Dinas LHK Siapkan Jasa Konsultasi untuk TPST 3R Tingkat Kelurahan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK) Badung pun telah membuka tender belanja jasa konsultansi perencanaan pembangunan dengan pagu anggaran sekitar Rp 800 juta.

Dalam dokumen tender di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Dinas LHK Badung telah membuka tender sejak 13 April 2020 lalu. Tender akan resmi ditutup pada 27 April 2020 mendatang. Sejauh ini sudah ada 13 rekanan yang mengajukan pendaftaran.

Kepala Dinas LHK Badung I Wayan Puja, menegaskan kendati di tengah pandemi virus Corona atau Covid-19, persiapan pembangunan TPST 3R untuk tingkat kelurahan tidak bisa dikesampingkan. Pihaknya semaksimal mungkin mempersiapkan diri, terlebih sesuai target Bupati Badung tahun 2021 mendatang sudah mandiri dalam pengelolaan sampah.

“Iya, yang kami fokuskan adalah yang di kelurahan. Kalau untuk di desa kan sudah punya anggaran sendiri,” kata Wayan Puja, Minggu (19/4).

Menurut Wayan Puja, jasa konsultansi perencanaan pembangunan TPST 3R kelurahan ini untuk menyusun desain TPST 3R dimaksud. “Jadi, ini nanti yang akan dipakai di 16 kelurahan yang ada di Badung. Pagu anggaran yang disiapkan untuk jasa konsultasi perencanaan pembangunan TPST 3R kelurahan ini senilai Rp 800 juta,” imbuh mantan Kabag Umum Setda Badung, ini.

Disinggung konsep umum dari pembangunan TPST 3R, Wayan Puja menjelaskan tidak ubahnya tempat pengolahan sampah pada umumnya. Namun akan coba didesain sejak di tingkat rumah tangga, sebisa mungkin sampah sudah terpilah, mana sampah yang bisa diolah jadi kompos dan mana yang tidak bisa diolah. Dengan begitu, memudahkan pemilahannya saat diangkut ke TPST 3R yang akan disiapkan di masing-masing kelurahan. “Jadi di TPSR 3R, jika kemudian sampah residu yang sudah tidak bisa diolah lagi tinggal dibawa untuk dimusnahkan dengan menggunakan mesin incinerator,” jelasnya.

Namun, melihat situasi sekarang ini, dengan anggaran yang ada paling tidak desain maupun lokasi pembangunan TPST 3R yang ada di kelurahan sudah tergambar. “Tahun depan, bila kondisi kembali normal baru diajukan pembangunannya,” kata Wayan Puja.

“Target kami yang penting desainnya sudah ada dulu. Nanti tinggal melanjutkan pembangunan fisiknya tahun depan. Daripada tidak dimulai sama sekali,” imbuhnya.

Bagaimana dengan yang ada di tingkat desa? Mantan Camat Kuta Selatan ini mengaku TPST 3R yang di desa diserahkan ke masing-masing desa. Sebab, desa sudah mengelola anggaran sendiri. “Yang kami fokuskan di sini adalah TPST 3R yang ada di kelurahan dulu. Namun, kita terus mendorong supaya target Bapak Bupati tahun 2021 sudah mandiri dalam pengelolaan sampah sudah bisa terealisasi,” tandasnya. *asa