KPU Bali Optimis Pilkada 9 Desember 2020
Perintah Perppu Harus Dilaksanakan, Terapkan Protokol Kesehatan
KPPI Bali beri usulan pemungutan suara di tengah pandemi Covid-19 dengan cara pemungutan lewat pos dan pemungutan suara e-voting.
DENPASAR, NusaBali
Tarik ulur soal Pilkada di tengah pandemi Covid-19 mengerucut. Setelah dalam uji publik secara virtual yang digelar KPU RI, Sabtu (16/5) muncul desakan pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi dengan berbagai penyiasatan, KPU Bali optimis kalau tahapan Pilkada serentak 9 Desember 2020 harus berjalan. Ketua KPU Bali, I Dewa Gede Agung Lidartawan, Minggu (17/5) siang mengatakan Pilkada 9 Desember 2020 sudah ditetapkan dalam Perppu, sehingga tidak bisa lagi ditafsirkan dengan prediksi-prediksi.
Menurut Lidartawan karena Perppu sudah terbit dan kini menunggu PKPU (peraturan komisi pemilihan umum) maka tidak ada pilihan tahapan harus dilaksanakan.
"Perppu sudah menetapkan tahapan Pilkada 9 Desember. Ini amanat dari sebuah aturan. Jadi pikirkanlah yang 9 Desember 2020 saja dulu. Jangan pikirkan akan bagaimana dan apa yang akan terjadi. Perppu tinggal dilaksanakan," ujar Lidartawan.
Kata dia dalam sosialisasi PKPU Tahapan Pilkada secara virtual parpol juga tidak masalah dan mendukung agar tahapan Pilkada 9 Desember 2020 berjalan. "Artinya parpol juga sama berpikir, bahwa kita jangan berpikir yang jauh-jauh dulu. Jalankan yang ada sekarang. Kalau kita berpikir pandemi Covid-19 akan berhenti, ya kapan akan berhenti? Ya semua nggak ada yang bisa prediksi," ujar mantan Ketua KPU Kabupaten Bangli ini.
Menurut Lidartawan Pilkada 2020 optimis bisa dilaksanakan dengan pola penerapan protokol kesehatan yang memadai.
"Petugas di lapangan melaksanakan social distancing dan physical distancing, pemilih juga sama melaksanakan protokol kesehatan. Peralatan dan bilik suara juga disterilisasi dengan protokol kesehatan," ujar mantan Ketua PPK Kecamatan Denpasar Barat ini.
Lidartawan pun mengatakan KPU Bali sangat siap bersama KPU Kabupaten/Kota menyongsong tahapan Pilkada 9 Desember 2020 yang dijadwalkan bisa dilaksanakan Juni 2020 mendatang. "Kami sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dalam tahapan nanti protokoler kesehatan akan dimaksimalkan. Petugas yang turun ke lapangan juga akan dirapid test dulu. Memastikan mereka aman turun ke lapangan. Jadi tahapan di tengah Covid-19 tidak ada masalah," ujar Lidartawan.
Pilkada di tengah pandemi alias Pilkada ‘rasa Covid19’ ini elemen masyarakat memberikan dorongan agar KPU menyiapkan opsi juga jika masa darurat Covid-19 belum dicabut, ketika menjelang Pilkada 9 Desember 2020.
Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Bali, Dewa Ayu Putu Sri Wigunawati, secara terpisah kemarin mengusulkan proses Pilkada di tengah pandemi dengan menyiasati pola pemungutan suara di tengah pandemi Covid-19. Caranya pemungutan lewat pos dan pemungutan lewat e-voting. "Di Amerika proses pemungutan suara melalui pos. Saya pernah mengikuti proses pemungutan suara melalui pos di Rhode Island Negara Bagian Amerika Serikat. Di sana panitia pemilihan mengirimkan surat suara ke rumah pemilih. Kemudian pemilih mengirim lewat pos setelah dicoblos," ujar Sri Wigunawati.
Pola ini dinilai sebuah solusi ketika Pilkada dilaksanakan di tengah pandemi. Lebih aman dan murah. "Terus kalau lewat pos apakah tidak berpeluang ada kecurangan? Ya kalau berbicara soal peluang curang pasti ada. Intervensi pemilih ketika mencoblos di rumah pasti ada. Kalau dibandingkan dengan di Indo (Indonesia) gerakan gelontor bansos menjelang pemilu apa tidak intervensi?" ujar Wakil Sekretaris DPD I Golkar Bali ini.
