Pemerintah Keluarkan 4 Poin Kebijakan Pulihkan Pariwisata
DPR Minta Bank Mudahkan Kredit Usaha
Pemerintah pusat mengambil sejumlah kebijakan penting sebagai upaya pemulihan pariwisata dan perekonomian, akibat dampak merebaknya virus Corona.
DENPASAR, NusaBali
Salah satunya, stop pungut pajak hotel dan restoran (PHR) selama 6 bulan pada 10 destinasi pariwisata di 34 kabupaten/kota se-Indonesia. Sementara, Komisi VI DPR RI desak pihak bank berikan kemudahan kredit bagi usaha di Bali.
Kadis Pariwisata Provinsi Bali, I Putu Astawa, menyatakan ada empat poin kebijakan penting yang dikeluarkan pemerintah pusat dalam membantu pariwisata dan perekonomian akibat virus Corona. Pertama, pemerintah memberikan tambahan anggaran sebesar Rp 298,5 miliar untuk insentif airline dan travel agent dalam rangka mendatangkan wisatawan asing ke Indonesia.
Kedua, untuk wisatawan dalam negeri, diberikan insintif Rp 443,39 miliar insentif dalam bentuk diskon sebesar 30 persen harga untuk 25 persen seat per pesawat yang menuju 10 destinasi wisata. Ketiga, sepuluh destinasi pariwisata yang tersebar di 33 kabupaten/kota di Indonesia, tidak dipungut PHR (sebesar 10 persen) selama 6 bulan.
Sepuluh (10) destinasi pariwisata dimaksud adalah Danau Toba, Jogjakarta, Malang, Manado, Bali, Mandalika, Labuan Bajo, Bangka Belitung, Batam, dan Bintan. Sebagai gantinya, pemerintah pusat akan memberikan hibah sebesar Rp 3,3 triliun kepada 10 destinasi pariwisata tersebut.
“Keempat, dalam APBN juga tersedia anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pariwisata sebesar Rp147 miliar yang akan dikonversi menjadi hibah ke daerah-daerah untuk memacu pariwisatanya,” ungkap Putu Astawa dalam siaran persnya yang diterima NusaBali, Selasa (25/2) malam.
Menurut Astawa, Pemprov Bali berterima kasih kepada pemerintah pusat atas kebijakan penting tersebut. “Pemrov Bali bersama para pemangku kepentingan pariwisata dan seluruh masyarakat Bali menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pemerintah pusat, atas kebijakan yang telah diambil untuk mengatasi dampak penyakit virus Corona terhadap perekonomian Bali,” kata mantan Kepala Bappeda Provinsi Bali ini.
Astawa menyebutkan, Gubernur Bali Wayan Koster segera akan menggelar rapat koordinasi dengan mengundang Bupati/Walikota se-Bali, untuk membahas pemulihan pariwisata ini. "Dalam rapat koordinasi tersebut juga dilibatkan para pemangku kepentingan pariwisata se-Bali, untuk merumuskan program aksi yang akan di-terapkan dalam jangka pendek dan jangka menengah," tandas birokrat asal Desa Lebih, Kecamatan Gianyar ini.
Sementara itu, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP Dapil Bali, I Nyoman Parta, mendorong lembaga keuangan (bank) untuk memberikan kemudahan kredit bagi usaha di Bali. Terlebih, Bali saat ini dalam kondisi lesu pariwisata akibat wabah virus Corona.
Menurut Nyoman Parta, desakan ini sudah disampaikannya dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, dan Pegadaian di Senayan, Jakarta. Parta menegaskan, Bali adalah diorama pariwisata nasional. Karena itu, pemerintah harus berikan perhatian khusus. "Dalam hal ini, bank-bank pemerintah harus melakukan langkah dengan mengurangi tekanan, seperti beban utang kepada industri pariwisata," ujar Parta kepada NusaBali, Rabu kemarin.
Menurut Parta, aksi riil membantu pengusaha, antara lain, berupa kebijakan penundaan pembayaran pokok dan restrukturisasi utang. Dengan begitu, ada keleluasaan fiskal bagi para pengusaha untuk menghindari PHK pekerja pariwisata.
