Sebagai Instrumen Dapatkan DID, Badung Kejar Penyelesaian LPPD
Pemkab Badung menggelar rapat evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2019 di Ruang Kriya Gosana, Puspem Badung, Kamis (13/2).
MANGUPURA, NusaBali
Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Badung IB Yoga Segara, dihadiri oleh jajaran OPD di lingkungan Pemkab Badung.
Sekda Adi Arnawa menyampaikan bahwa rapat evaluasi LPPD ini merupakan salah satu instrumen untuk mendapatkan dana insentif daerah (DID). Sekda Adi Arnawa minta agar capaian LPPD dari tahun-tahun sebelumnya bisa ditingkatkan, karena LPPD ini akan menentukan besaran DID yang akan didapatkan di samping SAKIP dan WTP.
“Saya harapkan peringkat capaian LPPD harus dikejar agar Kabupaten Badung bisa mencapai peringkat atas dalam LPPD, karena sangat menentukan dana insentif daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat,” ujarnya.
Sekda Adi Arnawa juga menegaskan kepada OPD agar bisa menggunakan tenggang waktu yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan membuat LPPD sebaik-baiknya. Jika ada salah satu OPD yang kurang paham terkait tentang data laporannya, diharapkan selalu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Bagian Pemerintahan, baik itu tentang data serta keperluan informasi, agar LPPD bisa diselesaikan tepat waktu.
“Untuk itu saya meminta agar seluruh perangkat daerah untuk memastikan agar hasil-hasil laporannya dibuat dengan sebenar-benarnya, sehingga tim LPPD kita bisa melakukan evaluasi internal sebelum dilakukan review oleh inspektorat,” pesannya.
Sementara Asisten Pemerintahan dan Kesra Badung IB Yoga Segara mengimbau kepada seluruh OPD agar pertanyaan-pertanyaan terkait indikator kinerja kunci (IKK) tersebut tidak dikosongkan karena nantinya akan berdampak pada nilai dari LPPD tersebut. “Saya berharap semoga di tahun 2020 pelaksanaan LPPD dapat berjalan dengan baik dan memperoleh nilai yang tinggi agar Kabupaten Badung bisa mendapatkan peringkat terbaik di nasional dalam pelaksanaan LPPD ini,” harapnya. *asa
Sekda Adi Arnawa menyampaikan bahwa rapat evaluasi LPPD ini merupakan salah satu instrumen untuk mendapatkan dana insentif daerah (DID). Sekda Adi Arnawa minta agar capaian LPPD dari tahun-tahun sebelumnya bisa ditingkatkan, karena LPPD ini akan menentukan besaran DID yang akan didapatkan di samping SAKIP dan WTP.
“Saya harapkan peringkat capaian LPPD harus dikejar agar Kabupaten Badung bisa mencapai peringkat atas dalam LPPD, karena sangat menentukan dana insentif daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat,” ujarnya.
Sekda Adi Arnawa juga menegaskan kepada OPD agar bisa menggunakan tenggang waktu yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan membuat LPPD sebaik-baiknya. Jika ada salah satu OPD yang kurang paham terkait tentang data laporannya, diharapkan selalu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Bagian Pemerintahan, baik itu tentang data serta keperluan informasi, agar LPPD bisa diselesaikan tepat waktu.
“Untuk itu saya meminta agar seluruh perangkat daerah untuk memastikan agar hasil-hasil laporannya dibuat dengan sebenar-benarnya, sehingga tim LPPD kita bisa melakukan evaluasi internal sebelum dilakukan review oleh inspektorat,” pesannya.
Sementara Asisten Pemerintahan dan Kesra Badung IB Yoga Segara mengimbau kepada seluruh OPD agar pertanyaan-pertanyaan terkait indikator kinerja kunci (IKK) tersebut tidak dikosongkan karena nantinya akan berdampak pada nilai dari LPPD tersebut. “Saya berharap semoga di tahun 2020 pelaksanaan LPPD dapat berjalan dengan baik dan memperoleh nilai yang tinggi agar Kabupaten Badung bisa mendapatkan peringkat terbaik di nasional dalam pelaksanaan LPPD ini,” harapnya. *asa
1
Komentar