Pemprov Bali Komit Wujudkan E-Government Menuju Bali Smart Island

“Pemprov Bali memiliki komitmen kuat dalam mengimplementasikan dan mewujudkan modernisasi birokrasi di lingkungan Pemprov Bali dan meninggalkan pola konvensional yang terkesan berbelit-belit dan lelet,” ujar Sekda Dewa Indra saat melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Balai Sertifikasi dan Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara di Gedung Wiswasabha Utama Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (4/3).

Penandatanganan perjanjian kerja sama, kemarin, dilakukan Sekda Dewa Indra, didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Gede Pramana, Kepala Balai Sertifikasi dan Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara Rinaldy, serta Kepala  Biro Hukum dan Humas Badan Siber dan Sandi Negara Giyanto Awan Sularso.

Menurut Sekda Dewa Indra, ekosistem menuju modernisasi birokrasi sudah dibangun, namun  dalam operasionalnya memerlukan perjanjian kerjasama terlebih dahulu dengan Badan Siber dan Sandi Negara mengingat banyak dokumen resmi dari pemerintah yang harus dijaga keamanannya. “Untuk  itu harus ada proteksi keamanan  terlebih ada tanda tangan barcode  para pejabat sehingga  tidak disalah gunakan,” ujarnya.

Sekda Dewa Indra juga menegaskan bahwa untuk   penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, Pemprov Bali  dari segi infrastruktur sudah dibangun dan SDM juga sudah mulai dilatih sehingga  setelah penandatangan ini operasionalnya siap untuk dimulai. “Dengan demikian modernisasi birokrasi di Lingkungan Pemprov Bali dan unsur vertikal lainnya bisa dimulai dan bersama sama membangun komitmen dan sistem yang kuat dalam mewujudkan E-governmnet menuju Bali smart island,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala  Biro Hukum dan Humas Badan Siber dan Sandi Negara Giyanto Awan Sularso dalam sambutannya mengatakan, Kerjasama Badan Siber dan Sandi Negara dengan Pemprov Bali ini merupakan sebuah terobosan dalam penyediaan sertifikasi elektronik dari Aparatur Sipil Negara kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan  dan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. “Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan sebuah katalisa dalam mempercepat terwujudnya smart government dan menjadi penyedia data yang akurat bagi masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, kehadiran dan penerapan dari SPBE dalam birokrasi telah terbukti berdampak positif pada efisiensi dalam penyelenggaran pemerintah. “Sebagai contoh para pejabat dapat menggunakan tanda tangan barcode yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja tidak terikat ruang dan waktu,” ujarnya.

Dikatakan, Pemprov Bali merupakan Provinsi ke-18 yang menerapkan SPBE, untuk itu pihaknya berharap agar diimplementasikan dengan penuh komitmen dan langkah konkrit sehingga dapat berjalan baik dalam upaya meningkatkan layanan  kepada masyarakat.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama  Pemanfaatan Serifikat Elektronik Antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Balai Sertifikasi dan Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara, kemarin, turut dihadiri oleh Kepala OPD di lingkungan Pemprov Bali serta pimpinan unsur vertikal di lingkungan Pemprov Bali. *