Koster Pastikan Tol Trans Jawa-Bali Tidak Ada
Wacana pusat membangun Jalan Tol Trans Jawa-Bali menyambungkan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi dan Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana dipastikan tidak ada barangnya.
DENPASAR,NusaBali
Koster mengatakan sudah mengecek langsung ke pusat dan dipastikan proyek itu tidak ada. Yang sudah pasti adalah pembangunan Lintas Rel Terpadu (LRT) dan kereta api lingkar Bali.
Hal itu diungkapkan Gubernur Koster usai upacara mendem dasar (peletakan batu pertama) pembangunan Gedung Majelis Desa Adat Provinsi Bali (eks Kantor Bawaslu Bali) Jalan Tjokorda Agung Tresna Niti Mandala Denpasar, Soma Paing Warigadean, Senin (27/1) siang. Gubernur Koster merespon adanya penolakan sejumlah kepala daerah dan tokoh masyarakat terkait rencana pembangunan Jalan Tol Trans Jawa-Bali. "Saya pastikan tidak ada itu barang. Itu cuman wacana dan kayak virus corona (wabah virus mematikan di China)," kelakar Koster didampingi Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama.
Koster menegaskan yang sudah pasti akan digarap atau dalam FS (feasibility study) di Bali pada tahun 2020 adalah pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Tabanan-Denpasar. "Sudah akan FS Tahun 2020. Pembangunannya saya pertegas dulu, bahwa akan dilaksanakan bertahap dengan panjang awal 40 kilometer," ujar politisi PDIP asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng ini.
Koster menyebutkan juga selain infrastruktur Jalan Tol Gilimanuk-Tabanan-Denpasar juga direncanakan pembangunan LRT yang melintasi Wilayah Kuta, Kabupaten Badung, Wilayah Bandara Ngurah Rai Badung, Kawasan Sanur, Kota Denpasar dengan koneksitas ke kawasan pariwisata. "Itu pihak swasta yang akan menggarapnya sudah presentasi kepada kita sebanyak 2 kali. Ini LRT yang akan dibangun adalah model transportasi bawah tanah," ujar Koster.
Selain LRT di Bali Selatan atau di Wilayah Kuta, Badung-Bandara Ngurah Rai-Sanur juga akan dibangun LRT sambungkan Bali Utara dan Bali Selatan. "Ini juga sudah presentasi kepada kita. Modelnya nanti bisa di bawah tanah dan bisa di atas tanah. Yang jelas saya sudah tanya investornya dan supaya mereka benar-benar siap. Tidak merugi juga. Saya tidak mau menjadi pejabat yang menerima investasi yang membuat investornya rugi," ujar mantan anggota DPR RI 3 periode ini.
Sementara Komisi III DPRD Bali membidangi infrastruktur dan pembangunan sudah menggelar rapat di Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Senin (27/1) siang. Komisi III DPRD Bali mengundang Dinas Perhubungan dan PT Angkasa Pura I terkait dengan rencana pembangunan LRT lintas Kuta-Bandara Ngurah Rai. Dalam rapat tersebut Komisi III DPRD Bali baru menghimpun informasi terkait rencana pembangunan LRT melintasi Kuta-Bandara Ngurah Rai dan Sanur. Sementara rencana pembangunan masih dalam kajian alias FS.
Ketua Komisi III DPRD Bali, I Kadek Diana, dikonfirmasi usai rapat kemarin mengatakan soal pembangunan LRT di Bali selama ini baru muncul di media massa saja. "Kita selama ini kan baru ikuti di media massa dan media online saja. Hari ini (kemarin, red) kita sudah dapat penjelasan dari pihak PT Angkasa Pura yang bertindak sebagai inisiator. Semuanya masih dalam tahapan FS," ujar Kadek Diana, kemarin sore langsung berangkat ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta (bukan ke Kemenhub seperti berita sebelumnya).
Kadek Diana mengatakan pihak PT Angkasa Pura sebagai inisiator dari pembangunan LRT melintasi Wilayah Kuta-Bandara Ngurah Rai diharapkan melakukan studi kelayakan dan nanti juga ada koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan provinsi. "Kita minta dilakukan studi kelayakan, kemudian diselesaikan MoU-nya dengan investor yang akan menggarap," kata politisi asal Banjar Kebalian, Desa/Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar ini.
Sementara terkait dengan wacana pembangunan Jalan Tol Jawa-Bali menurut Kadek Diana dirinya baru membaca di media online saja. Pihaknya pun tegaskan ke Jakarta tidak dalam rangka menanyakan Jalan Tol Jawa Bali.