"Langkah ini perlu agar para pengusaha bisa melakukan relaksasi. Karena prediksi banyak pihak, dampak isu Corona ini berkisar 6 bulanan. Jadi, langkah ini (kemudahan kredit) penting untuk menghindari PHK," tegas politisi PDIP asal Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Gianyar yang mantan Ketua Komisi IV DPRD Bali dua kali periode (2009-2014, 2014-2019) ini. *nat
Kadis Pariwisata Provinsi Bali, I Putu Astawa, menyatakan ada empat poin kebijakan penting yang dikeluarkan pemerintah pusat dalam membantu pariwisata dan perekonomian akibat virus Corona. Pertama, pemerintah memberikan tambahan anggaran sebesar Rp 298,5 miliar untuk insentif airline dan travel agent dalam rangka mendatangkan wisatawan asing ke Indonesia.
Kedua, untuk wisatawan dalam negeri, diberikan insintif Rp 443,39 miliar insentif dalam bentuk diskon sebesar 30 persen harga untuk 25 persen seat per pesawat yang menuju 10 destinasi wisata. Ketiga, sepuluh destinasi pariwisata yang tersebar di 33 kabupaten/kota di Indonesia, tidak dipungut PHR (sebesar 10 persen) selama 6 bulan.
Sepuluh (10) destinasi pariwisata dimaksud adalah Danau Toba, Jogjakarta, Malang, Manado, Bali, Mandalika, Labuan Bajo, Bangka Belitung, Batam, dan Bintan. Sebagai gantinya, pemerintah pusat akan memberikan hibah sebesar Rp 3,3 triliun kepada 10 destinasi pariwisata tersebut.
“Keempat, dalam APBN juga tersedia anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pariwisata sebesar Rp147 miliar yang akan dikonversi menjadi hibah ke daerah-daerah untuk memacu pariwisatanya,” ungkap Putu Astawa dalam siaran persnya yang diterima NusaBali, Selasa (25/2) malam.
Menurut Astawa, Pemprov Bali berterima kasih kepada pemerintah pusat atas kebijakan penting tersebut. “Pemrov Bali bersama para pemangku kepentingan pariwisata dan seluruh masyarakat Bali menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pemerintah pusat, atas kebijakan yang telah diambil untuk mengatasi dampak penyakit virus Corona terhadap perekonomian Bali,” kata mantan Kepala Bappeda Provinsi Bali ini.
Astawa menyebutkan, Gubernur Bali Wayan Koster segera akan menggelar rapat koordinasi dengan mengundang Bupati/Walikota se-Bali, untuk membahas pemulihan pariwisata ini. "Dalam rapat koordinasi tersebut juga dilibatkan para pemangku kepentingan pariwisata se-Bali, untuk merumuskan program aksi yang akan di-terapkan dalam jangka pendek dan jangka menengah," tandas birokrat asal Desa Lebih, Kecamatan Gianyar ini.
Sementara itu, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP Dapil Bali, I Nyoman Parta, mendorong lembaga keuangan (bank) untuk memberikan kemudahan kredit bagi usaha di Bali. Terlebih, Bali saat ini dalam kondisi lesu pariwisata akibat wabah virus Corona.
Menurut Nyoman Parta, desakan ini sudah disampaikannya dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, dan Pegadaian di Senayan, Jakarta. Parta menegaskan, Bali adalah diorama pariwisata nasional. Karena itu, pemerintah harus berikan perhatian khusus. "Dalam hal ini, bank-bank pemerintah harus melakukan langkah dengan mengurangi tekanan, seperti beban utang kepada industri pariwisata," ujar Parta kepada NusaBali, Rabu kemarin.
Menurut Parta, aksi riil membantu pengusaha, antara lain, berupa kebijakan penundaan pembayaran pokok dan restrukturisasi utang. Dengan begitu, ada keleluasaan fiskal bagi para pengusaha untuk menghindari PHK pekerja pariwisata.
"Langkah ini perlu agar para pengusaha bisa melakukan relaksasi. Karena prediksi banyak pihak, dampak isu Corona ini berkisar 6 bulanan. Jadi, langkah ini (kemudahan kredit) penting untuk menghindari PHK," tegas politisi PDIP asal Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Gianyar yang mantan Ketua Komisi IV DPRD Bali dua kali periode (2009-2014, 2014-2019) ini. *nat
Komentar