Hibah Masyarakat Dipangkas 50 Persen
Anggaran hibah tahun 2020 awalnya sebesar Rp 29,7 miliar, menjadi Rp 14,9 miliar.
SEMARAPURA, NusaBali
Pemkab Klungkung mengalokasikan anggaran Rp 60 miliar untuk penanganan Covid-19 atau Corona. Anggaran ini untuk bidang kesehatan, jaring pengaman social (JPS), dan penguata ekonomi akibat dampak Corona. Anggaran hibah untuk masyarakat yang biasanya difasilitasi DPRD dipangkas 50 persen.
Hal itu diungkapkan Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, didampingi Sekda Klungkung Gede Putu Winastra, saat jumpa pers di ruang kerja bupati, Jumat (24/4). Pembagian anggaran Rp 60 miliar tersebut yakni untuk bidang kesehatan Rp 13,8 miliar, JPS Rp 20,6 miliar, dan dampak ekonomi Rp 25,9 miliar. Akibat penurunan pendapatan baik suntikan dana pusat, dan pendapatan daerah dari retribusi dan lainnya, maka ada beberapa kegiatan yang sudah dirancang sebelumnya harus ditunda maupun dipangkas. Seperti anggaran hibah untuk masyarakat dipangkas 50 persen, maka anggaran hibah tahun 2020 awalnya sebesar Rp 29,7 miliar menjadi Rp 14,9 miliar.
Sekda Klungkung Gede Putu Winastra mengatakan dari aspek pendapatan anggaran terpangkas mencapai Rp 211,4 miliar, dari sebelumnya Rp 1,24 triliun menjadi Rp 1,03 triliun. Jumlah itu terdiri dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) terpangkas Rp 40,3 miliar, Dana Perimbangan terpangkas Rp 85,6 miliar dan lain-lain pendapatan yang sah Rp 85,5 miliar. "Untuk PAD ada empat poin yang terkoreksi meliputi pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah," ujar Sekda Winastra.
Selain pendapatan, belanja juga terpangkas habis sebesar Rp 276,7 miliar, dari sebelumnya Rp 1,3 triliun menjadi Rp 1,07 triliun. Meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi, belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan serta belanja tak terduga.
Untuk belanja langsung terdiri dari belanja pegawai belanja barang dan jasa dan belanja modal. Penerimaan pembiayaan daerah juga terpangkas Rp 66,9 miliar, dari sebelumnya Rp 107,8 miliar menjadi Rp 40,8 miliar. "Penerimaan pembiayaan daerah ini terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan kembali penyertaan modal pemerintah daerah," ujar Sekda Winastra.
Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta mengatakan anggaran Rp 60 miliar itu nantinya juga akan diselaraskan dengan anggaran di desa. Walau beberapa kegiatan dipangkas ada beberapa anggaran yang bahkan ditambah anggarannya. Seperti program jaminan kesehatan masyarakat UHC (Universal Health Coverage) BPJS Kesehatan, anggaran untuk rumah sakit, serta angkutan siswa gratis. "Realisasi anggaran harus dilakukan secara skala prioritas, saya juga turun langsung ke desa-desa untuk mengetahui kondisi riil di masyarakat. Karena setiap kecamatan memiliki permasalahan berbeda-beda," ujar Bupati Suwirta.
Bupati asal Dusun Ceningan, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida ini, meminta pendataan dilakukan dengan baik, sehingga tidak adanya tumpang tindih saat realisasi anggaran. Ketika ada warga yang memang benar-benar sulit untuk makan sehari. Ini yang mesti segera mendapat bantuan, dan menjadi prioritas. *wan
Pemkab Klungkung mengalokasikan anggaran Rp 60 miliar untuk penanganan Covid-19 atau Corona. Anggaran ini untuk bidang kesehatan, jaring pengaman social (JPS), dan penguata ekonomi akibat dampak Corona. Anggaran hibah untuk masyarakat yang biasanya difasilitasi DPRD dipangkas 50 persen.
Hal itu diungkapkan Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, didampingi Sekda Klungkung Gede Putu Winastra, saat jumpa pers di ruang kerja bupati, Jumat (24/4). Pembagian anggaran Rp 60 miliar tersebut yakni untuk bidang kesehatan Rp 13,8 miliar, JPS Rp 20,6 miliar, dan dampak ekonomi Rp 25,9 miliar. Akibat penurunan pendapatan baik suntikan dana pusat, dan pendapatan daerah dari retribusi dan lainnya, maka ada beberapa kegiatan yang sudah dirancang sebelumnya harus ditunda maupun dipangkas. Seperti anggaran hibah untuk masyarakat dipangkas 50 persen, maka anggaran hibah tahun 2020 awalnya sebesar Rp 29,7 miliar menjadi Rp 14,9 miliar.
Sekda Klungkung Gede Putu Winastra mengatakan dari aspek pendapatan anggaran terpangkas mencapai Rp 211,4 miliar, dari sebelumnya Rp 1,24 triliun menjadi Rp 1,03 triliun. Jumlah itu terdiri dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) terpangkas Rp 40,3 miliar, Dana Perimbangan terpangkas Rp 85,6 miliar dan lain-lain pendapatan yang sah Rp 85,5 miliar. "Untuk PAD ada empat poin yang terkoreksi meliputi pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah," ujar Sekda Winastra.
Selain pendapatan, belanja juga terpangkas habis sebesar Rp 276,7 miliar, dari sebelumnya Rp 1,3 triliun menjadi Rp 1,07 triliun. Meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi, belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan serta belanja tak terduga.
Untuk belanja langsung terdiri dari belanja pegawai belanja barang dan jasa dan belanja modal. Penerimaan pembiayaan daerah juga terpangkas Rp 66,9 miliar, dari sebelumnya Rp 107,8 miliar menjadi Rp 40,8 miliar. "Penerimaan pembiayaan daerah ini terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan kembali penyertaan modal pemerintah daerah," ujar Sekda Winastra.
Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta mengatakan anggaran Rp 60 miliar itu nantinya juga akan diselaraskan dengan anggaran di desa. Walau beberapa kegiatan dipangkas ada beberapa anggaran yang bahkan ditambah anggarannya. Seperti program jaminan kesehatan masyarakat UHC (Universal Health Coverage) BPJS Kesehatan, anggaran untuk rumah sakit, serta angkutan siswa gratis. "Realisasi anggaran harus dilakukan secara skala prioritas, saya juga turun langsung ke desa-desa untuk mengetahui kondisi riil di masyarakat. Karena setiap kecamatan memiliki permasalahan berbeda-beda," ujar Bupati Suwirta.
Bupati asal Dusun Ceningan, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida ini, meminta pendataan dilakukan dengan baik, sehingga tidak adanya tumpang tindih saat realisasi anggaran. Ketika ada warga yang memang benar-benar sulit untuk makan sehari. Ini yang mesti segera mendapat bantuan, dan menjadi prioritas. *wan
Komentar