DPRD Bali akan Sidak Pintu Masuk Bali
Cek Langsung Setelah Ada Info Banyak PMI Lolos Pengecekan
Pemeriksaan di pintu masuk Bali sebenarnya sudah sesuai prosedur, namun temuan satu dua kasus ada yang lolos, maka harus dilakukan pengawasan berlapis.
DENPASAR, NusaBali
DPRD Bali akan melakukan sidak dalam upaya mempertegas dan menekan pengawasan yang lebih ketat di pintu masuk Provinsi Bali baik di Bandara Ngurah Rai, Badung maupun sejumlah pintu masuk Pelabuhan Laut. Sementara terungkap banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang lolos dari pengecekan, karena tidak laporkan diri sebagai PMI setelah sempat transit di Jakarta.
Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama, kepada NusaBali, Selasa (14/4) sore mengatakan terkait longgarnya pengawasan pintu masuk Bali dalam upaya pencegahan Covid-19 harus dilakukan upaya maksimal. Sehingga DPRD Bali berinisiatif mendorong upaya tersebut dengan turun ke lapangan. "Ya itu hasil rapat kami di DPRD Bali dengan para pimpinan salah satunya kita akan sidak. Kita akui memang masih ada kelemahan-kelemahan. Maka kita akan sidak nanti supaya lebih diperketat pengawasannya. Kita tidak bisa menutup pintu masuk, hanya bisa memperketat dan memaksimalkan pengawasan," ujar Ketua Deperda DPD PDIP Bali ini.
Menurut Adi Wiryatama, prosedur pemeriksaan lalu lintas orang di pintu masuk Bali sebenarnya sudah berjalan sesuai prosedur. Namun temuan satu dua kasus pasti ada yang lolos. Maka harus dilakukan pengawasan berlapis. Apa permasalahan harus dilihat dulu. "DPRD Bali sudah merekomendasikan supaya diperketat. Prosedur kesehatan harus jalan. Termasuk rapid test dan prosedur pengecekan kesehatan lainnya. Hanya menekankan pengawasan ketat kewenangan kita. Pelaksanaannya adalah Satgas Covid-19," tegas Adi Wiryatama.
Sementara Kasat Pol PP Provinsi Bali, Dewa Nyoman Darmadi, dikonfirmasi soal masih longgarnya pintu masuk Bali mengatakan sebenarnya sudah maksimal dalam penjagaan pintu masuk Bali. Misalnya Bandara Ngurah Rai yang punya otoritas sendiri saja melibatkan gabungan TNI-Polri serta Satpol PP. "Kalau ada PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang lolos di Bandara Ngurah Rai itu karena mereka tidak masuk di Pintu Kedatangan Internasional. Ada yang datang dari luar negeri transit dulu ke Jakarta dan masuk ke domestik. Jadi tidak diikutkan rapid test atau prosedur lainnya," ujar Dewa Darmadi.
Apakah penumpang dari Jakarta tidak dirapid test mengingat Jakarta juga daerah zona merah Covid-19? "Mereka bisa mengajukan rapid test atau rapid test secara mandiri kalau ada merasa kontak di wilayah atau daerah Covid-19. Tapi ya kadang kan ada yang langsung pulang ke rumah dijemput keluarga. Bahkan PMI ada yang tidak melaporkan dirinya sebagai PMI ketika transit dari Jakarta ke Bali. Mereka ini tidak terdeteksi lagi kalau sudah transit. Kalau penerbangan internasional langsung sudah pasti tertangani," ujar Dewa Darmadi.
Sementara pintu masuk lainnya seperti Pelabuhan Laut sudah diperketat dengan bersinergi bersama jajaran Satpol PP Kabupaten dan Kota, TNI dan Polri. “Adanya informasi pintu masuk Bali masih longgar kita tidak pungkiri, satu dua kasus memang ada terjadi. Tapi langsung ada penyisiran," ujar Dewa Darmadi. Kata Dewa Darmadi dalam proses pengawasan pintu masuk Bali terutama pelabuhan Satpol PP sampai memulangkan paksa orang yang masuk Bali gara-gara datang dari daerah zona merah
"Misalnya kalau ada yang datang dari wilayah zona merah kita tolak kok. Termasuk hari ini (kemarin, red) ada yang lolos dari Pelabuhan Gilimanuk sampai ke terminal bus di Kota Denpasar dicegat oleh Dishub dan mereka dipulangkan. Jadi kita berlapis sebenarnya," ujar birokrat asal Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung ini.