Pola pemungutan suara di tengah pandemi Covid-19 juga bisa disiasati dengan pola e- voting. Pola ini menurut Sri Wigunawati pernah diterapkan ketika pemilihan Kelian Banjar di Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, yang merupakan Desa kelahiran Sri Wigunawati. "Saat itu zamannya Pak Bupati Winasa. Cuman perangkatnya mahal, pengetahuan masyarakat juga belum maksimal soal pola e-voting ini. Perangkatnya juga mahal. Jadi semuanya ada kekurangan dan kelemahan. Kalau pemungutan suara di tengah pandemi intinya ya harus siapkan protokoler kesehatan," ujar Sri Wigunawati. *nat
Tarik ulur soal Pilkada di tengah pandemi Covid-19 mengerucut. Setelah dalam uji publik secara virtual yang digelar KPU RI, Sabtu (16/5) muncul desakan pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi dengan berbagai penyiasatan, KPU Bali optimis kalau tahapan Pilkada serentak 9 Desember 2020 harus berjalan. Ketua KPU Bali, I Dewa Gede Agung Lidartawan, Minggu (17/5) siang mengatakan Pilkada 9 Desember 2020 sudah ditetapkan dalam Perppu, sehingga tidak bisa lagi ditafsirkan dengan prediksi-prediksi.
Menurut Lidartawan karena Perppu sudah terbit dan kini menunggu PKPU (peraturan komisi pemilihan umum) maka tidak ada pilihan tahapan harus dilaksanakan.
"Perppu sudah menetapkan tahapan Pilkada 9 Desember. Ini amanat dari sebuah aturan. Jadi pikirkanlah yang 9 Desember 2020 saja dulu. Jangan pikirkan akan bagaimana dan apa yang akan terjadi. Perppu tinggal dilaksanakan," ujar Lidartawan.
Kata dia dalam sosialisasi PKPU Tahapan Pilkada secara virtual parpol juga tidak masalah dan mendukung agar tahapan Pilkada 9 Desember 2020 berjalan. "Artinya parpol juga sama berpikir, bahwa kita jangan berpikir yang jauh-jauh dulu. Jalankan yang ada sekarang. Kalau kita berpikir pandemi Covid-19 akan berhenti, ya kapan akan berhenti? Ya semua nggak ada yang bisa prediksi," ujar mantan Ketua KPU Kabupaten Bangli ini.
Menurut Lidartawan Pilkada 2020 optimis bisa dilaksanakan dengan pola penerapan protokol kesehatan yang memadai.
"Petugas di lapangan melaksanakan social distancing dan physical distancing, pemilih juga sama melaksanakan protokol kesehatan. Peralatan dan bilik suara juga disterilisasi dengan protokol kesehatan," ujar mantan Ketua PPK Kecamatan Denpasar Barat ini.
Lidartawan pun mengatakan KPU Bali sangat siap bersama KPU Kabupaten/Kota menyongsong tahapan Pilkada 9 Desember 2020 yang dijadwalkan bisa dilaksanakan Juni 2020 mendatang. "Kami sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dalam tahapan nanti protokoler kesehatan akan dimaksimalkan. Petugas yang turun ke lapangan juga akan dirapid test dulu. Memastikan mereka aman turun ke lapangan. Jadi tahapan di tengah Covid-19 tidak ada masalah," ujar Lidartawan.
Pilkada di tengah pandemi alias Pilkada ‘rasa Covid19’ ini elemen masyarakat memberikan dorongan agar KPU menyiapkan opsi juga jika masa darurat Covid-19 belum dicabut, ketika menjelang Pilkada 9 Desember 2020.
Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Bali, Dewa Ayu Putu Sri Wigunawati, secara terpisah kemarin mengusulkan proses Pilkada di tengah pandemi dengan menyiasati pola pemungutan suara di tengah pandemi Covid-19. Caranya pemungutan lewat pos dan pemungutan lewat e-voting. "Di Amerika proses pemungutan suara melalui pos. Saya pernah mengikuti proses pemungutan suara melalui pos di Rhode Island Negara Bagian Amerika Serikat. Di sana panitia pemilihan mengirimkan surat suara ke rumah pemilih. Kemudian pemilih mengirim lewat pos setelah dicoblos," ujar Sri Wigunawati.
Pola ini dinilai sebuah solusi ketika Pilkada dilaksanakan di tengah pandemi. Lebih aman dan murah. "Terus kalau lewat pos apakah tidak berpeluang ada kecurangan? Ya kalau berbicara soal peluang curang pasti ada. Intervensi pemilih ketika mencoblos di rumah pasti ada. Kalau dibandingkan dengan di Indo (Indonesia) gerakan gelontor bansos menjelang pemilu apa tidak intervensi?" ujar Wakil Sekretaris DPD I Golkar Bali ini.
Pola pemungutan suara di tengah pandemi Covid-19 juga bisa disiasati dengan pola e- voting. Pola ini menurut Sri Wigunawati pernah diterapkan ketika pemilihan Kelian Banjar di Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, yang merupakan Desa kelahiran Sri Wigunawati. "Saat itu zamannya Pak Bupati Winasa. Cuman perangkatnya mahal, pengetahuan masyarakat juga belum maksimal soal pola e-voting ini. Perangkatnya juga mahal. Jadi semuanya ada kekurangan dan kelemahan. Kalau pemungutan suara di tengah pandemi intinya ya harus siapkan protokoler kesehatan," ujar Sri Wigunawati. *nat
Komentar