Pemprov Diminta Siapkan Sembako
Jika Jadi Dilaksanakan Nyepi Desa Adat Selama 3 Hari
Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry, minta rencana Nyepi Desa Adat selama 3 hari dicarikan dulu dasar sastranya untuk dijadikan rujukan
DENPASAR, NusaBali
DPRD Bali tidak masalah jika dilaksanakan Nyepi Desa Adat selama 3 hari, 18-20 April 2020, sebagaimana diwacanakan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali dan PHDI Bali, untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19. Namun, Pemprov Bali diminta harus memastikan dan menjamin ketersediaan pasokan sembako (sembilan bahan kebutuhan pokok) buat rakyat.
Warning ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Demokrat, Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati alias Tjok Asmara, di Denpasar, Selasa (7/4). Menurut Tjok Asmara, pelaksanaan Nyepi Desa Adat (Nypeng Eka Brata) selama 3 hari jangan sampai abaikan kebutuhan masyarakat yang sudah dalam keadaan susah. Masalahnya, banyak pekerja yang ditumahkan dan di-PHK (pemutusan hubungan kerja).
"Rakyat kita banyak yang tidak mampu. Pemprov Bali harus menjamin kebutuhan sembako untuk mereka, jika harus diam di rumah selama 3 hari karena Nyepi. Tapi, jamin nggak kebutuhan mereka? Sudah siap-kah pemerintah?" tanya politisi asal Puri Agung Ubud, Gianyar yang juga Ketua DPC Demokrat Gianyar ini.
Menurut Tjok Asmara, Pemprov Bali bisa alokasikan kebutuhan sembako dari pos anggaran tak terduga. Selain itu, dana desa juga bisa dipakai. "Dana desa bisa dipakai, anggaran tak terduga juga bisa dipakai. Cuma, kesiapannya bagaimana? Harus disiapkan dengan proporsional, terukur, dan tidak menimbulkan gejolak. Kita sangat khawatir masyarakat di bawah, terutama yang miskin akan semakin panik kalau sampai pemenuhan sembako tidak jalan," katanya.
Dalam pembagian sembako nanti, kata Tjok Asmara, pihaknya sudah punya ide agar dibaginan secara door to door melalui banjar adat. "Kita punya prajuru yang namanya sinoman (petugas) yang bisa distribusikan sembako ke rumah-rumah warga.”
Sedangkan Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Gerindra, Nyoman Suyasa, meminta ide pelaksanaan Nyepi Desa Adat 3 hari agar dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. "Samakan dulu persepsi dengan Gubernur Bali dan pemerintah pusat, supaya tidak melawan kebijakan pusat dalam pencegahan Covid-19. Sebab, selama 3 hari itu rakyat harus diam di rumah, nggak bekerja. Bagi yang berpenghasilan sih oke, tapi yang pas-pasan bagaimana?" jelas Suyasa saat dihubungi NusaBali terpisah, Selasa kemarin.
Suyasa mengingatkan, kalau Nyepi Desa Adat selama 3 hari, pasti akan terjadi aksi borong sembako besar-besaran. "Antisipasinya bagaimana? Maka, kesiapannya harus dipikirkan dulu, terutama urusan perut masyarakat. Jangan baru ide, sudah muncul di media. Ya blunder dan bikin panik," sindir Ketua DPC Gerindra Karangasem ini.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Golkar, Nyoman Sugawa Korry, meminta supaya rencana Nyepi Desa Adat 3 hari dicarikan dulu dasar sastranya atau lontar yang dijadikan rujukan. "Akan lebih baik lagi kalau disampaikan contoh hal yang sudah pernah dilaksanakan di zaman sebelumnya, saat umat Hindu menghadapi musibah seperti saat ini. Keputusan ini hendaknya didasari sebuah bhisama Sabha Pandita, dengan dasar sastra agama," ujar Sugawa Korry saat dikonfirmasi NusaBali terpisah, Senin kemarin.
Sugawa Korry mengingatkan, kalau ada keputusan Nyepi Desa Adat slama 3 hari, sebaiknya ini atas dasar keputusan lembaga adat dan PHDI, yang ditindaklanjuti desa adat masing-masing, sehingga keputusannya bukan keputusan pemerintah yang wajib tunduk terhadap PSBB (pembatasan sosial berskala besar) yang diberlakukan pusat dalam rangka cegah Covid-19.
Menurut Sugawa Korry, keputusan MDA dan PHDI ini harus juga dikoordinasikan Gubernur dan DPRD Bali, kemudian dilaporkan ke pemerintah pusat. "Selanjutnya, disosialisasikan kepada desa adat dengan pelaksanaan mengacu dresta yang berlaku di desa adat masing-masing," tandas Pimpinan Dewan yang juga Ketua DPD I Golkar Bali ini.
