Nyepi 3 Hari Batal, Tjok Pemecutan Sebut Lebih Baik PSBB
DENPASAR,NusaBali
Rencana Nyepi Sipeng Eka Brata di Bali akhirnya batal. Keputusan PHDI Bali dan Majelis Desa Adat yang diumumkan, Rabu (8/4) tersebut dinilai kurang koordinasi antara lembaga terkait.
Tokoh masyarakat, Ida Tjokorda Pemecutan XI di Denpasar, Rabu kemarin mengatakan ide tersebut terkesan kurang koordinasi antara lembaga adat dan lembaga Agama dalam hal ini PHDI Bali.
Menurut Tjok Pemecutan menanggulangi wabah penyakit menular Covid-19 dengan bernafaskan ritual keagamaan tidak elok. "Semua orang juga ingin wabah penyakit Covid-19 ini bisa ditanggulangi. Tetapi ya jangan diarahkan kepada ritual keagamaan Nyepi selama 3 hari. Nyepi itu hanya sekali dan terkait dengan Tahun Baru Saka. Kita berharap peristiwa kurang koordinasi seperti ini terakhir kalinya, jangan terulang karena membuat gaduh masyarakat," ujar tokoh senior Partai Golkar Provinsi Bali ini.
Nyepi 3 hari dalam kaitan mencegah Covid-19 ini syukur dibatalkan. Kalau tidak bisa menimbulkan persoalan di bawah.
"Kalau PNS mungkin masih bisa bertahan makan untuk sehari-harinya. Karena digaji oleh negara. Rakyat miskin yang pekerja harian itu kelenger mereka tiga hari diam di rumah. Untung batal, seperti saya baca di media sosial hari ini (kemarin, red). Kalau tidak akan jadi kegaduhan," tegas mantan Ketua DPRD Badung ini.
Menurut Tjok Pemecutan lebih baik penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dilakukan dalam mencegah penyebaran Covid-19. "Pemerintah Provinsi Bali bisa minta back up TNI/Polri yang saya lihat belakangan lebih aktif mencegah Covid-19 ini. Kekuatan TNI/Polri ini saya ikuti lebih sigap dan tegas sehingga cukup efektif kalau pemerintah bersinergi dengan TNI dan Polri. Jangan ada Nyepi 3 hari untuk urusan corona. Kenapa tidak pakai istilah PSBB.
Di Jakarta itu kan ada polanya yang terlebih dulu koordinasi dengan pemerintah pusat. Ini di Bali nggak ada, malah mau merumahkan masyarakat 3 hari. Masyarakat kami di Badung dan Denpasar ini seperti dagang pindang, buruh pelabuhan sampai tukang parkir nangis itu. Jangankan 3 hari, sehari saja mereka sudah nggak makan itu," ujar Tjok Pemecutan.
Tjok Pemecutan sendiri memuji gerakan-gerakan masyarakat Bali yang saat ini lebih bersatu dalam menanggulangi bencana Covid-19. Termasuk wakil rakyat Bali yang menolak rapid test bagi anggota dewan. Karena hal itu mendahulukan kepentingan rakyat. "Saya salut kalau anggota dewan menolak rapid test demi kepentingan rakyat dan tenaga medis," ujar Tjok Pemecutan.
Suami Anak Agung Ayu Suryaningsih ini menegaskan sekarang Pemprov Bali di bawah kepemimpinan Gubernur, Wayan Koster, tinggal koordinasi dengan pemerintah pusat saja. "Soal anggaran, soal PSBB dan sebagainya kan sudah ada arahan pusat. Kalau memang peran masyarakat juga diperlukan dalam situasi darurat Puri Pemecutan siap berpartisipasi. Saya punya kamar hotel dengan 80 peralatan tempat tidur bisa dipakai dan ambil dah peralatannya untuk perawatan pasien Covid-19," kata pria yang saat Walaka bernama Manik Parasara ini. *nat
Menurut Tjok Pemecutan menanggulangi wabah penyakit menular Covid-19 dengan bernafaskan ritual keagamaan tidak elok. "Semua orang juga ingin wabah penyakit Covid-19 ini bisa ditanggulangi. Tetapi ya jangan diarahkan kepada ritual keagamaan Nyepi selama 3 hari. Nyepi itu hanya sekali dan terkait dengan Tahun Baru Saka. Kita berharap peristiwa kurang koordinasi seperti ini terakhir kalinya, jangan terulang karena membuat gaduh masyarakat," ujar tokoh senior Partai Golkar Provinsi Bali ini.
Nyepi 3 hari dalam kaitan mencegah Covid-19 ini syukur dibatalkan. Kalau tidak bisa menimbulkan persoalan di bawah.
"Kalau PNS mungkin masih bisa bertahan makan untuk sehari-harinya. Karena digaji oleh negara. Rakyat miskin yang pekerja harian itu kelenger mereka tiga hari diam di rumah. Untung batal, seperti saya baca di media sosial hari ini (kemarin, red). Kalau tidak akan jadi kegaduhan," tegas mantan Ketua DPRD Badung ini.
Menurut Tjok Pemecutan lebih baik penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dilakukan dalam mencegah penyebaran Covid-19. "Pemerintah Provinsi Bali bisa minta back up TNI/Polri yang saya lihat belakangan lebih aktif mencegah Covid-19 ini. Kekuatan TNI/Polri ini saya ikuti lebih sigap dan tegas sehingga cukup efektif kalau pemerintah bersinergi dengan TNI dan Polri. Jangan ada Nyepi 3 hari untuk urusan corona. Kenapa tidak pakai istilah PSBB.
Di Jakarta itu kan ada polanya yang terlebih dulu koordinasi dengan pemerintah pusat. Ini di Bali nggak ada, malah mau merumahkan masyarakat 3 hari. Masyarakat kami di Badung dan Denpasar ini seperti dagang pindang, buruh pelabuhan sampai tukang parkir nangis itu. Jangankan 3 hari, sehari saja mereka sudah nggak makan itu," ujar Tjok Pemecutan.
Tjok Pemecutan sendiri memuji gerakan-gerakan masyarakat Bali yang saat ini lebih bersatu dalam menanggulangi bencana Covid-19. Termasuk wakil rakyat Bali yang menolak rapid test bagi anggota dewan. Karena hal itu mendahulukan kepentingan rakyat. "Saya salut kalau anggota dewan menolak rapid test demi kepentingan rakyat dan tenaga medis," ujar Tjok Pemecutan.
Suami Anak Agung Ayu Suryaningsih ini menegaskan sekarang Pemprov Bali di bawah kepemimpinan Gubernur, Wayan Koster, tinggal koordinasi dengan pemerintah pusat saja. "Soal anggaran, soal PSBB dan sebagainya kan sudah ada arahan pusat. Kalau memang peran masyarakat juga diperlukan dalam situasi darurat Puri Pemecutan siap berpartisipasi. Saya punya kamar hotel dengan 80 peralatan tempat tidur bisa dipakai dan ambil dah peralatannya untuk perawatan pasien Covid-19," kata pria yang saat Walaka bernama Manik Parasara ini. *nat
Komentar