Guru Honorer Ancam Gelar Aksi 20 Februari
Jika SK Pengangkatan P3K Tak Keluar
Federasi Guru dan Tenaga Honorer Swasta Indonesia (FGTHSI) mempertanyakan soal surat keputusan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK atau P3K).
JAKARTA, NusaBali
FGTHSI mengancam akan menggelar unjuk rasa jika pemerintah tak segera menerbitkan SK tersebut. "Teman-teman honorer ancam, kalau nggak diselesaikan P3K, tunggu 20 Februari. Aksi," ujar pembina FGTHSI, Didi Suprijadi, dalam diskusi Polemik 'Skema Dana BOS, Kenapa Diubah?' di Ibis Tamarin, Jakarta Pusat, Sabtu (15/2). Didi mengatakan, di daerah banyak pegawai P3K yang tak kunjung mendapatkan SK. "Ini urusan P3K. Di daerah mengatakan kenapa tidak di SK-SK-kan, sudah 1 tahun. Menurut berita, nggak ada dananya, kan berarti di Kemenkeu," tuturnya. Didi mengatakan, pada mulanya pihaknya menyambut baik kebijakan maksimal 50 persen dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk guru honorer. Namun hal ini dianggap percuma karena adanya syarat Nomor Unit Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
"Jangan sampai niat baik Kemendikbud, sejak awal kita bilang bangga. Jangan sampai nanti yang selama ini nggak punya NUPTK, dapat honor BOS, (ketika) 50 persen program Belajar Merdeka tapi tidak merdeka," kata Didi dilansir detik.com. Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud, Ade Erlangga Masdiana, pun merespons ancaman Didi. Menurut Erlangga, masalah pendidikan tidak akan selesai dengan cara ancaman. "Pendidikan pakai ancam-ancaman nggak akan selesai," kata Ade. *
FGTHSI mengancam akan menggelar unjuk rasa jika pemerintah tak segera menerbitkan SK tersebut. "Teman-teman honorer ancam, kalau nggak diselesaikan P3K, tunggu 20 Februari. Aksi," ujar pembina FGTHSI, Didi Suprijadi, dalam diskusi Polemik 'Skema Dana BOS, Kenapa Diubah?' di Ibis Tamarin, Jakarta Pusat, Sabtu (15/2). Didi mengatakan, di daerah banyak pegawai P3K yang tak kunjung mendapatkan SK. "Ini urusan P3K. Di daerah mengatakan kenapa tidak di SK-SK-kan, sudah 1 tahun. Menurut berita, nggak ada dananya, kan berarti di Kemenkeu," tuturnya. Didi mengatakan, pada mulanya pihaknya menyambut baik kebijakan maksimal 50 persen dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk guru honorer. Namun hal ini dianggap percuma karena adanya syarat Nomor Unit Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
"Jangan sampai niat baik Kemendikbud, sejak awal kita bilang bangga. Jangan sampai nanti yang selama ini nggak punya NUPTK, dapat honor BOS, (ketika) 50 persen program Belajar Merdeka tapi tidak merdeka," kata Didi dilansir detik.com. Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud, Ade Erlangga Masdiana, pun merespons ancaman Didi. Menurut Erlangga, masalah pendidikan tidak akan selesai dengan cara ancaman. "Pendidikan pakai ancam-ancaman nggak akan selesai," kata Ade. *
Komentar