nusabali

Penanganan Virus Corona Jangan Sekadar Perencanaan

  • www.nusabali.com-penanganan-virus-corona-jangan-sekadar-perencanaan

BANGLI, NusaBali
Bupati Bangli I Made Gianyar, Wabup Sang Nyoman Sedana Arta, anggota DPRD Bangli, dan Satgas Penanggulangan Covid-19 menggelar rapat koordinasi di pelataran kantor DPRD Bangli, Jumat (27/3).

Rapat koordinasi ini untuk mengupayakan pencegahan dan penanggulangan virus corona. Dalam rapat tersebut anggota DPRD Bangli meminta penanganan virus corona jangan sekadar perencanaan.  Anggota DPRD Bangli, Ketut Suastika, mengatakan penyebaran virus corona menjadi atensi pemerintah pusat. Dalam penanggulangannya, pemerintah menerbitkan aturan terkait penggunaan pos anggaran.  “Kami di dewan mendorong bapak bupati segera mengambil langkah konkrit. Beberapa pos anggaran bisa dimanfaatkan untuk penanganan virus corona. Kami pasti mendukung,” sebutnya. Diingatkan, perencanaan tidak bertele-tele tetapi harus segera. “Perencanaan cukup sehari, jangan lama-lama. Harus action. Daerah lain saja bisa, kenapa kita tidak,” tegasnya.

Anggota DPRD lainya, Made Sudiasa, menilai pemerintah daerah lebih banyak pada tahapan sosialisasi. Sedangkan masyarakat membutuhkan sarana pendukung seperti masker, cairan disinfeketan untuk penyemprotan, maupun hand sanitizer. Dia minta agar masker, disinfektan maupun hand sanitizer bisa didrop ke masing-masing desa maupun banjar. Sementara Bupati Bangli, I Made Gianyar, mengatakan untuk saat ini Satgas sedang merancang kebutuhan anggaran penanggulangan Covid-19. Ada beberapa sumber dana yang bisa dimanfaatkan baik dana kesehatan hingga pemanfaatan dana tak terduga. “Pergeseran anggaran tidak ada masalah, saat ini Satgas sedang memformulasi kebutuhan dana,” jelas Bupati Made Gianyar.

Menurut Bupati Made Gianyar, selain APBD untuk penanggulangan Covid-19, pemerintah desa bisa menggunakan APBDes. Mengenai dana desa yang belum cair sehingga desa kesulitan melakukan kegiatan pencegahan Covid-19, Bupati Made Gianyar menyampaikan dana desa dari pusat langsung ditransfer ke masing-masing desa tidak lagi melalui APBD. Terkait usulan agar desa/banjar didrop masker dan kebutuhan lainya, menurutnya perlu pendataan kebutuhan masyarakat. Sebab penggunaan anggaran harus rasional. “Bangli mendapat jatah 100 unit APD. Untuk mendukung pelayanan akan dilakukan pengadaan oleh daerah,” ujar bupati asal Desa Bunutin, Kecamatan Kintamani ini. Bupati mengintruksikan agar di masing-masing desa membentuk satgas sehingga koordinasi lebih mudah dan cepat. *esa

Komentar