Tetapi fokus untuk masalah LRT ke BKPM. Karena untuk penanaman modal di Indonesia itu yang menangani adalah BKPM. Termasuk ketika ada investor yang menggarap LRT akan melalui BKPM. "Jadi saya klarifikasi bahwa kita ke Jakarta untuk menindaklanjuti rencana pembangunan LRT yang sedang dalam kajian. Kalau masalah Jalan Tol Jawa-Bali belum bicara ke sana. Karena saya baru baca di media online saja. Apalagi Pak Gubernur Bali sudah tegaskan barang itu nggak ada," ujar Kadek Diana. *nat
Hal itu diungkapkan Gubernur Koster usai upacara mendem dasar (peletakan batu pertama) pembangunan Gedung Majelis Desa Adat Provinsi Bali (eks Kantor Bawaslu Bali) Jalan Tjokorda Agung Tresna Niti Mandala Denpasar, Soma Paing Warigadean, Senin (27/1) siang. Gubernur Koster merespon adanya penolakan sejumlah kepala daerah dan tokoh masyarakat terkait rencana pembangunan Jalan Tol Trans Jawa-Bali. "Saya pastikan tidak ada itu barang. Itu cuman wacana dan kayak virus corona (wabah virus mematikan di China)," kelakar Koster didampingi Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama.
Koster menegaskan yang sudah pasti akan digarap atau dalam FS (feasibility study) di Bali pada tahun 2020 adalah pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Tabanan-Denpasar. "Sudah akan FS Tahun 2020. Pembangunannya saya pertegas dulu, bahwa akan dilaksanakan bertahap dengan panjang awal 40 kilometer," ujar politisi PDIP asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng ini.
Koster menyebutkan juga selain infrastruktur Jalan Tol Gilimanuk-Tabanan-Denpasar juga direncanakan pembangunan LRT yang melintasi Wilayah Kuta, Kabupaten Badung, Wilayah Bandara Ngurah Rai Badung, Kawasan Sanur, Kota Denpasar dengan koneksitas ke kawasan pariwisata. "Itu pihak swasta yang akan menggarapnya sudah presentasi kepada kita sebanyak 2 kali. Ini LRT yang akan dibangun adalah model transportasi bawah tanah," ujar Koster.
Selain LRT di Bali Selatan atau di Wilayah Kuta, Badung-Bandara Ngurah Rai-Sanur juga akan dibangun LRT sambungkan Bali Utara dan Bali Selatan. "Ini juga sudah presentasi kepada kita. Modelnya nanti bisa di bawah tanah dan bisa di atas tanah. Yang jelas saya sudah tanya investornya dan supaya mereka benar-benar siap. Tidak merugi juga. Saya tidak mau menjadi pejabat yang menerima investasi yang membuat investornya rugi," ujar mantan anggota DPR RI 3 periode ini.
Sementara Komisi III DPRD Bali membidangi infrastruktur dan pembangunan sudah menggelar rapat di Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Senin (27/1) siang. Komisi III DPRD Bali mengundang Dinas Perhubungan dan PT Angkasa Pura I terkait dengan rencana pembangunan LRT lintas Kuta-Bandara Ngurah Rai. Dalam rapat tersebut Komisi III DPRD Bali baru menghimpun informasi terkait rencana pembangunan LRT melintasi Kuta-Bandara Ngurah Rai dan Sanur. Sementara rencana pembangunan masih dalam kajian alias FS.
Ketua Komisi III DPRD Bali, I Kadek Diana, dikonfirmasi usai rapat kemarin mengatakan soal pembangunan LRT di Bali selama ini baru muncul di media massa saja. "Kita selama ini kan baru ikuti di media massa dan media online saja. Hari ini (kemarin, red) kita sudah dapat penjelasan dari pihak PT Angkasa Pura yang bertindak sebagai inisiator. Semuanya masih dalam tahapan FS," ujar Kadek Diana, kemarin sore langsung berangkat ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta (bukan ke Kemenhub seperti berita sebelumnya).
Kadek Diana mengatakan pihak PT Angkasa Pura sebagai inisiator dari pembangunan LRT melintasi Wilayah Kuta-Bandara Ngurah Rai diharapkan melakukan studi kelayakan dan nanti juga ada koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan provinsi. "Kita minta dilakukan studi kelayakan, kemudian diselesaikan MoU-nya dengan investor yang akan menggarap," kata politisi asal Banjar Kebalian, Desa/Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar ini.
Sementara terkait dengan wacana pembangunan Jalan Tol Jawa-Bali menurut Kadek Diana dirinya baru membaca di media online saja. Pihaknya pun tegaskan ke Jakarta tidak dalam rangka menanyakan Jalan Tol Jawa Bali.
Tetapi fokus untuk masalah LRT ke BKPM. Karena untuk penanaman modal di Indonesia itu yang menangani adalah BKPM. Termasuk ketika ada investor yang menggarap LRT akan melalui BKPM. "Jadi saya klarifikasi bahwa kita ke Jakarta untuk menindaklanjuti rencana pembangunan LRT yang sedang dalam kajian. Kalau masalah Jalan Tol Jawa-Bali belum bicara ke sana. Karena saya baru baca di media online saja. Apalagi Pak Gubernur Bali sudah tegaskan barang itu nggak ada," ujar Kadek Diana. *nat
1
Komentar