Calon Dirjen Bimas Hindu Disodori 5 Masalah Umat

Menurut Ketua Presidium Pimpinan Pusat KMHDI, I Kadek Andre Nuaba, kelima permasalahan itu akan menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi para kandidat Dirjen Bimas Hindu. "Kami tidak hanya memperkenalkan para kandidat kepada publik, tetapi juga menitipkan permasalahan yang sedang dihadapi umat Hindu. Dari diskusi online kemarin, kami rangkum ada lima permasalahan," ujar Andre kepada NusaBali, Senin (18/5).

Permasalahan tersebut adalah tentang kemandirian ekonomi, intoleransi (diskriminasi dan izin pembangunan tempat ibadah), upaya konversi, data umat, serta pendidikan yang meliputi minimnya guru agama, buku dan pasraman. Kelima permasalahan itu, lanjut Andre, harus diselesaikan oleh Dirjen Bimas Hindu terpilih.

"Keenam kandidat sudah sepakat akan menyelesaikannya jika mereka terpilih. KMHDI siap mengawal itu," tegas Andre. Diskusi online KMHDI sendiri menghadirkan kader KMHDI dari multi etnis. Ada dari suku Jawa, Bali, Dayak, Aluta, Sidrap dan Buru.

Sementara ke enam kandidat Dirjen Bimas Hindu terdiri atas Prof Dr Ida Bagus Raka Suardana SE MM (Guru Besar Ilmu Manajemen Undiknas) dan Dr Tri Handoko Seto SSi MSc (Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca BPPT).

Kemudian Drs Suminto MM (tokoh Hindu Banyuwangi dan Ketua Yayasan Pendidikan Nasional atau Yapenas 17 Agustus 1945 Banyuwangi), Drs Ida Bagus Gede Subawa MSi (Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan IAHN Tampung Penyang Palangkaraya), Gede Narayana SE MSi (Ketua Komisi Informasi Publik Pusat) dan Prof Dr Drs I Nengah Duija MSi (Guru Besar IHDN Denpasar).

Ke enam kandidat tersebut telah lolos seleksi Computer Assisted Test (CAT). Selanjutnya akan mengikuti empat tahapan seleksi lagi. Mulai dari penulisan makalah, seleksi kompetensi manajerial dan sosio kultural, wawancara akhir serta tes kesehatan yang waktunya belum ditentukan. Dari enam kandidat akan dipilih tiga nama yang dikirim ke Presiden. Nantinya Presiden akan memilih satu orang untuk menggantikan Prof I Ketut Widnya MA MPhil PhD untuk masa jabatan lima tahun ke depan (2020-2025). *k23