Dewan Tuding Penerima Bantuan Kurang Diseleksi

Saat ini Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa sudah cair. Ada bantuan yang dinilai tidak tepat sasaran bahkan ditunggangi kepentingan tertentu. Bahkan penerima bantuan dituding kurang diseleksi.

Satria Yudha mengatakan, bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah bertujuan baik, namun pelaksanaannya di bawah dinilai tidak berjalan sesuai harapan. “Penerima bantuan terkesan kurang selektif,” ungkap Satria Yudha, Senin (25/5). Dicontohkan, ada PNS masuk daftar penerima, satu penerima ganda, hingga penyaluran bantuan kurang merata. “Ada satu tempat, jumlah penduduknya lebih sedikit justru penerimanya menumpuk. Sementara di tempat lain jumlah warganya lebih banyak, justru penerimanya sangat sedikit. Tidak ada pemerataan dalam penyaluran bantuan,” sesalnya.

Politisi asal Desa Sulahan, Kecamatan Susut ini juga menyinggung statemen Dinas Sosial yang mengatakan penyaluran bantuan pemerintah pusat menggunakan data lama. Sementara di lapangan banyak nama baru yang muncul sebagai penerima. “Dinas Sosial mestinya turun melakukan kroscek, bukan hanya kerja di atas meja,” pintanya. Ditegaskan, penyaluran bantuan harus selektif atau memenuhi kriteria dan bebas dari kepentingan politik. “Harus transparan, jangan dicampur aduk. Bantuan partai ranahnya beda,” tegas Satria Yudha.

Satria Yudha juga menyinggung lemahnya sosialiasai dari instansi terkait. Sehingga masyarakat tidak tahu adanya bantuan dari pemerintah pusat. "Pemerintah pusat lewat Kementerian saat ini sedang intens menurunkan bantuan kepada masyarakat, tapi lemahnya sosialiasai membuat masyarakat tidak tahu adanya program tersebut,” ungkapnya. Seperti Kementerian Koperasi menurunkan Bantuan Stimulus Usaha (PBSU) akibat dampak Covid-19.

Sementara Kepala Dinas Sosial Bangli, I Wayan Karmawan, saat dikonfirmasi mengaku sudah melakukan langkah untuk pembaharuan data. Melakukan sosialisasi ke desa-desa agar data warga miskin di-update. “Kami sudah sosialisasi ke Kecamatan Kintamani dan Tembuku. Tinggal Kecamatan Bangli dan Susut. Sosialisasi agar desa dapat melakukan pendataan atau update data warga miskin,” sebutnya.

Diakui untuk penerima bantuan sesuai data dari pusat. Kemungkinan ada penerima yang kurang tepat, maka dari itu perlu dilakukan pembaharuan. “Sekarang desa atau kelurahan perlu melakukan perbaharuan data, tentu nantinya lewat musyawarah desa atau musyawarah kelurahan. Jangan sampai masuk nama-nama yang tidak tepat,” pintanya. Wayan Karmawan berharap dengan pendataan ulang, tahun berikutnya Bangli memiliki data terbaru dan valid. Diharapkan desa dan kelurahan rutin update data. “Data langsung di-update oleh desa ke pusat. Sudah ada program untuk itu,” jelas Wayan Karmawan. *esa