nusabali

Tanggulangi Corona, Jembrana Siapkan Rp 12,8 M

  • www.nusabali.com-tanggulangi-corona-jembrana-siapkan-rp-128-m

Bupati Jembrana I Putu Artha berencana menyiapkan insentif bagi tenaga medis dan paramedis yang menjadi garda terdepan menghadapi Covid-19.

NEGARA, NusaBali

Pemkab Jembrana menyiapkan anggaran sebesar Rp 12,8 miliar di APBD untuk penanggulangan virus Corona atau Covid-19. Anggaran tersebut antara lain akan digunakan untuk menambah ruang isolasi termasuk memberikan insentif bagi tenaga medis dan paramedis yang berkaitan dengan kasus Covid-19 di RSU Negara.

Hal tersebut ditegaskan Bupati Jembrana I Putu Artha, usai rapat koordinasi (rakor) dengan para kepala OPD dan sejumlah perwakilan Forum Perbekel dan Lurah Kabupaten Jembrana, di halaman belakang Kantor Bupati Jembrana, Senin (30/3) siang. Meski belum ada kasus warga positif Covid-19 di Jembrana, Bupati Artha menegaskan tetap akan melakukan langkah-langkah antisipatif. Salah satunya, memaksimalkan persiapan di RSU Negara yang juga telah ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan untuk kasus Covid-19 di Bali. “Nanti ruang isolasi di RSU Negara akan ditambah. Sekarang ada 10 ruang isolasi,” ujarnya.

Di samping menambah ruang isolasi, Bupati Artha juga berencana menyiapkan insentif bagi tenaga medis dan paramedis yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi Covid-19. Termasuk menyiapkan asrama bagi tenaga medis dan paramedis yang bertugas di RSU Negara, dengan memanfaatkan Hotel Jimbarwana milik Pemkab Jembrana yang juga berlokasi tidak jauh dari RSU Negara.

“Berapa anggaran yang diperlukan, masih akan dibahas lebih lanjut oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Pak Sekda sebagai Ketua TAPD juga sudah kami minta siapkan berapa anggaran yang bisa digunakan,” kata Bupati Artha.

Menurut Bupati Artha, dari penyisiran anggaran sementara ini, tersedia sekitar Rp 12,8 miliar yang bisa digunakan untuk program ataupun kegiatan penanggulangan Covid-19. Dana sekitar Rp 12,8 miliar itu, ada dari dana insentif daerah (DID) Rp 7,8 miliar, dan sekitar Rp 5 miliar dari penyisiran anggaran di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Hasil penyisiran anggaran di masing-masing OPD itu, juga terus dimaksimalkan. Karenanya, anggaran sekitar Rp 12,8 miliar tersebut tidak menutup kemungkinan bertambah.

“Penyisiran anggaran di OPD itu ada dari anggaran kegiatan perjalanan dinas (perdin) dan kegiatan yang kemungkinan tidak dapat berjalan karena pandemi Corona. Contohnya, anggaran untuk Porsenijar yang sudah pasti dibatalkan. Anggaran itu bisa dialihkan untuk penanggulangan Covid-19. Tapi yang sifatnya vital dan bersifat rutin yang harus dijalankan untuk melayani masyarakat, tidak boleh dialihkan,” tandas Bupati Artha yang didamping Sekda Jembrana I Made Sudiada.

Selain insentif dan prasarana tenaga medis, Bupati Artha juga ada rencana menambah insentif bagi petugas yang berjaga di Pelabuhan Gilimanuk sebagai pintu gerbang masuk Bali. Di mana saat ini, Pemkab Jembrana menerjunkan tim untuk mengawasi arus masuk Bali. Dia pun telah menginstruksikan kepada pihak ASDP, agar pemeriksaan dilakukan lebih ketat terhadap setiap orang yang hendak masuk Bali. Hal itu karena sementara ini belum ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk membatasi arus penyeberangan di Pelabuhan Ketapang – Gilimanuk.

“Kalau orangnya dari zona merah Corona dan terindikasi sakit, tidak perlu diizinkan masuk. Harus tegas dikembalikan di wilayah asalnya. Kita bersama harus tegas, karena ini menyangkut keselamatan bersama. Saya berharap, usulan Pak Gubernur Bali ke Menteri Perhubungan untuk membatasi penyeberangan di Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk, agar yang bisa lewat hanya kendaraan logistik, petugas kesehatan, dan keamanan, itu segera disetujui pusat. Kami di Jembrana sangat mendukung itu,” tegas Bupati Artha.

Sementara Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan yang hadir di rakor Senin kemarin, mengatakan konsekuensi dari penanggulangan Covid-19, diperlukan ketersediaan anggaran. Pemkab Jembrana memastikan serius untuk melakukan berbagai langkah penanggulangan. Karena itu, dilakukan penyisiran anggaran untuk program atau kegiatan penanggulangan Covid-19. Seperti untuk penyemprotan disinfektan secara rutin, pembelian alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis, mengadakan alat rapid test, dan lainnya.

“Saya bersama Bapak Bupati ingin Jembrana paling siap menghadapi Covid-19. Harus dipikirkan dari sekarang. Jangan terlambat, karena akan semakin berisiko. Termasuk dari APBDes, anggaran di desa-desa yang sekiranya bisa dilaksanakan, segera alihkan untuk penanggulangan Covid-19 di tingkat desa. Kita harus sama-sama bergerak untuk menanggulangi Covid-19 ini,” kata Wabup Kembang.

Dalam rakor tersebut, Wabup Kembang juga mengusulkan adanya penambahan relawan sebagai petugas surveilance di luar tim dari Dinas Kesehatan. Tugas para relawan yang ditempatkan di masing-masing desa itu, adalah memantau, melaporkan, serta mengedukasi para orang dalam pemantauan (ODP). Relawan itu bisa saja dari para tamatan SMK Kesehatan maupun mahasiswa jurusan kesehatan. “Itu perlu dipersiapkan untuk memperluas tracking orang dalam pemantauan termasuk membantu tim dari Dinas Kesehatan. Tugasnya, salah satunya mengawasi dan memastikan ODP yang menjalani isolasi diri di rumah, tidak keluar rumah dan disiplin melaksanakan isolasi diri,” ucapnya.

Wabup Kembang juga ingin pecalang diberikan operasional untuk mengawasi warga di masing-masing desa adat. Peran pecalang sangat penting, sehingga antisipasi penyebaran Corona dapat berjalan lebih maksimal. “Saya kira mereka tugasnya berat untuk mengawasi warga di wilayahnya, agar mematuhi anjuran pemerintah untuk tetap di rumah. Jadi perlu kita anggarkan operasionalnya,” tandas Wabup Kembang. *ode

Komentar