Galian Proyek Timbun Dam Ubud
Proyek Perataan Tanah di Pinggiran Tukad Wos
Tanah langsung meluber ke areal sekitarnya, bahkan menutupi saluran air dan menimbulkan luapan air di jalan setapak.
GIANYAR, NusaBali
Sebuah proyek pribadi berupa perataan tanah pinggir Tukad Wos di Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Gianyar, memancing keluhan warga setempat. Karena tanah material proyek meluber hingga terbuang ke Dam Ubud. Pemandangan setempat terkesan ada pengrusakan lingkungan.
Akibatnya, material itu menjadi bidikan camera ponsel pengguna jalan dari atas Jembatan Keliki. Foto itu lanjut diunggah ke media sosial dengan harapan pihak terkait segera bersikap. Keterangan warga yang dihimpun di lokasi, Rabu (27/5), proyek penataan lahan di pinggir Sungai Wos, Keliki, Kecamatan Tegallalang itu sudah berjalan sekitar dua minggu. Namun dalam beberapa hari belakangan ini di lokasi tidak ada lagi aktivitas. Diduga para pekerja yang sebagian besar orang luar Bali sedang mudik atau libur Hari Raya Lebaran. Kondisinya semakin parah karena diguyur hujan. Tanah langsung meluber ke areal sekitarnya, bahkan menutupi saluran air, dan menimbulkan luapan air di jalan setapak menuju Pura Beji.
Salah seorang warga Desa Keliki mengatakan bahwa warga tidak mengetahui mengenai penataan lahan di pinggir sungai tersebut. Terlebih hingga kini tidak ada sosialisasi ke setiap Banjar. Warga pun menyesalkan sikap pihak pelaksana proyek yang senaknya membuang tanah tersebut ke arah Bendungan/Dam Ubud dan menimbun areal Pura Beji. Lantaran tidak ingin berbenturan dengan pelaksana proyek yang notabena dari desa setempat, sebagian warga pun menyampaikan keluhannya melalui media sosial. "Bendungan itu mengairi persawahan di Wilayah Ubud dan beberapa di Tegallalang bagian selatan. Kami harap ini segera disikapi karena benar-benar meresahkan warga," ungkap warga yang enggan namanya dikorankan.
Plt Camat Tegallalang I Komang Alit Adnyana yang dikonfirmasi, membenarkan adanya proyek penataan lahan tersebut. Dia yang sering melintas di jalur tersebut juga mengaku terperangah melihat aktivitas proyek yang merusak lingkungan itu. Dia mengaku sudah sempat langsung mempertanyakan keberadaan proyek tersebut ke Perbekel Keliki. "Dari koordinasi kami ke aparat desa, proyek milik pribadi itu dipastikan tanpa izin. Kami pun sudah sempat ke lokasi saat masih ada aktivias. Namun pihak buruh proyek tidak mengetahui pemilik lahan dan peruntukakannya. Kalau sekarang memang sepi tidak ada aktivitas dalam beberapa hari belakangan,” ungkapnya.
Atas kondisi ini, Alit Adnyana juga menyebutkan sudah berkoordinasi dengan Kepala Badan Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) serta Kepala Dinas/Satpol PP dan Damkar Gianyar. “Kami pastikan proyek itu tidak ada izinnya. Kami sudah informasikan ke Badan Perijinan dan Satpol PP untuk tindakan selanjutnya,” terangnya. Alit Adnyana mengaku tak tahu siapa pemiik proyek tersebut.
Secara terpisah, Kepala Dinas/Satpol PP dan Damkar Gianyar I Made Watha mengakui sudah menerima laporan terkait keluhan warga atas keberadaan proyek itu. Dari koordinasi dengan aparat terkait dibenarkan pula jika proyek itu belum mengantongi izin. “Kami sudah turunkan personel ke lokasi dan berkoordinasi dengan perbekel setempat. ‘’Ini juga menyangkut sepadan sungai yang menjadi kewenangan Provinsi Bali, sehingga akan kami koordinasikan pula,” terangnya singkat. *nvi
Akibatnya, material itu menjadi bidikan camera ponsel pengguna jalan dari atas Jembatan Keliki. Foto itu lanjut diunggah ke media sosial dengan harapan pihak terkait segera bersikap. Keterangan warga yang dihimpun di lokasi, Rabu (27/5), proyek penataan lahan di pinggir Sungai Wos, Keliki, Kecamatan Tegallalang itu sudah berjalan sekitar dua minggu. Namun dalam beberapa hari belakangan ini di lokasi tidak ada lagi aktivitas. Diduga para pekerja yang sebagian besar orang luar Bali sedang mudik atau libur Hari Raya Lebaran. Kondisinya semakin parah karena diguyur hujan. Tanah langsung meluber ke areal sekitarnya, bahkan menutupi saluran air, dan menimbulkan luapan air di jalan setapak menuju Pura Beji.
Salah seorang warga Desa Keliki mengatakan bahwa warga tidak mengetahui mengenai penataan lahan di pinggir sungai tersebut. Terlebih hingga kini tidak ada sosialisasi ke setiap Banjar. Warga pun menyesalkan sikap pihak pelaksana proyek yang senaknya membuang tanah tersebut ke arah Bendungan/Dam Ubud dan menimbun areal Pura Beji. Lantaran tidak ingin berbenturan dengan pelaksana proyek yang notabena dari desa setempat, sebagian warga pun menyampaikan keluhannya melalui media sosial. "Bendungan itu mengairi persawahan di Wilayah Ubud dan beberapa di Tegallalang bagian selatan. Kami harap ini segera disikapi karena benar-benar meresahkan warga," ungkap warga yang enggan namanya dikorankan.
Plt Camat Tegallalang I Komang Alit Adnyana yang dikonfirmasi, membenarkan adanya proyek penataan lahan tersebut. Dia yang sering melintas di jalur tersebut juga mengaku terperangah melihat aktivitas proyek yang merusak lingkungan itu. Dia mengaku sudah sempat langsung mempertanyakan keberadaan proyek tersebut ke Perbekel Keliki. "Dari koordinasi kami ke aparat desa, proyek milik pribadi itu dipastikan tanpa izin. Kami pun sudah sempat ke lokasi saat masih ada aktivias. Namun pihak buruh proyek tidak mengetahui pemilik lahan dan peruntukakannya. Kalau sekarang memang sepi tidak ada aktivitas dalam beberapa hari belakangan,” ungkapnya.
Atas kondisi ini, Alit Adnyana juga menyebutkan sudah berkoordinasi dengan Kepala Badan Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) serta Kepala Dinas/Satpol PP dan Damkar Gianyar. “Kami pastikan proyek itu tidak ada izinnya. Kami sudah informasikan ke Badan Perijinan dan Satpol PP untuk tindakan selanjutnya,” terangnya. Alit Adnyana mengaku tak tahu siapa pemiik proyek tersebut.
Secara terpisah, Kepala Dinas/Satpol PP dan Damkar Gianyar I Made Watha mengakui sudah menerima laporan terkait keluhan warga atas keberadaan proyek itu. Dari koordinasi dengan aparat terkait dibenarkan pula jika proyek itu belum mengantongi izin. “Kami sudah turunkan personel ke lokasi dan berkoordinasi dengan perbekel setempat. ‘’Ini juga menyangkut sepadan sungai yang menjadi kewenangan Provinsi Bali, sehingga akan kami koordinasikan pula,” terangnya singkat. *nvi
1
Komentar