Pemprov Masih Tekor Rp 320 Miliar
Versi Pastika, APBD Bali 2016 dipatok Rp 5,9 triliun, namun realisasinya hanya Rp 5,3 triliun, karena PAD Bali yang ditarget Rp 3,4 triliun tidak tercapai
Pimpinan Dewan dan Gubernur Rapat ‘Genting’ Soal Keuangan
DENPASAR, NusaBali
Pimpinan DPRD Bali dan Gubernur Bali Made Mangku Pastika gelar rapat mendadak seusai sidang paripurna dengan agenda penetapan Ranperda Jasa Usaha dan Ranperda Arsip Daerah, Selasa (30/8). Rapat ‘genting’ yang dilakukan di Ruangan Transit Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, tersebut digelar terkait krisis keuangan menyusul tertundanya Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat dan melesetnya target pajak tahun 2016. Terungkap, Pemprov Bali masih tekor Rp 320 miliar.
Dalam rapat dadakan legislatif-eksekutif yang intinya membahas APBD Bali 2016, Selasa kemarin, unsur Pimpinan Dewan dikomandani Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama (dari Fraksi PDIP). Sedangkan unsur eksekutif dipimpin langsung Gubernur Made Mangku Pastika.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Provinsi Bali, Tjokorda Ngurah Pemayun, yang notabene Sekda Provinsi Bali, juga ikut mendampingi Gubernur Pastika bersama sejumlah pejabat SKPD. Dari rapat tertutup yang berlangsung selama 45 menit mulai pukul 11.00 Wita hingga 11.45 Wita tersebut, Pemprov Bali minta waktu menyisir sisa anggaran untuk menutupi kekurangan dana APBD 2016 sebesar Rp 320 miliar.
Pemprov Bali secara keseluruhan perlu dana Rp 653 miliar. Masalahnya, DAU sebesar Rp 153 miliar dari pusat ditunda berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 125/PMK.07/2016 tentang penundaan DAU bagi Pemprov Bali dan sejumlah kabupaten/kota di Bali. Selain itu, target pemasukan dari pajak (Pendapatan Asli Daerah) sebesar Rp 500 miliar juga meleset. Saat ini, TPAD Provinsi Bali baru berhasil mengumpulkan dana Rp 333 miliar dari penyisiran SKPD (rasionalisasi). Karenanya, Pemprov Bali masih tekor Rp 653 milir-Rp 333 miliar = Rp 320 miliar.
Usai rapat ‘genting’ di Gedung Dewan kemarin siang, sejumlah pejabat eksekutif terlihat tegang. Tjok Pemayun selaku Ketua TPAD Provinsi Bali langsung tergopoh-gopoh mengikuti Gubernur Pastika keluar ruangan dan menuju ke mobilnya. Demikian pula Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Provinsi Bali, I Made Santha.
Seddangkan Ketua DPRD Bali Adi Wiryatama, seusai rapat kemarin menyatakan, sudah ada penjelasan langsung dari eksekutif terkait ‘krtisia keuangan’ ini. Esekutif sudah melakukan penyisiran, legislatif pun mempersilakannya supaya kekurangan total anggaran Rp 653 miliar bisa terpenuhi. “Eksekutif kita minta sisir lagi. Silakan disisir dulu sampai pagi. Sekarang baru setengah malam ini, masih kunang-kunangan mereka,” kelakar Adi Wiryatama.
Adi Wiryatama mengatakan, Dewan meminta supaya ada skala priroritas. Misalnya, dana hibah/bansos untuk masyarakat tidak boleh dihentikan. “Apa pun bisa terjadi. DAU yang tertunda diputuskan dalam Permenkeu dan diberlakukan untuk Bali, pasti ada alasannya. Pusat melihat di Bali ada uang. Depositio ada sebesar Rp 900 miliar, hampir triliunan rupiah. Jadi, tadi kita sudah minta sisir lagi,” ujar mantan Bupati Tabanan 2000-2005 dan 2005-2010 ini.
Sementara itu, Gubernur Pastika kemarin siang langsung menggelar jumpa pers di Gedung V Press Room Pemprov Bali, Niti Mandala Denpasar, seusai rapat ‘genting’ dengan Pimpinan Dewan. Gubernur Pastika menyatakan Pimpinan Dewan sudah mengerti setelah dijelaskan semuanya. “Kita minta waktu-lah. Kita sisir dulu. Saya suruh sisir SKPD-nya itu. Bila perlu, sisir sampai botak,” ujar Pastika yang kemarin didampingi Karo Humas Setda Provinsi Bali, Dewa Gede Mahendra Putra.