Dugaan adanya orang yang lolos di pintu masuk Bali seperti Pelabuhan Gilimanuk karena longgarnya pemeriksaan kata Dewa Darmadi terjadi dalam Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP). "Kami temukan langsung kami pulangkan. Satgas Gotong Royong juga lakukan penyisiran di lingkungan tempat tinggal atau daerah yang dituju. Bus antar provinsi lolos kita cek dan langsung dipulangkan," tegas mantan Kabid Tramtib Satpol PP Provinsi Bali ini. *nat
Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama, kepada NusaBali, Selasa (14/4) sore mengatakan terkait longgarnya pengawasan pintu masuk Bali dalam upaya pencegahan Covid-19 harus dilakukan upaya maksimal. Sehingga DPRD Bali berinisiatif mendorong upaya tersebut dengan turun ke lapangan. "Ya itu hasil rapat kami di DPRD Bali dengan para pimpinan salah satunya kita akan sidak. Kita akui memang masih ada kelemahan-kelemahan. Maka kita akan sidak nanti supaya lebih diperketat pengawasannya. Kita tidak bisa menutup pintu masuk, hanya bisa memperketat dan memaksimalkan pengawasan," ujar Ketua Deperda DPD PDIP Bali ini.
Menurut Adi Wiryatama, prosedur pemeriksaan lalu lintas orang di pintu masuk Bali sebenarnya sudah berjalan sesuai prosedur. Namun temuan satu dua kasus pasti ada yang lolos. Maka harus dilakukan pengawasan berlapis. Apa permasalahan harus dilihat dulu. "DPRD Bali sudah merekomendasikan supaya diperketat. Prosedur kesehatan harus jalan. Termasuk rapid test dan prosedur pengecekan kesehatan lainnya. Hanya menekankan pengawasan ketat kewenangan kita. Pelaksanaannya adalah Satgas Covid-19," tegas Adi Wiryatama.
Sementara Kasat Pol PP Provinsi Bali, Dewa Nyoman Darmadi, dikonfirmasi soal masih longgarnya pintu masuk Bali mengatakan sebenarnya sudah maksimal dalam penjagaan pintu masuk Bali. Misalnya Bandara Ngurah Rai yang punya otoritas sendiri saja melibatkan gabungan TNI-Polri serta Satpol PP. "Kalau ada PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang lolos di Bandara Ngurah Rai itu karena mereka tidak masuk di Pintu Kedatangan Internasional. Ada yang datang dari luar negeri transit dulu ke Jakarta dan masuk ke domestik. Jadi tidak diikutkan rapid test atau prosedur lainnya," ujar Dewa Darmadi.
Apakah penumpang dari Jakarta tidak dirapid test mengingat Jakarta juga daerah zona merah Covid-19? "Mereka bisa mengajukan rapid test atau rapid test secara mandiri kalau ada merasa kontak di wilayah atau daerah Covid-19. Tapi ya kadang kan ada yang langsung pulang ke rumah dijemput keluarga. Bahkan PMI ada yang tidak melaporkan dirinya sebagai PMI ketika transit dari Jakarta ke Bali. Mereka ini tidak terdeteksi lagi kalau sudah transit. Kalau penerbangan internasional langsung sudah pasti tertangani," ujar Dewa Darmadi.
Sementara pintu masuk lainnya seperti Pelabuhan Laut sudah diperketat dengan bersinergi bersama jajaran Satpol PP Kabupaten dan Kota, TNI dan Polri. “Adanya informasi pintu masuk Bali masih longgar kita tidak pungkiri, satu dua kasus memang ada terjadi. Tapi langsung ada penyisiran," ujar Dewa Darmadi. Kata Dewa Darmadi dalam proses pengawasan pintu masuk Bali terutama pelabuhan Satpol PP sampai memulangkan paksa orang yang masuk Bali gara-gara datang dari daerah zona merah
"Misalnya kalau ada yang datang dari wilayah zona merah kita tolak kok. Termasuk hari ini (kemarin, red) ada yang lolos dari Pelabuhan Gilimanuk sampai ke terminal bus di Kota Denpasar dicegat oleh Dishub dan mereka dipulangkan. Jadi kita berlapis sebenarnya," ujar birokrat asal Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung ini.
Dugaan adanya orang yang lolos di pintu masuk Bali seperti Pelabuhan Gilimanuk karena longgarnya pemeriksaan kata Dewa Darmadi terjadi dalam Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP). "Kami temukan langsung kami pulangkan. Satgas Gotong Royong juga lakukan penyisiran di lingkungan tempat tinggal atau daerah yang dituju. Bus antar provinsi lolos kita cek dan langsung dipulangkan," tegas mantan Kabid Tramtib Satpol PP Provinsi Bali ini. *nat
Komentar