2020, Desa Pejeng Tetap Tak Beli Xpander
Pemerintah Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Gianyar, pernah menjadi pemerintahan desa paling nyeleneh dibandingkan desa lain di Gianyar.
GIANYAR, NusaBali
Dibandingkan 63 desa lainnya di Kabupaten Gianyar, desa ini enggan mengeluarkan anggaran APBDes 2019 untuk membeli mobil Xpander seharga Rp 246 juta.
Perbekel Pejeng Tjokorda Gde Agung Pemayun mengaku, untuk tahun 2020 tetap tak akan membeli Xpander. Desa in kini masih fokus memanfaatkan anggaran untuk penanganan sampah. Dia mengaku, bukan karena pengadaan Xpander sempat diselidiki Polda Bali. Namun karena Desa Pejeng sedang dalam mempersiapkan pengelolaan sampah secara mandiri. “Sampai saat ini, kami memang belum pesan mobil itu (Xpander, Red). Karena kami tahun ini masih mengejar penanganan sampah," ucap Perbekel Pejeng, Cok Pemayun, Jumat (21/2).
Katanya, Desa Pejeng memang komitmen untuk bisa mengelola sampah secara mandiri. Sehingga Desa Pejeng tidak perlu lagi membawa sampah ke TPA Temesi. "Kami tidak bisa terus kirim sampah ke Temesi. Kan kasihan warga disana (Desa Temesi, Red) terus diberi sampah. Sebaiknya sampah memang harus dikelola di masing-masing desa," katanya.
Dikatakan, untuk mengawali pengelolaan sampah, Desa Pejeng sudah memiliki mesin silinder. Fungsi mesin ini untuk menghancurkan sampah organik menjadi serpihan kecil sehingga lebih mudah diolah menjadi kompos. “Kami sosialisasi ke banjar-banjar juga sudah, dan masyarakat sudah mulai memilah, tetapi ini bertahap," katanya.
Diakui, sampai saat ini anggaran dana di Desa Pejeng memang banyak terserap untuk pengelolaan sampah secara mandiri. Selain pengadaan sarana, besarnya anggaran juga digunakan untuk menggerakkan SDM, meliputi dua sopir, dan lima tukang angkut sampah. “Dengan asumsi masyarakat belum sepenuhnya mau bayar, maka dibutuhkan sekitar Rp 250 juta pertahun hanya untuk sampah saja. Itu untuk membayar gaji sopir dua, tukang angkut sampah lima. Gaji sopir saja Rp 2,5 juta per bulan kali dua berarti Rp 5 juta. Belum lagi tukang angkut, termasuk minyak dan biaya servis alat," jelasnya.
Kata Cok Pemayun, Tahun ini Desa Pejeng juga menganggarkan pembelian sejumlah alat, seperti mesin penyaring sampah. Diakui, dewasa ini program penanganan sampah menjadi kebutuhan dalam skala prioritas, dibandingkan program lain seperti perbaikan got atau yang lainnya. "Dibandingkan program fisik memperbaiki got atau masang paving, tak akan menjadikan masyarakat tak membuang sampah ke got," katanya.
Dia mengakui sedang semangat menjalankan program penanganan sampah sesuai surat dari Gubernur Bali dan imbauan Bupati Gianyar. Pada bagian lain, dia enggan membeli mobil Xpander, seperti desa –desa lain. Dia membantah tidak membeli mobil itu karena sempat jadi kasus di Polda Bali. Dia mengaku Desa Pejeng bisa saja membeli mobil itu lain waktu. Namun tahun ini masih fokus menanganan persoalan yang dinilai lebih urgen.
