Realisasi BTT Buleleng Capai 36,84 Persen
GTPP Covid-19 Buleleng siap amprah BLT Tahap II dan III.
SINGARAJA, NusaBali
Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Buleleng mengklaim realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) di masa pandemi sudah mencapai 36,84 persen.
Realisasi anggaran yang dialokasikan khusus untuk penanganan Covid-19 itu terhitung dari total BTT yang disiapkan sebesar Rp 57 miliar. Sekretaris GTPP Covid-19 Buleleng, Gede Suyasa Rabu (3/6) menjelaskan, BTT yang sudah terealisasi meliputi peningkatan kapasitas kesehatan, ketahanan ekonomi hingga Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang sudah terealisasi tahap I. “Yang menelan anggaran paling banyak di jaring pengaman sosial, kalau seluruhnya terealisasi bisa capai angka 50 persen, saat ini sedang persiapan mengamprah BST untuk Mei dan Juni,” ungkap Suyasa.
Sekda Buleleng ini mencontohkan pada Bantuan Sosial Tunai (BST) JPS yang ditanggung Pemkab Buleleng di tahap I, menyasar sebanyak 2.202 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total anggaran yang dikeluarkan sebanyak Rp 1,32 miliar. Sedangkan pada BST tahap II terjadi penambahan KPM tercecer sehingga jumlah penerima BST Covid-19 menjadi 2.618 KPM dengan jumlah anggaran yang akan dikeluarkan sebanyak Rp 1,57 miliar.
Realisasi anggaran BTT juga sudah dilaksanakan untuk pengadaan bantuan sembako selama masa karantina Desa Bondalem selama 14 hari yang menghabiskan sekitar Rp 3 miliar untuk 11.972 jiwa. Selain juga bantuan stimulan bagi 13 Lumbung Pangan Masyarakat (LPM), insentif beras kepada 5.400 relawan Covid-19 se-Buleleng, pengadaan masker sebanyak 165 ribu untuk masyarakat Buleleng, termasuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dan alat kesehatan lainnya dalam penanganan kasus Covid-19 di Buleleng.
Sementara itu Rabu (3/6), Komisi III DPRD Buleleng juga melakukan pemantauan dan pengawalan ketat terhadap penyaluran bantuan sosial. Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Buleleng Luh Marleni bersama anggota melakukan kunjungan di tiga desa di Kecamatan Sawan, yakni Desa Galungan, Desa Sawan, dan Desa Bungkulan.
Tim pun menemukan kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam penyaluran bantuan sosial yakni adanya data ganda, sehingga harus dilakukan verifikasi dan validasi data yang ketat agar bantuan tak terdistribusi ganda. “Ya, Kami dari Komisi III DPRD Buleleng berharap agar data-data yang diajukan dari desa supaya sesuai perubahannya dengan yang diajukan oleh desa,” ujarnya. *k23
Sekda Buleleng ini mencontohkan pada Bantuan Sosial Tunai (BST) JPS yang ditanggung Pemkab Buleleng di tahap I, menyasar sebanyak 2.202 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total anggaran yang dikeluarkan sebanyak Rp 1,32 miliar. Sedangkan pada BST tahap II terjadi penambahan KPM tercecer sehingga jumlah penerima BST Covid-19 menjadi 2.618 KPM dengan jumlah anggaran yang akan dikeluarkan sebanyak Rp 1,57 miliar.
Realisasi anggaran BTT juga sudah dilaksanakan untuk pengadaan bantuan sembako selama masa karantina Desa Bondalem selama 14 hari yang menghabiskan sekitar Rp 3 miliar untuk 11.972 jiwa. Selain juga bantuan stimulan bagi 13 Lumbung Pangan Masyarakat (LPM), insentif beras kepada 5.400 relawan Covid-19 se-Buleleng, pengadaan masker sebanyak 165 ribu untuk masyarakat Buleleng, termasuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dan alat kesehatan lainnya dalam penanganan kasus Covid-19 di Buleleng.
Sementara itu Rabu (3/6), Komisi III DPRD Buleleng juga melakukan pemantauan dan pengawalan ketat terhadap penyaluran bantuan sosial. Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Buleleng Luh Marleni bersama anggota melakukan kunjungan di tiga desa di Kecamatan Sawan, yakni Desa Galungan, Desa Sawan, dan Desa Bungkulan.
Tim pun menemukan kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam penyaluran bantuan sosial yakni adanya data ganda, sehingga harus dilakukan verifikasi dan validasi data yang ketat agar bantuan tak terdistribusi ganda. “Ya, Kami dari Komisi III DPRD Buleleng berharap agar data-data yang diajukan dari desa supaya sesuai perubahannya dengan yang diajukan oleh desa,” ujarnya. *k23
Komentar