Bali Gelontor 207.201 Paket Sembako e-Warung

Bantuan untuk perlindungan sosial dalam upaya membantu masyarakat yang terkena dampak wabah Covid-19 ini, menyasar 40 persen penduduk dengan kategori miskin dan hampir miskin.  Kepala Dinas Sosial PPA Provinsi Bali, Dewa Gede Mahendra Putra, mengatakan penyaluran 207.201 paket sembako e-Warung ke kabupaten/kota ini sedang berjalan. Bantuan sembako ini adalah bantuan pangan non tunai yang disalurkan dengan memberikan kartu e-Warung kepada penerima di kabupaten/kota. Basis data penerima bersumber dari Pemkab/Pemkot se-Bali.

"Sumber dananya dari APBN (bantuan pusat) untuk perlindungan sosial masyarakat,” jelas Dewa Mahendra di sela-sela memantau kegiatan penyaluran bantuan sembako ke masyarakat, di Kantor Dinas Sosial PPA Provinsi Bali, Niti Mandala Denpasar, Senin (6/4).

Pemberian sembako melalui kartu e-Warung ini, kata Dewa Mahendra, dijadwalkan selama 9 bulan ke depan, mulai Maret 2020 sampai Januari 2021. Awalnya, Provinsi Bali dijatah 141.219 penerima paket sembako. “Namun, kita komunikasikan dengan pusat, akhirnya ditambah 65.982 lagi, sehingga total menjadi 207.201 penerima," beber birokrat asal Kelutrahan Kaliuntu, Kota Singaraja, Kecamatan Buleleng ini.

Dewa Mahendra menegaskan, pola penyaluran 207.201 paket sembako ke kabupaten/kota bekerja sama dengan Himpunan Bank Negara, melalui masing-masing desa di kabupaten/kota. Teknisnya, masyarakat penerima sembako membawa kartu (e-Warung) dan menggeseknya di stand yang telah disediakan. “Ini transaksi non tunai, gesek kartu dapat sembako," ujar mantan Karo Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali ini.

Menurut Dewa Mahendra, kriteria untuk mendapatkan kartu e-Warung ini ditentukan instansi terkait di kabupaten/kota. Mereka 40 persennya penduduk sangat miskin dan 60 persen lagi penduduk yang hampir miskin. “Karena wabah Covid-19, pastilah penduduk hampir miskin semakin banyak. Banyak masyarakat jadi pengangguran dan hampir miskin karena Covid-19 ini," tegas Dewa Mahendra.

Dinas Sosial PPA, kata Dewa Mahendra, juga memfasilitasi penyaluran  bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Sebelum pandemi Covid-19, Bali dijatah bantuan 79.051 PKH. Karena wabah Covid-19, bantuan bertambah 8.635 PKH lagi menjadi 87.416 keluarga penerima.

"Kriteria penerima PKH ini, mulai dari ibu hamil, anak sekolah, difabel, hingga lansia. Ujung tombak pendataan ada di kabupaten/kota. Karena dampak Covid-19, pasti ada penambahan keluarga miskin. Kami sedang data ini di kabupaten/kota," ujar Dewa Mahendra.

Sementara, untuk pergerakan penanganan Covid-19, menurut Dewa Mahendra, Dinas Sosial PPA sedang bergerak. Salah satunya, penggerakan Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang berjumlah 720 perso-nel. Mereka terbagi dalam 9 tim di kabupaten/kota untuk melakukan penyemprotan disinfektan.

Selain itu, kata Dewa Mahendra, Dinas Sosial PPA juga menyalurkan masker untuk masyarakat. Penyaluran masker kain ini tidak hanya penting untuk cegah dampak Covid-19 terhadap kesehatan. Dinas Sosial sengaja membuat masker di yayasan sosial, supaya perekonomian rakyat kecil juga terbantu.

"Selain membantu kesehatan masyarakat, perekonomian masyarakat kecil juga terbantu. Masker kami buat dengan mengerahkan yayasan sosial yang mempekerjakan tukang jahit. Jadi, maksimalkan segala potensi," ujar Dewa Mahendra yang sempat dipercaya jadi Penjabat Bupati Bangli (Agustus 2015-Februari 2016).

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Bali (yang membidangi kesejahteraan rakyat, pedidikan, adat budaya) I Gusti Putu Budiarta alias Gung De meminta Dinas Sosial PPA dan stakeholder terkait supaya mendata secara valid jumlah keluarga miskin di Bali sebagai dampak Covid-19. Masalahnya, kini banyak yang miskin mendadak gara-gara pandemi Covid-19.

“Awalnya mereka bekerja, kemudian dirumahkan, bahkan di-PHK. Ya, itu otomatis menambah jumlah orang miskin di Bali. Data ini harus divalidasi oleh lembaga terkait, supaya bantuan sosil tepat sasaran," pinta Gung De saat dikonfirmasi NusaBali secara terpisah di Denpasar, Senin kemarin.

Politisi senior PDIP asal Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan ini mengatakan, kalau data penduduk miskin akibat dampak Covid-19 valid, maka bantuan sosial bisa merata dan berkeadilan. "Saya dengar di desa sekarang sudah dilakukan pendataan. Kita bersama-sama kawal proses penyaluran bantuan sosial ini. Kami di DPRD Bali akan memantau supaya bantuan bisa diperoleh merata," tandas politisi yang juga menjabat Bendesa Adat Pedungan ini.

Menurut Gung De, Komisi IV DPRD Bali siap mem-back up melalui penganggaran kalau memang Dinas Sosial PPA Provinsi Bali kekurangan anggaran untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19, terutama bantuan perlindungan sosial. "Sekarang kan sedang rasionalisasi dan penyisiran anggaran. Kami di Komisi IV DPRD Bali yang jadi partner Dinas Sosial siap mem-back up penganggaran di Dewan, demi membantu saudara kita yang kena dampak Covid-19," tandas Gung De. *nat