SELANJUTNYA . . .
DENPASAR, NusaBali
Pimpinan DPRD Bali dan Gubernur Bali Made Mangku Pastika gelar rapat mendadak seusai sidang paripurna dengan agenda penetapan Ranperda Jasa Usaha dan Ranperda Arsip Daerah, Selasa (30/8). Rapat ‘genting’ yang dilakukan di Ruangan Transit Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, tersebut digelar terkait krisis keuangan menyusul tertundanya Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat dan melesetnya target pajak tahun 2016. Terungkap, Pemprov Bali masih tekor Rp 320 miliar.
Dalam rapat dadakan legislatif-eksekutif yang intinya membahas APBD Bali 2016, Selasa kemarin, unsur Pimpinan Dewan dikomandani Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama (dari Fraksi PDIP). Sedangkan unsur eksekutif dipimpin langsung Gubernur Made Mangku Pastika.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Provinsi Bali, Tjokorda Ngurah Pemayun, yang notabene Sekda Provinsi Bali, juga ikut mendampingi Gubernur Pastika bersama sejumlah pejabat SKPD. Dari rapat tertutup yang berlangsung selama 45 menit mulai pukul 11.00 Wita hingga 11.45 Wita tersebut, Pemprov Bali minta waktu menyisir sisa anggaran untuk menutupi kekurangan dana APBD 2016 sebesar Rp 320 miliar.
Pemprov Bali secara keseluruhan perlu dana Rp 653 miliar. Masalahnya, DAU sebesar Rp 153 miliar dari pusat ditunda berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 125/PMK.07/2016 tentang penundaan DAU bagi Pemprov Bali dan sejumlah kabupaten/kota di Bali. Selain itu, target pemasukan dari pajak (Pendapatan Asli Daerah) sebesar Rp 500 miliar juga meleset. Saat ini, TPAD Provinsi Bali baru berhasil mengumpulkan dana Rp 333 miliar dari penyisiran SKPD (rasionalisasi). Karenanya, Pemprov Bali masih tekor Rp 653 milir-Rp 333 miliar = Rp 320 miliar.
Usai rapat ‘genting’ di Gedung Dewan kemarin siang, sejumlah pejabat eksekutif terlihat tegang. Tjok Pemayun selaku Ketua TPAD Provinsi Bali langsung tergopoh-gopoh mengikuti Gubernur Pastika keluar ruangan dan menuju ke mobilnya. Demikian pula Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Provinsi Bali, I Made Santha.
Seddangkan Ketua DPRD Bali Adi Wiryatama, seusai rapat kemarin menyatakan, sudah ada penjelasan langsung dari eksekutif terkait ‘krtisia keuangan’ ini. Esekutif sudah melakukan penyisiran, legislatif pun mempersilakannya supaya kekurangan total anggaran Rp 653 miliar bisa terpenuhi. “Eksekutif kita minta sisir lagi. Silakan disisir dulu sampai pagi. Sekarang baru setengah malam ini, masih kunang-kunangan mereka,” kelakar Adi Wiryatama.
Adi Wiryatama mengatakan, Dewan meminta supaya ada skala priroritas. Misalnya, dana hibah/bansos untuk masyarakat tidak boleh dihentikan. “Apa pun bisa terjadi. DAU yang tertunda diputuskan dalam Permenkeu dan diberlakukan untuk Bali, pasti ada alasannya. Pusat melihat di Bali ada uang. Depositio ada sebesar Rp 900 miliar, hampir triliunan rupiah. Jadi, tadi kita sudah minta sisir lagi,” ujar mantan Bupati Tabanan 2000-2005 dan 2005-2010 ini.
Sementara itu, Gubernur Pastika kemarin siang langsung menggelar jumpa pers di Gedung V Press Room Pemprov Bali, Niti Mandala Denpasar, seusai rapat ‘genting’ dengan Pimpinan Dewan. Gubernur Pastika menyatakan Pimpinan Dewan sudah mengerti setelah dijelaskan semuanya. “Kita minta waktu-lah. Kita sisir dulu. Saya suruh sisir SKPD-nya itu. Bila perlu, sisir sampai botak,” ujar Pastika yang kemarin didampingi Karo Humas Setda Provinsi Bali, Dewa Gede Mahendra Putra.
SELANJUTNYA . . .
Komentar