Sebelumnya, Bupati Gianyar Made Mahayastra memerintahkan 64 desa di Gianyar untuk membeli mobil Xpander melalui anggaran APBDes 2019. Namun hanya Desa Pejeng yang tak mau membeli mobil ini. Alasan Perbekel Pejeng Cok Pemayun, ada program yang lebih urgen bagi desanya dibandingkan membeli mobil semi mewah itu. Pengadaan mobil ini sempat diselidiki jajaran Polda Bali, namun penyelidikan itu dihentikan karena dianggap tak ada unsur tindak pidana korupsi. *lsa
Perbekel Pejeng Tjokorda Gde Agung Pemayun mengaku, untuk tahun 2020 tetap tak akan membeli Xpander. Desa in kini masih fokus memanfaatkan anggaran untuk penanganan sampah. Dia mengaku, bukan karena pengadaan Xpander sempat diselidiki Polda Bali. Namun karena Desa Pejeng sedang dalam mempersiapkan pengelolaan sampah secara mandiri. “Sampai saat ini, kami memang belum pesan mobil itu (Xpander, Red). Karena kami tahun ini masih mengejar penanganan sampah," ucap Perbekel Pejeng, Cok Pemayun, Jumat (21/2).
Katanya, Desa Pejeng memang komitmen untuk bisa mengelola sampah secara mandiri. Sehingga Desa Pejeng tidak perlu lagi membawa sampah ke TPA Temesi. "Kami tidak bisa terus kirim sampah ke Temesi. Kan kasihan warga disana (Desa Temesi, Red) terus diberi sampah. Sebaiknya sampah memang harus dikelola di masing-masing desa," katanya.
Dikatakan, untuk mengawali pengelolaan sampah, Desa Pejeng sudah memiliki mesin silinder. Fungsi mesin ini untuk menghancurkan sampah organik menjadi serpihan kecil sehingga lebih mudah diolah menjadi kompos. “Kami sosialisasi ke banjar-banjar juga sudah, dan masyarakat sudah mulai memilah, tetapi ini bertahap," katanya.
Diakui, sampai saat ini anggaran dana di Desa Pejeng memang banyak terserap untuk pengelolaan sampah secara mandiri. Selain pengadaan sarana, besarnya anggaran juga digunakan untuk menggerakkan SDM, meliputi dua sopir, dan lima tukang angkut sampah. “Dengan asumsi masyarakat belum sepenuhnya mau bayar, maka dibutuhkan sekitar Rp 250 juta pertahun hanya untuk sampah saja. Itu untuk membayar gaji sopir dua, tukang angkut sampah lima. Gaji sopir saja Rp 2,5 juta per bulan kali dua berarti Rp 5 juta. Belum lagi tukang angkut, termasuk minyak dan biaya servis alat," jelasnya.
Kata Cok Pemayun, Tahun ini Desa Pejeng juga menganggarkan pembelian sejumlah alat, seperti mesin penyaring sampah. Diakui, dewasa ini program penanganan sampah menjadi kebutuhan dalam skala prioritas, dibandingkan program lain seperti perbaikan got atau yang lainnya. "Dibandingkan program fisik memperbaiki got atau masang paving, tak akan menjadikan masyarakat tak membuang sampah ke got," katanya.
Dia mengakui sedang semangat menjalankan program penanganan sampah sesuai surat dari Gubernur Bali dan imbauan Bupati Gianyar. Pada bagian lain, dia enggan membeli mobil Xpander, seperti desa –desa lain. Dia membantah tidak membeli mobil itu karena sempat jadi kasus di Polda Bali. Dia mengaku Desa Pejeng bisa saja membeli mobil itu lain waktu. Namun tahun ini masih fokus menanganan persoalan yang dinilai lebih urgen.
Sebelumnya, Bupati Gianyar Made Mahayastra memerintahkan 64 desa di Gianyar untuk membeli mobil Xpander melalui anggaran APBDes 2019. Namun hanya Desa Pejeng yang tak mau membeli mobil ini. Alasan Perbekel Pejeng Cok Pemayun, ada program yang lebih urgen bagi desanya dibandingkan membeli mobil semi mewah itu. Pengadaan mobil ini sempat diselidiki jajaran Polda Bali, namun penyelidikan itu dihentikan karena dianggap tak ada unsur tindak pidana korupsi. *lsa
Komentar