nusabali

BTB Dorong Test The Water, Akademisi Perkuat Pertanian

Dari FGD 'Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19' Gelaran DPD I Golkar Bali

  • www.nusabali.com-btb-dorong-test-the-water-akademisi-perkuat-pertanian

DENPASAR, NusaBali
Meskipun pandemi Covid-19 belum berakhir, para akademisi dan praktisi pariwisata optimistis perekonomian Bali bisa segera menggeliat kembali.

Praktisi wisata dorong adanya test the water untuk mengoperasikan kawasan pariwisata dengan protokol kesehatan yang maksimal, sementara kalangan akademisi minta perkuat sektor pertanian.

Hal itu terungkap dalam Fokus Group Discussion (FGD) yang digelar DPD I Golkar Bali di Kantor Sekretariat Jalan Surapati Nomor 9 Denpasar, Selasa (12/5) pagi. FGD bertajuk ‘Pemulihan Ekonomi Bali Pasca Covid-19’ tersebut digelar dengan pola virtual dan protokol kesehatan, untuk mencegah penyebaran virus Corona.

Narasumber yang dihadirkan dalam FGD ini, antara lain, Prof Ramantha, Prof Dr Ir Wayan Windia, Prof Dr Sri Darma, Ketua Bali Tourism Board (BTB) Ida Bagus Agung Partha Adnyana, hingga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar Dapil Bali Gede Sumarjaya Linggih alias Demer. Hadir pula Ketua DPD I Golkar Bali I Nyoman Sugawa Korry, Sekretaris DPD I Golkar Bali Made Dauh Wijana, Ketua OKK DPD I Golkar Bali Dewa Made Suamba Negara.

Dalam FGD tersebut, IB Agung Partha Adnyana melontarkan ide test the water (ujicoba) untuk pemulihan pariwisata Bali. Hal ini sejalan dengan ide Presiden Jokowi di mana masyarakat memang harus ‘berdamai’ dengan Covid-19. Artinya, segala aktivitas diikuti dengan protokol kesehatan tinggi, seperti menggunakan masker, cuci tangan, sosial distancing, dan physical distancing.

Menurut praktisi pariwisata yang akrab dipanggil Gus Agung ini, test the water bisa dilakukan di kawasan wisata Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Badung. Satu kawasan ini bisa dibuka dulu, seperti keadaan normal sebelumnya, namun aktivitasnya sengan protokol kesehatan tingkat tinggi dan benar-benar harus diawasi.

"Pola test the water ini akan menjadi reborn bagi pariwisata kita, menjadi pemulihan ke depan untuk normalisasi pariwisata dan ekonomi Bali," ujar Gus Agung. Menurut tokoh pariwisata asal Sanur, Denpasar Selatan ini, sekarang ada trend baru liburan para pelancong dunia, di mana mereka siap-siap menuju Bali. "Pikiran mereka itu, terutama yang domestik, sudah ke Bali saja, bukan ke daerah lain. Ada 150 juta traveler yang siap liburan. Bisa dapat 10 juta traveler saja, Bali sudah menggeliat lagi. Jadi, test the water dulu," tandas Gus Agung.

Sementara, pakar marketing Prof Dr Sri Darma mengatakan ‘berdamai’ dengan Covid-19 adalah kembali kepada kehidupan normal. Karena dari sisi pasien positif yang makin melambat, dengan tingkat kematian relatif sedikit di Bali, dampak pandemi ini harus ada pemulihan.

"Maka harus tetap berjalan aktivitas itu, dengan pola protokol kesehatan yang maksimal. Untuk pemulihan ekonomi, maka aktivitas ekonomi secara digital menjadi jawabannya. Ini salah satu pola berdamai dengan Covid-19," ujar akademisi yang mantan Rektor Undiknas Denpasar ini.

Sri Darma mendorong pemerintah bertindak membantu bisnis yang akan mati, dengan mentransformasi ke bisnis digital. "Sekarang ini mall sudah tutup, hotel dan restoran menjerit. Yang bertahan agliculture, media, jasa live streaming. Mudah-mudahan, vaksin cepat ditemukan. Tetapi, sebelum kondisi pulih dan normal, maka dunia digital adalah jawabannya," tegas Sri Darma.

Sedangkan pakar pertanian, Prof Dr Ir Wayan Windia, berharap Golkar melalui fraksinya di DPRD Bali supaya mendorong pertanian Bali. Pertanian terbukti ampuh menjaga ekonomi masyarakat ketika Covid-19 mewabah. Pemerintah harus membuat strategi membangun pertanian berbasis dinamika kebudayaan.

"Agliculture berbasis kebudayaan, pembangunan dengan dimensi pola pikir, dimensi mental dan dimensi kegunaan. Dimensi mental, misalnya, bagimana petani itu ikut jadi dagang. Bukan hanya menjadi petani, sementara hasilnya dinikmati tengkulak. Nah, pasca Covid-19 ini harus sudah muncul itu, apa programnya untuk pertanian," ujar Prof Windia.

Prof Windia juga meminta Golkar melalui wakilnya di parlemen mendorong anggaran pertanian yang maksimal. Sekarang ini, APBD Bali hanya 2 persen saja untuk bidang pertanian. Padahal, sesuai aturan FAO (Food and Agriculture Organization), anggaran untuk pertanian itu wajib disiapkan pemerintah sebesar 10 persen dari total anggaran negara/daerah. "Dorong anggaran pertanian 10 persen dari total APBD Bali. Golkar harus terdepan itu mengawal," tegas akademisi dari Fakultas Pertanian Unud yang concern dengan pelestarian Subak (sistem pertanian tradisional ) ini.

Prof Windia juga mendorong supaya DPRD Bali mewujudkan Perda yang berpihak kepada pertanian. Kemudian, kebijakan berkeadilan untuk petani. "Memang ada  Pergub 99 Tahun 2018 tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian.  Tetapi, kalau tidak ada Perda susah juga untuk memberikan perlindungan pada petani. Belum lagi menyangkut kebijakan lainnya, seperti pembebasan pajak bumi bagi petani dan sebagainya," jelas pakar pertanian asal Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Gianyar ini.  

Sementara itu, Ketua DPD I Golkar Bali Nyoman Sugawa Korry mengatakan FGD ini akan dilanjutkan dengan seminar yang melibatkan berbagai pakar. Dari hasil seminar tersebut nantinya akan dibuatkan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Bali untuk ditindaklanjuti.

"Rekomendasinya nanti akan kami serahkan kepada Gubernur Bali. Kegiatan hari ini juga sudah kita komunikasikan dengan Gubernur Bali (Wayan Koster)," ujar politisi senior asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng yang juga Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Golkar ini.

Ditanya sejauh mana keyakinan Golkar bahwa rekomendasi akan digunakan oleh Pemprov Bali, menurut Sugawa Korry, pihaknya tidak dalam posisi memberikan tekanan. Namun, Golkar yakin setiap pemikiran dan idenya akan dipakai. "Walaupun bentuknya lain, namun rasanya sama. Seperti beberapa kali yang kami alami pada pemerintahan sebelumnya," ujar Sugawa Korry.

Sugawa Korry mencontohkan masalah penanganan PMI/ABK yang diusulkan dikarantina di hotel oleh Golkar, akhirnya dijalankan pemerintah. "Walaupun lama tidak dijalankan pemerintah, tetapi terakhir ide tersebut jalan juga. Bahkan, sekarang disiapkan skema maksimal menangani PMI. Karena bagi kami, ya PMI/ABK ini memang harus diseriusi penanganannya."  *nat

Komentar