Komisi III Kunker ke Dirjen PSLBS Kementerian LHK
Komisi III DPRD Badung melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Direktorat Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun, dan Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), untuk menindaklanjuti soal sampah.
MANGUPURA, NusaBali
Kunjungan dipimpin Ketua Komisi III I Putu Alit Yandinata didampingi anggota, diikuti Kadis PUPR Badung IB Surya Suamba dan Kadis LHK Badung Wayan Puja.
Alit Yandinata, Selasa (4/2), mengatakan kultur sampah di Bali khususnya Badung sangat berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Perkembangan pariwisata yang meningkat dan dibarengi dengan kegiatan keagamaan membuat Bali menghasilkan sampah yang berbeda. “Kontek penanganan dan pengelolaan sampah yang kita hadapi dengan istilah darurat sampah harus dimulai dari diri sendiri dan lembaga,” ujarnya.
Artinya, lanjut politisi PDIP asal Abiansemal, ini penerapan edukasi sangat penting dalam memilah kultur sampah, yang sebagian besar sampah tercampur plastik, kaleng, dan dedaunan (organik) maka dari itu muncul istilah memilah.
“Sampah organik kita bisa jadikan kompos atau bisa diolah menjadi tenaga listrik, plastik kita pilah dan kita kembalikan ke pabrik yang memproduksi plastik, tidak serta merta teknologi canggih pun bisa menyelesaikan persoalan sampah di dunia tanpa dibarengi dengan edukasi,” ucapnya.
Pemkab Badung, lanjut Alit Yandinata, telah menganggarkan dana di perubahan sebesar Rp 9 miliar, di induk 2020 Rp 2,5 miliar untuk setiap desa dan Rp 30 miliar untuk tempat pengolahan sampah. Pihaknya berharap dengan anggaran tersebut bisa menjawab persoalan sampah di Badung.
Dia juga berharap kepada pengguna anggaran baik pemerintah daerah dan pemerintah desa bisa melakukan hal yang terbaik dalam pengelolaan anggaran untuk mengatasi persoalan sampah ini. “Tentu dibarengi dengan kesadaran masyarakat Badung mulai memilah sampah di rumah tangga sendiri,” tandasnya. *asa
Alit Yandinata, Selasa (4/2), mengatakan kultur sampah di Bali khususnya Badung sangat berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Perkembangan pariwisata yang meningkat dan dibarengi dengan kegiatan keagamaan membuat Bali menghasilkan sampah yang berbeda. “Kontek penanganan dan pengelolaan sampah yang kita hadapi dengan istilah darurat sampah harus dimulai dari diri sendiri dan lembaga,” ujarnya.
Artinya, lanjut politisi PDIP asal Abiansemal, ini penerapan edukasi sangat penting dalam memilah kultur sampah, yang sebagian besar sampah tercampur plastik, kaleng, dan dedaunan (organik) maka dari itu muncul istilah memilah.
“Sampah organik kita bisa jadikan kompos atau bisa diolah menjadi tenaga listrik, plastik kita pilah dan kita kembalikan ke pabrik yang memproduksi plastik, tidak serta merta teknologi canggih pun bisa menyelesaikan persoalan sampah di dunia tanpa dibarengi dengan edukasi,” ucapnya.
Pemkab Badung, lanjut Alit Yandinata, telah menganggarkan dana di perubahan sebesar Rp 9 miliar, di induk 2020 Rp 2,5 miliar untuk setiap desa dan Rp 30 miliar untuk tempat pengolahan sampah. Pihaknya berharap dengan anggaran tersebut bisa menjawab persoalan sampah di Badung.
Dia juga berharap kepada pengguna anggaran baik pemerintah daerah dan pemerintah desa bisa melakukan hal yang terbaik dalam pengelolaan anggaran untuk mengatasi persoalan sampah ini. “Tentu dibarengi dengan kesadaran masyarakat Badung mulai memilah sampah di rumah tangga sendiri,” tandasnya. *asa
Komentar