Sebaliknya, Fraksi PDIP DPRD Bali tidak mau memperuncing masalah wacana Nyepi Desa Adat 3 hari, karena belum jadi keputusan final. Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack, mengingatkan rencana Nyipeng Eka Brata tersebut tak pelu diributkan, karena masih akan dibahas dan diputuskan pada rapat bersama PHDI dan MDA Provinsi Bali, Rabu (8/4) ini. "Ya, sebaiknya ditunggu pembahasannya dulu. Jangan pro kontra dulu-lah. Namanya juga mencari solusi," jelas Dewa Jack, Selasa kemarin. *nat
Warning ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Demokrat, Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati alias Tjok Asmara, di Denpasar, Selasa (7/4). Menurut Tjok Asmara, pelaksanaan Nyepi Desa Adat (Nypeng Eka Brata) selama 3 hari jangan sampai abaikan kebutuhan masyarakat yang sudah dalam keadaan susah. Masalahnya, banyak pekerja yang ditumahkan dan di-PHK (pemutusan hubungan kerja).
"Rakyat kita banyak yang tidak mampu. Pemprov Bali harus menjamin kebutuhan sembako untuk mereka, jika harus diam di rumah selama 3 hari karena Nyepi. Tapi, jamin nggak kebutuhan mereka? Sudah siap-kah pemerintah?" tanya politisi asal Puri Agung Ubud, Gianyar yang juga Ketua DPC Demokrat Gianyar ini.
Menurut Tjok Asmara, Pemprov Bali bisa alokasikan kebutuhan sembako dari pos anggaran tak terduga. Selain itu, dana desa juga bisa dipakai. "Dana desa bisa dipakai, anggaran tak terduga juga bisa dipakai. Cuma, kesiapannya bagaimana? Harus disiapkan dengan proporsional, terukur, dan tidak menimbulkan gejolak. Kita sangat khawatir masyarakat di bawah, terutama yang miskin akan semakin panik kalau sampai pemenuhan sembako tidak jalan," katanya.
Dalam pembagian sembako nanti, kata Tjok Asmara, pihaknya sudah punya ide agar dibaginan secara door to door melalui banjar adat. "Kita punya prajuru yang namanya sinoman (petugas) yang bisa distribusikan sembako ke rumah-rumah warga.”
Sedangkan Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Gerindra, Nyoman Suyasa, meminta ide pelaksanaan Nyepi Desa Adat 3 hari agar dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. "Samakan dulu persepsi dengan Gubernur Bali dan pemerintah pusat, supaya tidak melawan kebijakan pusat dalam pencegahan Covid-19. Sebab, selama 3 hari itu rakyat harus diam di rumah, nggak bekerja. Bagi yang berpenghasilan sih oke, tapi yang pas-pasan bagaimana?" jelas Suyasa saat dihubungi NusaBali terpisah, Selasa kemarin.
Suyasa mengingatkan, kalau Nyepi Desa Adat selama 3 hari, pasti akan terjadi aksi borong sembako besar-besaran. "Antisipasinya bagaimana? Maka, kesiapannya harus dipikirkan dulu, terutama urusan perut masyarakat. Jangan baru ide, sudah muncul di media. Ya blunder dan bikin panik," sindir Ketua DPC Gerindra Karangasem ini.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Golkar, Nyoman Sugawa Korry, meminta supaya rencana Nyepi Desa Adat 3 hari dicarikan dulu dasar sastranya atau lontar yang dijadikan rujukan. "Akan lebih baik lagi kalau disampaikan contoh hal yang sudah pernah dilaksanakan di zaman sebelumnya, saat umat Hindu menghadapi musibah seperti saat ini. Keputusan ini hendaknya didasari sebuah bhisama Sabha Pandita, dengan dasar sastra agama," ujar Sugawa Korry saat dikonfirmasi NusaBali terpisah, Senin kemarin.
Sugawa Korry mengingatkan, kalau ada keputusan Nyepi Desa Adat slama 3 hari, sebaiknya ini atas dasar keputusan lembaga adat dan PHDI, yang ditindaklanjuti desa adat masing-masing, sehingga keputusannya bukan keputusan pemerintah yang wajib tunduk terhadap PSBB (pembatasan sosial berskala besar) yang diberlakukan pusat dalam rangka cegah Covid-19.
Menurut Sugawa Korry, keputusan MDA dan PHDI ini harus juga dikoordinasikan Gubernur dan DPRD Bali, kemudian dilaporkan ke pemerintah pusat. "Selanjutnya, disosialisasikan kepada desa adat dengan pelaksanaan mengacu dresta yang berlaku di desa adat masing-masing," tandas Pimpinan Dewan yang juga Ketua DPD I Golkar Bali ini.
Sebaliknya, Fraksi PDIP DPRD Bali tidak mau memperuncing masalah wacana Nyepi Desa Adat 3 hari, karena belum jadi keputusan final. Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack, mengingatkan rencana Nyipeng Eka Brata tersebut tak pelu diributkan, karena masih akan dibahas dan diputuskan pada rapat bersama PHDI dan MDA Provinsi Bali, Rabu (8/4) ini. "Ya, sebaiknya ditunggu pembahasannya dulu. Jangan pro kontra dulu-lah. Namanya juga mencari solusi," jelas Dewa Jack, Selasa kemarin. *nat
Komentar