Sektor Pariwisata Tunggu Stimulus Tambahan
Stimulus Khusus UMKM untuk Tingkatkan Daya Beli
Kartu Pra Kerja didorong dimanfaatkan agar para pekerja takmengalami putus hubungan kerja (PHK).
JAKARTA, NusaBali
Pemerintah mengkaji adanya extra benefit atau stimulus tambahan bagi sektor pariwisata yang dinilai paling terdampak oleh pandemi Virus Corona baru (Covi-19). Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melalui video conference di Jakarta, Kamis (26/3). Rakor diikuti pula oleh Menko Perekonomomian Airlangga Hartarto, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti.
Wishnutama memandang perlu diberikan benefit khusus, semisal pengurangan pajak bagi hotel dan restoran yang tidak memutus hubungan kerja dengan para karyawannya. "Terkait dengan Kartu Pra-Kerja kami menyarankan, ini diprioritaskan kepada karyawan yang mengalami PHK. Jadi untuk Kartu Pra-Kerja yang training bisa dialihkan ke tahun depan, apalagi mengingat kondisi seperti saat ini," ujar Wishnutama dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (27/3).
Sementara itu, Menko Airlangga menjelaskan pemerintah telah menyiapkan berbagai skema seperti program Bantuan Langsung Tunai (BLT), stimulus fiskal untuk membantu sektor pariwisata, dan juga Program Kartu Pra-Kerja sebagai Social Safety Net bagi masyarakat yang paling terdampak.
"Untuk stimulus fiskal tahap kedua, beberapa pasal seperti PPh 21 dan 25 itu di-extend ke sektor pariwisata. Kita juga sudah siapkan BLT untuk masyarakat kita yang paling terdampak, kemudian untuk Kartu Pra-Kerja juga sudah dialihkan untuk benefit bagi yang mengalami pemutusan hubungan kerja," jelasnya.
Menurut Bank Indonesia, kondisi saat ini lebih kompleks dibandingkan dengan kondisi tahun 2008, di mana pada saat itu dunia juga diterpa krisis ekonomi global. Namun, BI tetap memprioritaskan di bidang kesehatan masyarakat, jaring pengaman sosial, dan juga terus berupaya menstabilkan sektor keuangan. "Kita fokus ke penanganan kesehatan masyarakat, kemudian kepada program social safety net, karena ini berdampak sangat luar biasa bagi masyarakat. BI juga terus berusaha menstabilkan sektor keuangan, dengan cadangan devisa kita yang jumlahnya juga cukup besar," kata Deputi Senior Gubernur BI Destri Damayanti.
Sementara itu Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan pihaknya segera merealisasikan stimulus untuk UMKM demi menjaga keberlangsungan usaha di tengah pandemi Covid-19. “Perlu saya jelaskan, pelaku UMKM terutama sektor mikro ada 65 juta unit usaha dan ini bukan persoalan kecil, tapi persoalan besar. Jadi, memang bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi swasta dan masyarakat,” katanya.
Teten mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah stimulus khusus untuk menjaga daya beli produk UMKM. Kementerian Koperasi dan UKM menyiapkan dua stimulus khusus.
“Untuk mengantisipasi dampak ekonomi akibat Covid-19, Kementerian Koperasi dan UKM sedang menyiapkan beberapa program. Salah satunya adalah memberikan stimulus bagi peningkatan daya beli UMKM dan disetujui oleh Presiden dengan anggaran Rp2 triliun,” kata Teten.
Ia mengharapkan stimulus tersebut mampu mendongkrak penjualan produk-produk UMKM dan dengan anggaran Rp2 triliun dan diskon 25 persen untuk konsumen dua juta orang diharapkan akan memberikan stimulus terhadap daya beli UMKM sebesar Rp10 triliun.
Kemudian, stimulus yang kedua, kata Teten, dalam bentuk bantuan tunai untuk sektor mikro. “Teknisnya ada beberapa model yang sedang kami persiapkan. Kami sedang memberikan stimulus bagi jasa antar termasuk tukang ojek online,” kata Teten.
Stimulus bantuan tunai dicontohkan berupa dana Rp3 juta untuk usaha mikro/ultra mikro yang sudah terdampak Covid-19 dari data yang diusulkan dinas di daerah. Kemudian, bantuan sebesar Rp2 juta kepada individu yang memiliki usaha mikro, skema bantuan Rp4 juta bekerja sama dengan BUMN pangan seperti Perum Bulog, serta dalam bentuk subsidi biaya pengantaran usaha mikro yang belum masuk ke platform digital. Koperasi di daerah yang terdampak. “Kami sudah berkoordinasi dengan BUMN pangan yang siap menjadi off taker untuk mendistribusikan produk pangan ke warung-warung tradisional,” katanya.*ant
Pemerintah mengkaji adanya extra benefit atau stimulus tambahan bagi sektor pariwisata yang dinilai paling terdampak oleh pandemi Virus Corona baru (Covi-19). Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melalui video conference di Jakarta, Kamis (26/3). Rakor diikuti pula oleh Menko Perekonomomian Airlangga Hartarto, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti.
