Komisi IV DPRD Badung Gelar Raker dengan Disdikpora Jelang New Normal

Raker dipimpin Ketua Komisi IV Made Sumerta, dihadiri anggota Komisi IV, Nyoman Gede Wiradana dan Ni Luh Putu Gede Rara Hita Sukma Dewi. Dari Disdikpora hadir Kadisdikpora Ketut Widia Astika, Sekdis Made Mandi, dan sejumlah kabid.

Saat membuka raker, Nyoman Gede Wiradana mempertanyakan apa yang sudah dilakukan menjelang new normal di sektor pendidikan. Dia mempertanyakan soal fasilitas yang diperlukan seperti masker, hand sanitizer, wastafel, sabun, termasuk thermo scanner.

Politisi PDIP Dapil Abiansemal tersebut juga mempertanyakan soal social dan physical distancing yang harus diikuti sesuai protokol kesehatan. “Bagaimana mengatur siswa agar tidak terjadi kerumunan dan jarak bisa terjaga,” ucapnya.

Selain itu, Wiradana juga mempertanyakan soal penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Wiradana juga menyatakan siap memfasilitasi kebutuhan Disdikpora untuk menyongsong new normal.

Sedangkan Ni Luh Putu Gede Rara Hita Sukma Dewi juga mempertanyakan nasib peserta didik yang tidak berasal dari Badung tetapi berkontribusi terhadap pembangunan Badung. Sepanjang memungkinkan, dia meminta Disdikpora tak menutup peluang pelajar luar Badung untuk menikmati pendidikan di Badung.

Selain itu, Rara Hita juga berharap Disdikpora memfasilitasi calon siswa SMA dengan pihak provinsi. Hal ini terkait minimnya jumlah SMA di Badung. Dia juga minta Disdikpora melakukan kajian serius terhadap rencana penerapan new normal. “Jangan sampai di Badung muncul kluster baru Covid-19,” katanya.

Made Sumerta mempertanyakan soal bantuan sosial tunai (BST) dari Gubernur untuk biaya pendidikan siswa SD dan SMP swasta di Badung. “Berapa siswa yang memperolehnya,” katanya. Dia juga meminta penjelasan soal PPDB serta guru usia di atas 50 tahun yang rawan terserang Covid-19. “Bagaimana sistem kerja guru dan pegawai menuju new normal,” tanya politisi PDIP asal Kuta Selatan tersebut.

Menanggapi rentetan pertanyaan tersebut, Kadisdikpora Badung Ketut Widia Astika menegaskan, PPDB akan dimulai 18 Juni 2020 dan dilakukan secara online. Pola yang akan dilakukan masih sama dengan tahun lalu yakni melalui 4 jalur yakni jalur zonasi (75 persen), afirmasi atau berkebutuhan khusus (15 persen), prestasi 5 persen, serta perpindahan orangtua 5 persen.  “Kami pastikan akan mendahulukan siswa Badung. Jika sudah tertampung baru memberi kesempatan kepada siswa luar Badung,” ujarnya.

Terkait new normal, pihaknya tengah menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang nantinya wajib diikuti oleh setiap sekolah. BOS bisa digunakan untuk membeli kebutuhan seperti masker, hand sanitizer serta kebutuhan lainnya.

Soal BST dari Gubernur, ujar Widia Astika, Badung memperoleh bantuan untuk 1.000 siswa SD dan 1.000 siswa SMP swasta. “Bantuan ini tentu saja sangat berguna dalam rangka keberlanjutan pendidikan siswa di sekolah swasta,” katanya.

Terkait guru usia di atas 50 tahun, Astika memastikan mereka tetap dipekerjakan. Jika tidak, tentu saja Badung akan kekurangan ribuan guru. Namun jika memang sakit, mereka akan diizinkan untuk mengajar dari rumah.

Pada kesempatan itu, juga terungkap sejumlah gedung sekolah yang belum terbangun. “Ini semata-mata karena anggaran yang belum ada,” katanya sembari meminta bantuan untuk memfasilitasi anggaran, sehingga gedung sekolah bisa segera dibangun.  *asa