Peserta Tidak Hadir Tembus 626 Orang
Komisi I Tidak Mau Tindaklanjuti Isu Calo
Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan sistem Computer Asissted Test (CAT) CPNS Pemprov Bali memasuki hari keempat pelaksanaan.
DENPASAR,NusaBali
Peserta yang tidak hadir dalam seleksi yang digelar di Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM), Jalan Hayam Wuruk Denpasar, hingga Jumat (31/1) kemarin tembus 626 orang.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Bali I Ketut Lihadnyana, mengatakan seleksi di hari keempat dibatasi menjadi 4 sesi. Peserta yang ikut seleksi pada 4 sesi kemarin tercatat 1.456 orang yang hadir. Sementara yang tidak hadir sejumlah 144 orang. "Hari ini (kemarin,red) kita laksanakan 4 sesi saja. Yang tidak hadir masih rata-rata 5 persen," ujar Lihadnyana.
Sementara total hingga kemarin peserta yang mengikuti seleksi sebanyak 7.600 orang. Total yang hadir sebanyak 6.974 orang. Tidak hadir 626 orang. Artinya ada kenaikan persentase. Kalau ditotal dari 7.600 peserta yang terdaftar di hari keempat sekitar 8,2 pesen tidak hadir. Ketidakhadiran peserta pada Kamis (30/1) mencapai tertinggi yakni tembus 212 orang. "Dari empat hari pelaksanaan seleksi CPNS pada Kamis (30/1) tertinggi yakni 212 orang," tegas birokrat asal Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng ini.
Lihadnyana menyebutkan proses seleksi tetap mengikuti protap awal. Dari sisi mekanisme dan pengawasan tetap komitmen melibatkan semua stakeholder. Pemeriksaan terhadap para peserta juga tetap ketat seperti biasanya. Pemeriksaan barang bawaan, seperti perhiasan, arloji, hingga peralatan komunikasi tidak diizinkan untuk dibawa kedalam. Pengawasan juga dilakukan selama seleksi oleh petugas Satpol PP. "Proses pengawasan, pemeriksaan terhadap peserta tetap kita berlakukan ketat. Tidak ada perubahan sejak dari awal. Tetap berkeadilan, pokoknya tidak kasi kendor," ujar mantan Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa Propinsi Bali ini.
Untuk jadwal seleksi juga akan tetap marathon. Artinya meskipun hari Sabtu dan Minggu jadwal PNS libur, proses seleksi tetap berjalan. "Sabtu dan Minggu seleksi juga jalan terus. Nggak ada jedanya," tegas Lihadnyana.
Sementara Komisi I DPRD Bali membidangi aparatur negara terus melakukan pemantauan. Ketua Komisi I DPRD Bali I Nyoman Adnyana secara terpisah, Jumat kemarin mengatakan, Komisi I DPRD Bali yang menjadi leading sector dan melaksanakan fungsi pengawasan konsisten tidak ada kompromi. "Artinya kalau ada temuan penyimpangan atau pelanggaran silahkan adukan kepada kami. Masyarakat silahkan pantau. Tetapi tetap dengan fakta dan data. Jangan fitnah," ujar politisi PDI Perjuangan asal Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani Bangli ini.
Adnyana mencontohkan isu-isu ada calo yang bermain dan gerilya untuk bisa membantu meloloskan. Kalau masih sekedar isu menurut Adnyana tidak akan ditindaklanjuti oleh dewan. "Kalau cuman isu ya lewat. Kalau ada fakta dan datanya kami pasti tindaklanjuti," ujar Adnyana.
Adnyana menyebutkan dari perbandingan dengan daerah lain yang dipantau Komisi I DPRD Bali untuk di Provinsi Bali lumayan mantap. "BKD Bali harus pertahankan kinerja ini supaya menjadi percontohan di Indonesia," tegas mantan anggota DPRD Bangli 3 periode. *nat
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Bali I Ketut Lihadnyana, mengatakan seleksi di hari keempat dibatasi menjadi 4 sesi. Peserta yang ikut seleksi pada 4 sesi kemarin tercatat 1.456 orang yang hadir. Sementara yang tidak hadir sejumlah 144 orang. "Hari ini (kemarin,red) kita laksanakan 4 sesi saja. Yang tidak hadir masih rata-rata 5 persen," ujar Lihadnyana.
Sementara total hingga kemarin peserta yang mengikuti seleksi sebanyak 7.600 orang. Total yang hadir sebanyak 6.974 orang. Tidak hadir 626 orang. Artinya ada kenaikan persentase. Kalau ditotal dari 7.600 peserta yang terdaftar di hari keempat sekitar 8,2 pesen tidak hadir. Ketidakhadiran peserta pada Kamis (30/1) mencapai tertinggi yakni tembus 212 orang. "Dari empat hari pelaksanaan seleksi CPNS pada Kamis (30/1) tertinggi yakni 212 orang," tegas birokrat asal Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng ini.
Lihadnyana menyebutkan proses seleksi tetap mengikuti protap awal. Dari sisi mekanisme dan pengawasan tetap komitmen melibatkan semua stakeholder. Pemeriksaan terhadap para peserta juga tetap ketat seperti biasanya. Pemeriksaan barang bawaan, seperti perhiasan, arloji, hingga peralatan komunikasi tidak diizinkan untuk dibawa kedalam. Pengawasan juga dilakukan selama seleksi oleh petugas Satpol PP. "Proses pengawasan, pemeriksaan terhadap peserta tetap kita berlakukan ketat. Tidak ada perubahan sejak dari awal. Tetap berkeadilan, pokoknya tidak kasi kendor," ujar mantan Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa Propinsi Bali ini.
Untuk jadwal seleksi juga akan tetap marathon. Artinya meskipun hari Sabtu dan Minggu jadwal PNS libur, proses seleksi tetap berjalan. "Sabtu dan Minggu seleksi juga jalan terus. Nggak ada jedanya," tegas Lihadnyana.
Sementara Komisi I DPRD Bali membidangi aparatur negara terus melakukan pemantauan. Ketua Komisi I DPRD Bali I Nyoman Adnyana secara terpisah, Jumat kemarin mengatakan, Komisi I DPRD Bali yang menjadi leading sector dan melaksanakan fungsi pengawasan konsisten tidak ada kompromi. "Artinya kalau ada temuan penyimpangan atau pelanggaran silahkan adukan kepada kami. Masyarakat silahkan pantau. Tetapi tetap dengan fakta dan data. Jangan fitnah," ujar politisi PDI Perjuangan asal Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani Bangli ini.
Adnyana mencontohkan isu-isu ada calo yang bermain dan gerilya untuk bisa membantu meloloskan. Kalau masih sekedar isu menurut Adnyana tidak akan ditindaklanjuti oleh dewan. "Kalau cuman isu ya lewat. Kalau ada fakta dan datanya kami pasti tindaklanjuti," ujar Adnyana.
Adnyana menyebutkan dari perbandingan dengan daerah lain yang dipantau Komisi I DPRD Bali untuk di Provinsi Bali lumayan mantap. "BKD Bali harus pertahankan kinerja ini supaya menjadi percontohan di Indonesia," tegas mantan anggota DPRD Bangli 3 periode. *nat
Komentar