Wishnutama memandang perlu diberikan benefit khusus, semisal pengurangan pajak bagi hotel dan restoran yang tidak memutus hubungan kerja dengan para karyawannya. "Terkait dengan Kartu Pra-Kerja kami menyarankan, ini diprioritaskan kepada karyawan yang mengalami PHK. Jadi untuk Kartu Pra-Kerja yang training bisa dialihkan ke tahun depan, apalagi mengingat kondisi seperti saat ini," ujar Wishnutama dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (27/3).
Sementara itu, Menko Airlangga menjelaskan pemerintah telah menyiapkan berbagai skema seperti program Bantuan Langsung Tunai (BLT), stimulus fiskal untuk membantu sektor pariwisata, dan juga Program Kartu Pra-Kerja sebagai Social Safety Net bagi masyarakat yang paling terdampak.
"Untuk stimulus fiskal tahap kedua, beberapa pasal seperti PPh 21 dan 25 itu di-extend ke sektor pariwisata. Kita juga sudah siapkan BLT untuk masyarakat kita yang paling terdampak, kemudian untuk Kartu Pra-Kerja juga sudah dialihkan untuk benefit bagi yang mengalami pemutusan hubungan kerja," jelasnya.
Menurut Bank Indonesia, kondisi saat ini lebih kompleks dibandingkan dengan kondisi tahun 2008, di mana pada saat itu dunia juga diterpa krisis ekonomi global. Namun, BI tetap memprioritaskan di bidang kesehatan masyarakat, jaring pengaman sosial, dan juga terus berupaya menstabilkan sektor keuangan. "Kita fokus ke penanganan kesehatan masyarakat, kemudian kepada program social safety net, karena ini berdampak sangat luar biasa bagi masyarakat. BI juga terus berusaha menstabilkan sektor keuangan, dengan cadangan devisa kita yang jumlahnya juga cukup besar," kata Deputi Senior Gubernur BI Destri Damayanti.
Sementara itu Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan pihaknya segera merealisasikan stimulus untuk UMKM demi menjaga keberlangsungan usaha di tengah pandemi Covid-19. “Perlu saya jelaskan, pelaku UMKM terutama sektor mikro ada 65 juta unit usaha dan ini bukan persoalan kecil, tapi persoalan besar. Jadi, memang bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi swasta dan masyarakat,” katanya.
Teten mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah stimulus khusus untuk menjaga daya beli produk UMKM. Kementerian Koperasi dan UKM menyiapkan dua stimulus khusus.
“Untuk mengantisipasi dampak ekonomi akibat Covid-19, Kementerian Koperasi dan UKM sedang menyiapkan beberapa program. Salah satunya adalah memberikan stimulus bagi peningkatan daya beli UMKM dan disetujui oleh Presiden dengan anggaran Rp2 triliun,” kata Teten.
Ia mengharapkan stimulus tersebut mampu mendongkrak penjualan produk-produk UMKM dan dengan anggaran Rp2 triliun dan diskon 25 persen untuk konsumen dua juta orang diharapkan akan memberikan stimulus terhadap daya beli UMKM sebesar Rp10 triliun.
Kemudian, stimulus yang kedua, kata Teten, dalam bentuk bantuan tunai untuk sektor mikro. “Teknisnya ada beberapa model yang sedang kami persiapkan. Kami sedang memberikan stimulus bagi jasa antar termasuk tukang ojek online,” kata Teten.
Stimulus bantuan tunai dicontohkan berupa dana Rp3 juta untuk usaha mikro/ultra mikro yang sudah terdampak Covid-19 dari data yang diusulkan dinas di daerah. Kemudian, bantuan sebesar Rp2 juta kepada individu yang memiliki usaha mikro, skema bantuan Rp4 juta bekerja sama dengan BUMN pangan seperti Perum Bulog, serta dalam bentuk subsidi biaya pengantaran usaha mikro yang belum masuk ke platform digital. Koperasi di daerah yang terdampak. “Kami sudah berkoordinasi dengan BUMN pangan yang siap menjadi off taker untuk mendistribusikan produk pangan ke warung-warung tradisional,” katanya.*ant
Komentar