Penggarapan Ranperda LP2B Gabeng
DPRD Gianyar melalui Fraksi PDIP berinisiatif membuat Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
GIANYAR, NusaBali
Namun penggarapan Ranperda ini di tingkat Pansus bidang Ranperda LP2B DPRD Gianyar terkesan masih gabeng alias tak jelas. Ketakjelasan itu ditandai dengan ketiadaan Pansus tersebut menargetkan kapan penetapan Ranperda itu menjadi Perda.
Akibatnya, menurut beberapa anggota DPRD setempat, Ranperda ini potensial masuk daftar tumpukan Ranperda yang penyelesaiannya tersendat-sendat. ‘’Kalau Ranperda ini tak segera diselesaikan, tentu akan jadi preseden buruk bagi DPRD. Apalagi Ranperda LP2B merupakan salah satu Ranperda yang rentan jadi alat tawar kawasan oleh oknum tertentu kepada investor yang rajin mengincar lahan pertanian untuk lokasi akomodasi wisata,’’ jelas beberapa anggota DPRD setempat.
Ditemui di Gedung DPRD Gianyar, Senin (3/2), Ketua Pansus Ranperda LP2B yang juga Ketua Bapemperda (Badan Pembuat Peraturan Daerah)
I Made Budiasa mengakui, dirinya tak punya target kapan Ranperda LP2B ini akan tuntas jadi Perda. Kata dia, kini Ranperda ini masih jadi kajian di eksekutif. Dinas Pertanian juga sedang menjajaki subak subak yang siap lahannya untuk dijadikan kawasan LP2B. Selain itu, Pemkab tentu menghitung anggaran penerapan LP2B. Anggaran itu nantinya untuk biaya subsidi pupuk, bibit, pajak lahan, alat pertanian, dan lainnya. Yang tak kalah pelik, anggaran untuk penyediaan jalur ke kawasan LP2B yang representatif. ‘’Kapan Ranperda ini akan selesai, tergantung koordinasi pimpinan DPRD dengan eksekutif. Kami juga masih menunggu rapat Banmus,’’ jelas mantan Perbekel Peliatan, Kecamatan Ubud 2001-2011 ini.
Terkait kemandekan penggarapan Ranperda LP2B itu, Senin (3/2) siang, Budiasa yang anggota Komisi II DPRD Gianyar ini dipanggil oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Gianyar I Ketut Sudarsana. Budiasa diminta menghadap ke Ruang Fraski PDIP setempat. Dia ditanya tentang perkembangan pembahasan Ranperda LP2B tersebut. Namun Budiasa belum bisa memberikan jawaban yang memuaskan atas pekembangan Ranperda itu karena masih dalam kajian eksekutif.
Sudarsana akhirnya memerintahkan Budiasa selaku anggota Fraksi PDIP yang menjabat Ketua Pansus LP2B untuk merapatkan Pansus, Selasa (4/2) ini. ‘’Pansus ini harus bergerak cepat biar pembahasan Ranperda ini tak terkatung-katung,’’ jelas Sudarsana saat dikonfirmasi terpisah. Politisi yang Sekretaris DPC PDIP ini mengakui memerintahkan anggota Fraksi PDIP yang terlibat alam Pansus agar membahas Ranperda ini lebih intensif. Lebih-lebih Ranperda ini bagian dari inisiatif DPRD khususnya Fraksi PDIP.
Sebelumnya, DPRD Gianyar berinisiatif membuat Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Ranperda ini digarap guna membendung alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang makin tak terkendali. Data dari Dinas Pertanian Gianyar, luas lahan pertanian pangan tahun 2014 di Gianyar 15.526 hektare (ha). Luas ini menurun tahun 2015 menjadi 14.575 ha, tahun 2016 menjadi 14.376 ha. Tahun 2018, luas lahan pertanian di Gianyar 13.690 ha. Total penurunan lahan pertanian tahun 2014 - 2018 mencapai 2.745 ha. *lsa
Akibatnya, menurut beberapa anggota DPRD setempat, Ranperda ini potensial masuk daftar tumpukan Ranperda yang penyelesaiannya tersendat-sendat. ‘’Kalau Ranperda ini tak segera diselesaikan, tentu akan jadi preseden buruk bagi DPRD. Apalagi Ranperda LP2B merupakan salah satu Ranperda yang rentan jadi alat tawar kawasan oleh oknum tertentu kepada investor yang rajin mengincar lahan pertanian untuk lokasi akomodasi wisata,’’ jelas beberapa anggota DPRD setempat.
Ditemui di Gedung DPRD Gianyar, Senin (3/2), Ketua Pansus Ranperda LP2B yang juga Ketua Bapemperda (Badan Pembuat Peraturan Daerah)
I Made Budiasa mengakui, dirinya tak punya target kapan Ranperda LP2B ini akan tuntas jadi Perda. Kata dia, kini Ranperda ini masih jadi kajian di eksekutif. Dinas Pertanian juga sedang menjajaki subak subak yang siap lahannya untuk dijadikan kawasan LP2B. Selain itu, Pemkab tentu menghitung anggaran penerapan LP2B. Anggaran itu nantinya untuk biaya subsidi pupuk, bibit, pajak lahan, alat pertanian, dan lainnya. Yang tak kalah pelik, anggaran untuk penyediaan jalur ke kawasan LP2B yang representatif. ‘’Kapan Ranperda ini akan selesai, tergantung koordinasi pimpinan DPRD dengan eksekutif. Kami juga masih menunggu rapat Banmus,’’ jelas mantan Perbekel Peliatan, Kecamatan Ubud 2001-2011 ini.
Terkait kemandekan penggarapan Ranperda LP2B itu, Senin (3/2) siang, Budiasa yang anggota Komisi II DPRD Gianyar ini dipanggil oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Gianyar I Ketut Sudarsana. Budiasa diminta menghadap ke Ruang Fraski PDIP setempat. Dia ditanya tentang perkembangan pembahasan Ranperda LP2B tersebut. Namun Budiasa belum bisa memberikan jawaban yang memuaskan atas pekembangan Ranperda itu karena masih dalam kajian eksekutif.
Sudarsana akhirnya memerintahkan Budiasa selaku anggota Fraksi PDIP yang menjabat Ketua Pansus LP2B untuk merapatkan Pansus, Selasa (4/2) ini. ‘’Pansus ini harus bergerak cepat biar pembahasan Ranperda ini tak terkatung-katung,’’ jelas Sudarsana saat dikonfirmasi terpisah. Politisi yang Sekretaris DPC PDIP ini mengakui memerintahkan anggota Fraksi PDIP yang terlibat alam Pansus agar membahas Ranperda ini lebih intensif. Lebih-lebih Ranperda ini bagian dari inisiatif DPRD khususnya Fraksi PDIP.
Sebelumnya, DPRD Gianyar berinisiatif membuat Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Ranperda ini digarap guna membendung alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang makin tak terkendali. Data dari Dinas Pertanian Gianyar, luas lahan pertanian pangan tahun 2014 di Gianyar 15.526 hektare (ha). Luas ini menurun tahun 2015 menjadi 14.575 ha, tahun 2016 menjadi 14.376 ha. Tahun 2018, luas lahan pertanian di Gianyar 13.690 ha. Total penurunan lahan pertanian tahun 2014 - 2018 mencapai 2.745 ha. *lsa
Komentar