Pengusaha Banting Stir Produksi Alkes dan APD
JAKARTA, NusaBali
Merebaknya wabah virus Corona (Covid-19) di Indonesia membuat kebutuhan alat kesehatan (Alkes) dan alat pelindung diri (ADP) melonjak tajam.
Beberapa pelaku industri pun akhirnya banting setir memproduksi masker dan memasarkannya secara luas. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) pun siap membantu pemenuhan Alkes dan ADP yang digunakan tenaga medis menangani wabah virus Corona. Menurut Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi, dan Kesehatan Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Sari Pramono, banyak pengusaha konveksi beralih menjahit APD dan masker non-medis sebagai upaya daya tahan usahanya, agar karyawan tidak di rumahkan atau pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Kami siap bantu dan support pemenuhan kebutuhan alkes dan APD. Para pengurus HIPMI yang memiliki usaha di industri kesehatan ini juga banyak. Pemerintah harys ikut support pengusaha lokal," ujar Sari, lewat rilisnya, di Jakarta, Selasa (21/4).
Sari menambahkan, pihaknya berharap kepada pemerintah agar ke depannya industri kesehatan Indonesia harus diperkuat. Berbagai negara termasuk Indonesia saat ini tengah mengalami kelangkaan bahan baku APD.
Ketua Kompartemen Industri Kesehatan BPP HIPMI DR. dr I Gusti Nyoman Darmaputra, SpKK(K), FINSDV, FAADV mengatakan, produksi alkes dan APD menjadi upaya mendorong dan membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk bisa terus berkegiatan.
Hal itu juga salah satu langkah konkret dalam menghentikan penyebaran Covid-19 di Indonesia. Karena itu, kata Darma, pemerintah harus menindak pihak-pihak yang mempersulit distribusi para UMKM yang memproduksi alkes dan APD. Akibat pendistribusian APD terhambat oleh masalah perizinan, banyak tenaga medis tidak menggunakan APD dalam menangani pasien Covid-19. Sebab, penyaluran APD harus melalui proses yang sangat panjang.
"Harus dipermudah perizinan dan kebijakan khusus untuk distribusi APD produk UMKM. Daripada pemerintah berat memberikan bantuan, lebih baik dilonggarkan dalam perizinan dan berkoordinasi dengan organisasi untuk penyaluran APD, sehingga pemenuhan lebih merata berasal dari UMKM," kata Darma. *ant
"Kami siap bantu dan support pemenuhan kebutuhan alkes dan APD. Para pengurus HIPMI yang memiliki usaha di industri kesehatan ini juga banyak. Pemerintah harys ikut support pengusaha lokal," ujar Sari, lewat rilisnya, di Jakarta, Selasa (21/4).
Sari menambahkan, pihaknya berharap kepada pemerintah agar ke depannya industri kesehatan Indonesia harus diperkuat. Berbagai negara termasuk Indonesia saat ini tengah mengalami kelangkaan bahan baku APD.
Ketua Kompartemen Industri Kesehatan BPP HIPMI DR. dr I Gusti Nyoman Darmaputra, SpKK(K), FINSDV, FAADV mengatakan, produksi alkes dan APD menjadi upaya mendorong dan membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk bisa terus berkegiatan.
Hal itu juga salah satu langkah konkret dalam menghentikan penyebaran Covid-19 di Indonesia. Karena itu, kata Darma, pemerintah harus menindak pihak-pihak yang mempersulit distribusi para UMKM yang memproduksi alkes dan APD. Akibat pendistribusian APD terhambat oleh masalah perizinan, banyak tenaga medis tidak menggunakan APD dalam menangani pasien Covid-19. Sebab, penyaluran APD harus melalui proses yang sangat panjang.
"Harus dipermudah perizinan dan kebijakan khusus untuk distribusi APD produk UMKM. Daripada pemerintah berat memberikan bantuan, lebih baik dilonggarkan dalam perizinan dan berkoordinasi dengan organisasi untuk penyaluran APD, sehingga pemenuhan lebih merata berasal dari UMKM," kata Darma. *ant
Komentar