Karangasem Stop Proyek Fisik
Tim Anggaran Pemerintah Daerah diperintakan mengkaji anggaran yang dibutuhkan untuk membangun rumah sakit.
AMLAPURA, NusaBali
Bupati Karangasem, I Gusti Ayu Mas Sumatri, rapat bersama Satgas Penanganan Virus Corona di Sekretariat Satgas Penanganan Virus Corona di Jalan Nenas Amlapura, Jumat (27/3). Dalam rapat itu, bupati menegaskan menghentikan proyek fisik yang didanai DAK (dana alokasi khusus). Dari total Rp 88 miliar, sebagian dialihkan untuk penanganan corona virus disease (covid)-19. Hanya saja masih memerlukan Perkada (Peraturan Kepala Daerah).
Bupati Mas Sumatri mengaku perlu anggaran Rp 65 miliar untuk membangun rumah sakit dalam waktu cepat. Tiga lokasi akan dijadikan pusat penanganan virus corona yakni RS Pratama, Satuan Pendidikan Non Formal SKB Karangasem, dan GOR Gunung Agung. Rapat Satgas Penananganan Virus Corona dihadiri Kapolres AKBP Ni Nyoman Suartini, Dandim Letkol Inf Bima Santosa, Wakil Bupati I Wayan Artha Dipa, Pj Sekda I Gede Darmawa, Asisten I Wayan Purna, Asisten II Made Suama, Asisten III Ni Made Santikawati, Kalak BPBD Ida Ketut Arimbawa, dan pejabat lainnya.
Mas Sumatri mengalihkan sebagian anggaran mengacu Inpres Nomor 04 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease-19. “Dalam waktu cepat saya perintahkan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) untuk mengkaji anggaran yang dibutuhkan untuk membangun rumah sakit,” jelas Bupati Mas Sumatri. Setelah TAPD merumuskan anggaran, selanjutnya menerbitkan Perkada Karangasem 2020 untuk menggeser anggaran di APBD 2020.
Selain telah membentuk Satgas tingkat kabupaten, juga membentuk Satgas tingkat kecamatan, dan Satgas tingkat desa. Satgas inilah yang tugasnya merancang kebutuhan APD (alat pelindung diri), termasuk stok barang ketahanan pangan. Selain menggunakan DAK, juga mengalihkan anggaran proyek PL (penunjukan langsung), dan memotong 50 persen biaya perjalanan dinas Bupati Karangasem.
Kepala Bapelitbangda, I Nyoman Siki Ngurah, mengatakan dari Rp 88 miliar DAK sebagian dialihkan untuk penanganan virus corona. Sebelumnya untuk pembangunan jalan Rp 31,82 miliar, irigasi Rp 3,64 miliar, pasar Rp 1,9 miliar, kelautan dan perikanan Rp 1,28 miliar, pariwisata Rp 4,02 miliar, keselamatan jalan Rp 1,75 miliar, dan industri kecil menengah Rp 6 miliar. Total Rp 50,41 miliar, kekurangannya dicarikan dari dana perjalanan dinas dan proyek PL. *k16
Bupati Mas Sumatri mengaku perlu anggaran Rp 65 miliar untuk membangun rumah sakit dalam waktu cepat. Tiga lokasi akan dijadikan pusat penanganan virus corona yakni RS Pratama, Satuan Pendidikan Non Formal SKB Karangasem, dan GOR Gunung Agung. Rapat Satgas Penananganan Virus Corona dihadiri Kapolres AKBP Ni Nyoman Suartini, Dandim Letkol Inf Bima Santosa, Wakil Bupati I Wayan Artha Dipa, Pj Sekda I Gede Darmawa, Asisten I Wayan Purna, Asisten II Made Suama, Asisten III Ni Made Santikawati, Kalak BPBD Ida Ketut Arimbawa, dan pejabat lainnya.
Mas Sumatri mengalihkan sebagian anggaran mengacu Inpres Nomor 04 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease-19. “Dalam waktu cepat saya perintahkan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) untuk mengkaji anggaran yang dibutuhkan untuk membangun rumah sakit,” jelas Bupati Mas Sumatri. Setelah TAPD merumuskan anggaran, selanjutnya menerbitkan Perkada Karangasem 2020 untuk menggeser anggaran di APBD 2020.
Selain telah membentuk Satgas tingkat kabupaten, juga membentuk Satgas tingkat kecamatan, dan Satgas tingkat desa. Satgas inilah yang tugasnya merancang kebutuhan APD (alat pelindung diri), termasuk stok barang ketahanan pangan. Selain menggunakan DAK, juga mengalihkan anggaran proyek PL (penunjukan langsung), dan memotong 50 persen biaya perjalanan dinas Bupati Karangasem.
Kepala Bapelitbangda, I Nyoman Siki Ngurah, mengatakan dari Rp 88 miliar DAK sebagian dialihkan untuk penanganan virus corona. Sebelumnya untuk pembangunan jalan Rp 31,82 miliar, irigasi Rp 3,64 miliar, pasar Rp 1,9 miliar, kelautan dan perikanan Rp 1,28 miliar, pariwisata Rp 4,02 miliar, keselamatan jalan Rp 1,75 miliar, dan industri kecil menengah Rp 6 miliar. Total Rp 50,41 miliar, kekurangannya dicarikan dari dana perjalanan dinas dan proyek PL. *k16
Komentar