Pemerintah Tak Kompeten Susun Anggaran
Adanya perombakan kabinet jilid dua membuat Sri Mulyani Indrawati kembali menempati posisinya sebagai Menteri Keungan (Menkeu).
JAKARTA, NusaBali
Menkeu pun langsung membuat gebrakan dengan memotong Rp 133 triliun Anggaran Pendapan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, pemotongan itu menunjukan pemerintah tidak mampu mengelola anggaran.
"Ini juga menunjukan pemerintah tidak kompeten menyusun anggaran, karena langsung mengoreksinya," ujar Fadli di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Kamis (11/8). Fadli menjelaskan, APBN tersebut baru seminggu yang lalu disahkan, tetapi langsung di potong. Itu tidak bisa seenaknya, melainkan harus diajukan terlebih dahulu ke DPR RI.
Kalau tidak, bisa berimplikasi ke politik, karena melanggar Undang-Undang. Disisi lain pemotongan anggaran implikasinya sangat besar terhadap perekonomian rakyat. Pertumbuhan ekonomi yang dipatok 5,1 persen, tapi ternyata defisit negara Rp 236 triliun, berarti kata Fadli, negara rugi, tekor, karena penerimaan negara jauh dari target lantaran defisit itu lebih dari PDB yaitu 3 persen, maka bisa melanggar UU.
"Tax amnesty dengan target Rp 165 triliun yang masuk baru Rp 300 miliar. Jadi, negara ini nafsu besar, tapi tenaganya kurang. Kemudian hanya mengandalkan utang luar negeri. Ini kalau dibiarkan berbahaya,” imbuh pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Gerindra ini. Seharusnya kata Fadli, pemeirntah melakukan evaluasi terhadap program kerjanya.
Misalnya pembangunan infrastruktur itu untuk siapa dan mana yang harus dibangun? Demikian juga kereta api cepat. Kalau tak ada uang, tidak usah dibangun agar uang itu bisa dialihkan untuk pembangunan sektor guna mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat yang makin sulit saat ini. Untuk itu, postur perubahan APBN harus berorientasi pada politik anggaran ekonomi rakyat seperti pertanian, UKM, dan sebagainya.
Tapi yang ada sebaliknya, pemerintah justru memback up ekonomi besar. Terutama kepemilikan dan penguasaan lahan. Fadli pun memandang, pemerintah tidak punya visi lantaran banyak melakukan improvisasi.
"Jadi seperti tiba saat, tiba akal. Saya tidak ingin apa yang dikatakan Wapres Jusuf Kalla benar-benar terjadi. Dimana kalau Jokowi Presiden negara ini akan hancur. Saya juga tak tahu kemana negara ini dibawa?karen ada dua menteri yang berbeda. Ada yang ingin ke Amerika, ada juga yang ingin ke Tiongkok? Semua tergantung kepada pemerintah dalam mengelola negara,” imbuhnya. k22
"Ini juga menunjukan pemerintah tidak kompeten menyusun anggaran, karena langsung mengoreksinya," ujar Fadli di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Kamis (11/8). Fadli menjelaskan, APBN tersebut baru seminggu yang lalu disahkan, tetapi langsung di potong. Itu tidak bisa seenaknya, melainkan harus diajukan terlebih dahulu ke DPR RI.
Kalau tidak, bisa berimplikasi ke politik, karena melanggar Undang-Undang. Disisi lain pemotongan anggaran implikasinya sangat besar terhadap perekonomian rakyat. Pertumbuhan ekonomi yang dipatok 5,1 persen, tapi ternyata defisit negara Rp 236 triliun, berarti kata Fadli, negara rugi, tekor, karena penerimaan negara jauh dari target lantaran defisit itu lebih dari PDB yaitu 3 persen, maka bisa melanggar UU.
"Tax amnesty dengan target Rp 165 triliun yang masuk baru Rp 300 miliar. Jadi, negara ini nafsu besar, tapi tenaganya kurang. Kemudian hanya mengandalkan utang luar negeri. Ini kalau dibiarkan berbahaya,” imbuh pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Gerindra ini. Seharusnya kata Fadli, pemeirntah melakukan evaluasi terhadap program kerjanya.
Misalnya pembangunan infrastruktur itu untuk siapa dan mana yang harus dibangun? Demikian juga kereta api cepat. Kalau tak ada uang, tidak usah dibangun agar uang itu bisa dialihkan untuk pembangunan sektor guna mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat yang makin sulit saat ini. Untuk itu, postur perubahan APBN harus berorientasi pada politik anggaran ekonomi rakyat seperti pertanian, UKM, dan sebagainya.
Tapi yang ada sebaliknya, pemerintah justru memback up ekonomi besar. Terutama kepemilikan dan penguasaan lahan. Fadli pun memandang, pemerintah tidak punya visi lantaran banyak melakukan improvisasi.
"Jadi seperti tiba saat, tiba akal. Saya tidak ingin apa yang dikatakan Wapres Jusuf Kalla benar-benar terjadi. Dimana kalau Jokowi Presiden negara ini akan hancur. Saya juga tak tahu kemana negara ini dibawa?karen ada dua menteri yang berbeda. Ada yang ingin ke Amerika, ada juga yang ingin ke Tiongkok? Semua tergantung kepada pemerintah dalam mengelola negara,” imbuhnya. k22
Komentar