Proyek Pasar Banyuasri Terancam Mandeg
Kelancaran pembangunan terganggu lantaran 15 persen anggarannya berasal dari Pajak Hotel dan Restoran (PHR) Badung yang kini terkendala masalah virus Corona.
SINGARAJA, NusaBali
Pengerjaan mega proyek revitalisasi Pasar Banyuasri yang dikerjakan sejak akhir 2019, terancam mandeg. Karena 15 persen dari total anggaran pembangunan pasar ini bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) PHR Badung. Di sisi lain, pemerintah akan menyetop pungutan PHR selama enam bulan, sejak Maret 2020.
Proyek revitalisasi Pasar Banyuasri itu menelan anggaran Rp 159,5 miliar, bersumber dari berbagai sumber anggaran. Sumber utamanya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Buleleng Rp 109,5 miliar, sisanya didukung dari DBH PHR Badung Rp 25 miliar dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali yang juga Rp 25 miliar.
Potensi terganggunya proyek multiyears itu terungkap saat jajaran Pemkab Buleleng berencana merasionalisasi anggaran Rp 70 miliar akibat larangan pungutan PHR, salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kekhawatiran akan potensi proyek mandeg karena kekurangan anggaran itu mucul saat Komisi II DPRD Buleleng melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke proyek revitalisasi Pasar Banyuasri, Selasa (3/3/2020).
Sidak dipimpin Ketua Komisi II Putu Mangku Budiasa bersama anggota komisi. Komisi ini lain mendapati kencenderungan tersebut. Mangku Budiasa yang didampingi anggota I Wayan Parwa, Made Sudiarta, Luh Sri Sami, Ketut Wirsana, dan I Wayan Indrawan, mengaku tak menyangsikan soal progres pengerjaan fisik bangunan yang saat ini bergerak ke angka 30 persen. Namun yang menjadi kekhawatiran soal rasionalisasi anggaran akibat larangan pungutan PHR di Buleleng diperkirakan mencapai Rp 70 miliar. “Rasionaliasasinya cukup besar. Jangan sampai ada kekurangan anggaran yang membuat proyek terhambat. Kami minta dana untuk proyek ini jangan diutak-atik dulu,” jelas pentolan kader partai PDIP Kecamatan Sukasada ini.
Mangku Budiasa mengaku akan segera melakukan pendekatan dan komunikasi lebih intens dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah (BPKPD) Buleleng, untuk memperhatikan betul sumber pendanaan proyek ini. “Kami tidak ingin sampai ada hutang dengan kontraktor. Ini proyek ikonik dan prestisius di Buleleng,” imbuh dia.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Buleleng I Putu Adiptha Ekaputra tak memungkiri jika pendanaan mega proyek revitalisasi Pasar Banyuasri memang didanai dari berbagai sumber. Dia mengaku segera akan melapor kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Buleleng terkait proyek dan situasi terkini tentang proyek secara menyeluruh. “Pasti nanti ada langkah strategis yang diambil TAPD dan pimpinan. Kami juga mohon dukungan dari dewan agar sumber anggaran proyek ini bisa aman,” jelas Plt Adiptha.*k23
Proyek revitalisasi Pasar Banyuasri itu menelan anggaran Rp 159,5 miliar, bersumber dari berbagai sumber anggaran. Sumber utamanya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Buleleng Rp 109,5 miliar, sisanya didukung dari DBH PHR Badung Rp 25 miliar dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali yang juga Rp 25 miliar.
Potensi terganggunya proyek multiyears itu terungkap saat jajaran Pemkab Buleleng berencana merasionalisasi anggaran Rp 70 miliar akibat larangan pungutan PHR, salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kekhawatiran akan potensi proyek mandeg karena kekurangan anggaran itu mucul saat Komisi II DPRD Buleleng melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke proyek revitalisasi Pasar Banyuasri, Selasa (3/3/2020).
Sidak dipimpin Ketua Komisi II Putu Mangku Budiasa bersama anggota komisi. Komisi ini lain mendapati kencenderungan tersebut. Mangku Budiasa yang didampingi anggota I Wayan Parwa, Made Sudiarta, Luh Sri Sami, Ketut Wirsana, dan I Wayan Indrawan, mengaku tak menyangsikan soal progres pengerjaan fisik bangunan yang saat ini bergerak ke angka 30 persen. Namun yang menjadi kekhawatiran soal rasionalisasi anggaran akibat larangan pungutan PHR di Buleleng diperkirakan mencapai Rp 70 miliar. “Rasionaliasasinya cukup besar. Jangan sampai ada kekurangan anggaran yang membuat proyek terhambat. Kami minta dana untuk proyek ini jangan diutak-atik dulu,” jelas pentolan kader partai PDIP Kecamatan Sukasada ini.
Mangku Budiasa mengaku akan segera melakukan pendekatan dan komunikasi lebih intens dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah (BPKPD) Buleleng, untuk memperhatikan betul sumber pendanaan proyek ini. “Kami tidak ingin sampai ada hutang dengan kontraktor. Ini proyek ikonik dan prestisius di Buleleng,” imbuh dia.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Buleleng I Putu Adiptha Ekaputra tak memungkiri jika pendanaan mega proyek revitalisasi Pasar Banyuasri memang didanai dari berbagai sumber. Dia mengaku segera akan melapor kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Buleleng terkait proyek dan situasi terkini tentang proyek secara menyeluruh. “Pasti nanti ada langkah strategis yang diambil TAPD dan pimpinan. Kami juga mohon dukungan dari dewan agar sumber anggaran proyek ini bisa aman,” jelas Plt Adiptha.*k23
Komentar