nusabali

Membludak, Warga Buleleng Tidak Tercover Bantuan

  • www.nusabali.com-membludak-warga-buleleng-tidak-tercover-bantuan

Usulan jumlah warga yang sama sekali tidak tersentuh dana bantuan dari 148 desa/kelurahan, sebanyak 38.049 KPM, namun sebanyak 6.000 KPM terpaksa dicoret.

SINGARAJA, NusaBali

Sedikitnya 32.483 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah Buleleng, mengaku tercecer dari bantuan, baik yang bersumber dari APBN, APBD Kabupaten dan Dana Desa. Mereka pun kini harus menjadi tanggungjawab Pemkab Buleleng memberikan dana bantuan.

Sebenarnya, Pemkab Buleleng telah memberikan dana Bantuan Tunai Sosial (BTS) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 2.202 KPM, masing-masing sebesar Rp 600.000, selama periode April-Juni 2020. Mereka sebanyak 2.202 KPM ini, dinilai layak diberikan bantuan namun tidak tercover bantuan pusat, karena tidak terdata lagi dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Kementerian Sosial. Sedangkan 129 desa yang ada, telah mengcover 19.801 warga dengan BLT Dana Desa.

Nah setelah pencairan tahap pertama dari BTS yang diberikan oleh Pemkab Buleleng kepada 2.202 KPM, belakangan muncul usulan dari 148 desa/kelurahan se Buleleng, masih ada warga yang sama sekali tidak tersentuh bantuan pusat, kabupaten dan Dana Desa. Data pada Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Buleleng, usulan jumlah warga yang sama sekali tidak tersentuh dana bantuan dari 148 desa/kelurahan, tercatat cukup fantastis sebanyak 38.049 KPM.

Melihat jumlah yang cukup banyak tersebut, Dinsos mengaku harus turun memverifikasi dan memvalidasi data usulan tersebut. Hasilnya dari jumlah usulan tersebut, jumlah warga yang dianggap layak menerima bantuan sebanyak 32.483 KPM. “Kami sudah lakukan verifikasi dan validasi, yang valid itu 32.483. Ini sudah usulan terakhir, tidak ada lagi usulan, kalau pun masih ada, tentu kami tidak bisa berbuat banyak,” kata Kadisos Buleleng, I Gede Sandhiyasa, saat dikonfirmasi Rabu (27/5).

Sandhiyasa mengungkapkan, dari 32.483 KPM yang dinyatakan valid hasil verifikasi dan validasi, sebanyak 2.618 KPM, merupakan warga yang tidak terdata lagi dalam DTKS Kemensos RI. Sedangkan sebanyak 29.865 KPM, merupakan warga non DTKS atau warga yang sama sekali tidak pernah tercatat dalam DTKS.

Menurut mantan Kepala Dinas PMD Buleleng ini, sejauh ini yang dapat dipastikan tercover bantuan dana BTS atau BLT dari Pemkab Buleleng, sebanyak 2.618 KPM, dengan nilai bantuan sama masing-masing sebesar Rp 600.000 selama periode April-Juni 2020. Sedangkan terhadap 29.865 KPM, pihaknya belum dapat memastikan, apakah akan diberikan bantuan dengan nilai yang sama. Alasannya, 29.865 KPM itu adalah data non DTKS.  “Kemarin sesuai kewenangan, dari APBD Kabupaten mengcover mereka yang tidak lagi tercatat dalam DTKS. Sekarang kalau ada data non DTKS, ini masih kami usulkan untuk dibahas bersama, apakah akan dibantu dengan nilai yang sama atau seperti apa. Ini sedang dibahas,” terang birokrat asal Desa Bebetin, Kecamatan Sawan ini. *k19

loading...

Komentar