Mendagri Ingatkan Larangan Incumbent Mutasi Pejabat
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, kembali mengingatkan kepala daerah yang maju kembali di Pilkada 2020 (incumbent) soal larangan memutasi pejabat.
JAKARTA, NusaBali
"Netralitas ASN, termasuk tidak lakukan mutasi per 8 Januari 2020, sehingga tidak terjadi mobilisasi mutasi. Ini untuk menjaga netralitas. Kecuali hal-hal penting dilaporkan Mendagri," kata Tito dalam raker di ruang rapat Komisi II, kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2).
Raker kemarin dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR, Arwani Thomafi. Sejumlah pejabat Kemendagri juga ikut mendampingi Tito, di antaranya Dirjen Dukcapil Zudan Arif, Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar dan Irjen Tumpak Simanjuntak.
Tito tak hanya menyinggung soal larangan mutasi pejabat pemda menjelang pilkada. Mantan Kapolri itu juga menyinggung mengenai mutasi di internal penyelenggara pemilu. "Kami juga minta staf di penyelenggara tidak diganti," jelasnya dilansir detik.com. Tito menilai perlu ada perhatian khusus perihal penyelenggaraan pilkada di Papua. Menurutnya, isu mengenai calon kepala daerah asli Papua dan non-Papua sudah muncul di sana.
"Untuk Merauke pengalaman relatif kondusif, dan pengamanan cukup kuat. Dan kondisi masyarakat relatif cukup terkendali, meskipun isu-isu mengenai calon kepala daerah asli Papua dan non-Papua muncul di sana," ungkap Tito. *
Raker kemarin dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR, Arwani Thomafi. Sejumlah pejabat Kemendagri juga ikut mendampingi Tito, di antaranya Dirjen Dukcapil Zudan Arif, Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar dan Irjen Tumpak Simanjuntak.
Tito tak hanya menyinggung soal larangan mutasi pejabat pemda menjelang pilkada. Mantan Kapolri itu juga menyinggung mengenai mutasi di internal penyelenggara pemilu. "Kami juga minta staf di penyelenggara tidak diganti," jelasnya dilansir detik.com. Tito menilai perlu ada perhatian khusus perihal penyelenggaraan pilkada di Papua. Menurutnya, isu mengenai calon kepala daerah asli Papua dan non-Papua sudah muncul di sana.
"Untuk Merauke pengalaman relatif kondusif, dan pengamanan cukup kuat. Dan kondisi masyarakat relatif cukup terkendali, meskipun isu-isu mengenai calon kepala daerah asli Papua dan non-Papua muncul di sana," ungkap Tito. *
Komentar