20 Juta UMKM Belum Ikut Program Pemulihan
JAKARTA, NusaBali
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki menyebut sekitar 20 juta pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) belum mendapatkan manfaat dana pemulihan ekonomi nasional akibat dampak Covid-19.
Hal ini karena sekitar 20 juta UMKM itu belum terhubung ke sistem perbankan. “Kemungkinan mereka belum menerima manfaat kebijakan ini (pemulihan ekonomi) termasuk kebijakan bantuan sosial,” kata Teten Masduki, di Jakarta, Selasa (19/5).
Untuk itu, Teten mendorong pelaku UMKM itu mengajukan pinjaman baru sehingga selain terdata dalam sistem perbankan, mereka juga langsung masuk dalam skema stimulus pemerintah. Stimulus pemerintah dalam program pemulihan ekonomi itu yakni subsidi bunga, penundaan pokok selama enam bulan, insentif pajak hingga kemudahan akses kredit modal kerja baru.
“Mereka akan masuk dengan skema ini, grace periode (masa tenggang) menjadi enam bulan tanpa harus bayar cicilan, langsung dengan subsidi bunga, dan langsung dengan penghapusan pajak,” ujar Teten.
Menkop menyebutkan, data 20 juta UMKM belum terhubung dengan perbankan itu didapatkan dari Smeru, sebuah lembaga penelitian bidang sosial ekonomi.Menurutnya, mendata jumlah UMKM selama ini memang tidak mudah. Namun Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018 mencatat ada 64 juta pelaku UMKM.
Setelah ditelusuri, lanjut dia, pelaku usaha yang terhubung dengan lembaga jasa keuangan di antaranya bank umum konvensional, BPR, BPR Syariah, hingga lembaga pembiayaan terverifikasi sesuai nama dan alamat mencapai 60,66 juta debitur UMKM. Pelaku usaha itu, kata dia, memiliki nilai pinjaman di bawah Rp 10 miliar dan mayoritas di bawah Rp 500 juta. *ant
Untuk itu, Teten mendorong pelaku UMKM itu mengajukan pinjaman baru sehingga selain terdata dalam sistem perbankan, mereka juga langsung masuk dalam skema stimulus pemerintah. Stimulus pemerintah dalam program pemulihan ekonomi itu yakni subsidi bunga, penundaan pokok selama enam bulan, insentif pajak hingga kemudahan akses kredit modal kerja baru.
“Mereka akan masuk dengan skema ini, grace periode (masa tenggang) menjadi enam bulan tanpa harus bayar cicilan, langsung dengan subsidi bunga, dan langsung dengan penghapusan pajak,” ujar Teten.
Menkop menyebutkan, data 20 juta UMKM belum terhubung dengan perbankan itu didapatkan dari Smeru, sebuah lembaga penelitian bidang sosial ekonomi.Menurutnya, mendata jumlah UMKM selama ini memang tidak mudah. Namun Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018 mencatat ada 64 juta pelaku UMKM.
Setelah ditelusuri, lanjut dia, pelaku usaha yang terhubung dengan lembaga jasa keuangan di antaranya bank umum konvensional, BPR, BPR Syariah, hingga lembaga pembiayaan terverifikasi sesuai nama dan alamat mencapai 60,66 juta debitur UMKM. Pelaku usaha itu, kata dia, memiliki nilai pinjaman di bawah Rp 10 miliar dan mayoritas di bawah Rp 500 juta. *ant
1
Komentar