nusabali

Respons Larangan Mudik, Komisi III DPRD Bali Cek Gilimanuk

  • www.nusabali.com-respons-larangan-mudik-komisi-iii-dprd-bali-cek-gilimanuk

DENPASAR, NusaBali
Kebijakan larangan mudik pada Bulan Ramadhan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung direspon Ketua Komisi III DPRD Bali, Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi WS, dengan mengecek pintu penyeberangan di Bali barat, Selasa (21/4) lalu dan memantau Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Jembrana.

Diah Werdhi menyebutkan pengawasan pintu masuk Bali di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana sudah ada perbaikan. Sejumlah anggota DPRD Bali dapil Jembrana juga hadir seperti I Ketut Sugiasa (Fraksi PDIP), Kadek Darmasusila (Gerindra), dan Made Suardana (Golkar).

Kepada NusaBali, Diah Werdhi, Jumat (24/4) mengatakan pada awal sidak pertama kali yang dilakukan Komisi III dipimpin Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama, sepekan lalu, sejumlah kelemahan dan kelonggaran terjadi. Misalnya yang tidak membawa KTP tidak diperiksa. Petugas pemeriksa dan pengawas tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) dan melaksanakan pemeriksaan penumpang dengan prosedur kesehatan yang standar.

Bahkan ada yang lolos tanpa pemeriksaan. "Hari pertama sangat longgar. Hari kedua saat Selasa siang kami cek lagi sudah bagus. Hari ini perkembangannya lagi kami cek dan koordinasikan dengan pengelola Pelabuhan Gilimanuk sudah ada perbaikan. Prosedur pemeriksaan sudah berjalan dengan ketat. Kami akan pantau terus," ujar Srikandi PDIP yang juga akademisi ini.

Diah Werdhi mengatakan pintu masuk Bali bukan Jembrana saja. Sehingga sejumlah pintu dan jalur lain dipantau dan diawasi stakeholder terkait. "Ini penting guna memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19," tegas adik dari Senator (DPD RI), I Gusti Ngurah Arya Wedakarna ini. Saat pertemuan di Kantor Bupati Jembrana mengecek penanganan Covid19 terutama para PMI (Pekerja Migran Indonesia) juga terungkap penanganannya makin baik.

"Untuk PMI sudah lebih baik ditangani. Mereka dipantau dan ditangani secara manusiawi. Tidak ada penolakan kepada PMI," ujar Diah Werdhi.

Sementara kunjungan rombongan DPRD Bali dapil Buleleng , Jumat kemarin dalam memantau penanganan Covid-19 terlihat kompak. Wakil Ketua DPRD Buleleng, Nyoman Sugawa Korry, dari Fraksi Golkar memimpin langsung sidak ke Buleleng. Mereka bertemu Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana.

Pertemuan dilaksanakan di Kantor Camat Banjar, Buleleng. Hadir Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bali, Komang Nova Sewi Putra, Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali yang juga politisi asal Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Buleleng, Dr Somvir (NasDem), Gede Kusumaputra (PDIP), Kadek Setiawan (PDIP), Jro Mangku Ray Yusha (Gerindra), dan Ida Gede Komang Kresna Budi (Golkar).

Dalam pertemuan itu diputuskan mulai membangun rumah sakit darurat untuk pasien Covid-19, penjagaan ketat pintu pelabuhan Celukan Bawang, hingga karantina PMI dengan ketat. Sugawa Korry dikonfirmasi NusaBali, Jumat kemarin mengatakan dalam pertemuan itu penanganan PMI disepakati wajib karantina. Boleh dikarantina di desa, tapi harus diawasi satgas. "Karena penularan Covid-19 saat ini 80 persen karena melalui imported case," ujar Ketua DPD I Golkar Bali ini.

Sugawa membeber dalam waktu dekat yakni awal Mei mendatang Pemkab Buleleng akan melakukan penegakan hukum pelaksanaan social distancing, physical distancing di mana dilakukan lebih dulu aspek persuasif. "Pak Bupati juga mengusulkan akan disiapkan rumah sakit darurat untuk penanganan pasien Covid19," ujar Sugawa Korry. *nat

Komentar