diterima NusaBali dari Puspen Mendagri, Minggu (21/6) Pilkada 2020 menjadi ujian bagi calon pemimpin di tengah pandemi. "Justru pandemi ini, terutama untuk 270 daerah diharapkan mendapatkan pemimpin terbaik, pemimpin kritis yang memimpin dalam kondisi krisis, bukan pemimpin biasa, karena kondisinya berbeda," kata Bahtiar.
Ditambahkan, tidak banyak pemimpin yang dapat menghadapi situasi krisis dan membawa optimisme di tengah masyarakat. "Pemimpin di keadaan krisis itu luar biasa, pemimpin yang banyak galau dan suka baper justru tidak cocok memimpin di saat krisis, karena di saat krisis, pemimpin harus memberikan kepastian, semangat, optimisme, supaya masyarakat tidak larut dalam keadaan itu," ujarnya.
Dilaksanakannya Pilkada Serentak 2020 yang merupakan sebuah tatanan kenormalan baru dalam kehidupan politik dan berdemokrasi itu juga diharapkan mampu membangkitkan optimisme dan kepercayaan diri masyarakat untuk bergerak bersama menghadapi kenormalan baru dengan dilengkapi pemahaman ilmu pengetahuan dan protokol kesehatan yang ketat. "Justru kita hendak menjadikan Pilkada Serentak 2020 ini adalah instrumen atau alat untuk negara kita bangkit, supaya masyarakat kita mulai percaya diri lagi, kita harus bergerak kembali, tentu harus dibekali ilmu pengetahuan dan protokol kesehatan yang ketat," tegas Bahtiar.
Menurutnya Pilkada serentak 9 Desember 2020 nanti bukan hanya sekedar pesta demokrasi. Namun sebuah kebijakan mengajak masyarakat dalam partisipasi sosial yang kemasyarakatan, kenegaraan dan kebangsaan. "Kebijakan Pilkada dilanjutkan tahun 2020 bukanlah kebijakan yang berdiri sendiri, jadi jangan dipandang sekadar memilih pemimpin tetapi bagian dari aktivitas sosial kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan kita dan bagian dari tatanan kenormalan baru kehidupan berdemokrasi," ujar Bahtiar.
Selain dihadiri Bahtiar, dalam webinar tersebut juga turut dihadiri sejumlah narasumber lain, yakni Komisioner KPU RI Divisi Sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi; Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar dan Dosen Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana, Heri Budianto. *nat
Komentar