Pemkab Badung Raih Predikat BB
Hasil Evaluasi Penerapan SAKIP Pemkab/Pemkot Wilayah II 2019
Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa didampingi Sekda I Wayan Adi Arnawa menghadiri acara penyerahan rapor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), di Hotel Inaya Putri Bali Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Senin (27/1).
MANGUPURA, NusaBali
Hasil evaluasi penerapan SAKIP pemkab/pemkot wilayah II tahun 2019 di Bali diserahkan oleh Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Muhammad Yusuf Ateh Ak, MBA. Hasilnya, Kabupaten Badung diganjar predikat BB atau kategori baik dengan nilai 77,90 meningkat dari sebelumnya 77,53 dalam hal penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah.
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Andi Rahadian, menjelaskan evaluasi ini dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah No 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden No 29/2014 tentang SAKIP. KemenPAN-RB telah melakukan bimbingan teknis dan asistensi SAKIP terhadap 84 kementerian/lembaga dengan 418 unit kerja, 34 pemprov dengan 1.027 OPD, dan 514 kabupaten/kota dengan 20.756 OPD pada 2019.
Pada kesempatan tersebut sebanyak 161 pemkab/pemkot dan provinsi di wilayah II diberikan hasil evaluasinya serta rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan di tahun selanjutnya. Wilayah II ini meliputi Bali, DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Lampung. Menurutnya, salah satu langkah konkret yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan reformasi birokrasi adalah melalui pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien. Hal ini dilakukan dengan menerapkan SAKIP.
Wabup Suiasa mengatakan predikat BB dan peningkatan nilai dari sebelumnya 77,53 menjadi 77,90 merupakan bukti Pemkab Badung sudah mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang berorientasi pada hasil. Dimana semua kebijakan dan program-program strategis yang dicanangkan oleh pemda sudah dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, serta tidak keluar dari regulasi atau aturan yang berlaku. Dalam hal tata kelola keuangan Pemkab Badung sudah dijalankan secara efektif dan efisien baik dari tahap perencanaan sampai ke tahap pelaksanaan program.
“Ini semua berkat kerja sama dan sinergitas yang terjalin baik antarsemua OPD dalam menjalankan collaboration government, sehingga kita bisa meraih penghargaan ini, sekaligus kita jadikan bahan evaluasi untuk meraih hasil yang lebih baik di tahun berikutnya. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah daerah yang sudah menunjukkan totalitas dan loyalitasnya untuk pemerintah daerah,” ujar Wabup Suiasa. *
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Andi Rahadian, menjelaskan evaluasi ini dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah No 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden No 29/2014 tentang SAKIP. KemenPAN-RB telah melakukan bimbingan teknis dan asistensi SAKIP terhadap 84 kementerian/lembaga dengan 418 unit kerja, 34 pemprov dengan 1.027 OPD, dan 514 kabupaten/kota dengan 20.756 OPD pada 2019.
Pada kesempatan tersebut sebanyak 161 pemkab/pemkot dan provinsi di wilayah II diberikan hasil evaluasinya serta rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan di tahun selanjutnya. Wilayah II ini meliputi Bali, DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Lampung. Menurutnya, salah satu langkah konkret yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan reformasi birokrasi adalah melalui pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien. Hal ini dilakukan dengan menerapkan SAKIP.
Wabup Suiasa mengatakan predikat BB dan peningkatan nilai dari sebelumnya 77,53 menjadi 77,90 merupakan bukti Pemkab Badung sudah mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang berorientasi pada hasil. Dimana semua kebijakan dan program-program strategis yang dicanangkan oleh pemda sudah dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, serta tidak keluar dari regulasi atau aturan yang berlaku. Dalam hal tata kelola keuangan Pemkab Badung sudah dijalankan secara efektif dan efisien baik dari tahap perencanaan sampai ke tahap pelaksanaan program.
“Ini semua berkat kerja sama dan sinergitas yang terjalin baik antarsemua OPD dalam menjalankan collaboration government, sehingga kita bisa meraih penghargaan ini, sekaligus kita jadikan bahan evaluasi untuk meraih hasil yang lebih baik di tahun berikutnya. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah daerah yang sudah menunjukkan totalitas dan loyalitasnya untuk pemerintah daerah,” ujar Wabup Suiasa. *
Komentar