nusabali

Dilanggar, Harus Ada Ketegasan Penerapan Social Distancing

  • www.nusabali.com-dilanggar-harus-ada-ketegasan-penerapan-social-distancing

DENPASAR,NusaBali
Pemberlakuan social distancing oleh pemerintah masih banyak diabaikan.

Terbukti anjuran membatasi diri menggelar pertemuan banyak orang tidak diikuti dengan tertib. Anggota DPR RI Dapil Bali, Putu Supadma Rudana, pun meminta pemerintah lebih gencarkan sosialisasi dan tegas memberlakukan pembatasan lalulintas orang di tengah menjalarnya Virus Corona (Covid-19).

Hal itu diungkapkan Supadma Rudana, dalam rilisnya, Minggu (22/3). Menurut Supadma Rudana, social distancing yang tujuannya membatasi lalulintas dan pergerakan berkumpulnya masyarakat masih diabaikan, sehingga sangat mengancam keselamatan nyawa manusia di tengah virus Corona yang makin mewabah.

"Harus ada ketegasan melarangnya. Bukan lagi sebatas imbauan. Karena kami melihat pemberlakuan social distancing malah dipakai bepergian, liburan dan ngumpul-ngumpul. Ini sia-sia dalam mencegah virus Corona, " ujar Supadma Rudana.

Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ini menegaskan Social Distancing sebenarnya sudah masuk kategori local lockdown. "Local Lockdown bisa dimaknai sebagai kondisi di mana perorangan mengisolasi diri, keluarga tidak bepergian, hanya di rumah, satu kawasan, satu desa diisolasi atau satu area diisolasi. Cuman kan kadang disikapi reaktif, " ujar politisi Demokrat asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ini.

Menurutnya, lockdown jangan dipahami secara berlebihan. Karena lockdown mempunyai 3 kategori, yaitu Total Lockdown, Partial Lockdown, dan Local Lockdown.

Pertama, total lockdown seperti yang dilakukan sejumlah Negara, yakni Spanyol, Prancis, Italia. Total lockdown dengan adanya pihak keamanan menjaga tiap sudut agar masyarakat tidak keluar rumah. Jika keluar rumah pun hanya untuk membeli kebutuhan kesehatan dan kebutuhan pokok, itupun sangat dibatasi jumlahnya per keluarga.

Kedua ada partial lockdown yang sudah dilakukan di Indonesia, di mana sekolah ditutup, perguruan tinggi ditutup, banyak instansi meliburkan para pekerjanya dengan bekerja di rumah, penutupan tempat tempat hiburan, tempat keramaian seperti Pemprov Bali menutup kawasan pariwisata, dan pembatalan berbagai kegiatan yang melibatkan orang banyak. "Bahkan ada Desa Adat di Bali yang menutup objek wisata yang dikelolanya. Itu sudah lockdown sebenarnya. Kita sangat apresiasi upaya seperti ini karena membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran virus Corona," ujar Supadma Rudana.

Ketiga menurut Supadma Rudana adalah local lockdown, bisa dimaknai sebagai kondisi dimana perorangan mengisolasi diri, keluarga tidak bepergian hanya di rumah, satu kawasan di lockdown, satu desa di lockdown, ataupun satu area di lockdown. Jadi jangan over reaction dengan kata lockdown," sindir Wasekjen DPP Demokrat ini.

Menurut Supadma Rudana di DPR RI pun sudah melakukan gerakan isolasi. Seluruh agenda dewan ditunda. Semuanya dikerjakan melalui teknogi. "Kamipun di DPR RI sudah melakukan upaya isolasi. Seluruh agenda ditunda, tidak melibatkan pertemuan dengan melibatkan orang banyak.  Ya pada akhirnya menuju isolasi alias lockdown juga," pungkas mantan anggota Komisi X DPR RI ini.* nat

loading...

Komentar