Klungkung Peringkat I Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemerikasaan BPK 2019
Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menghadiri Pertemuan Persiapan Pelaksanaan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 di Ruang Rapat Arjuna Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali Jl DI Panjaitan No 2 Renon, Denpasar, Selasa (21).
SEMARAPURA, NusaBali
Bupati didampingi Sekda Klungkung I Gede Putu Winastra. Rapat tersebut dipimpin Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali Sri Haryoso Suliyanto. Turut dihadiri Sekrataris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, Bupati/Wali Kota se-Bali, Kepala Inspektorat Provinsi Bali, I Wayan Sugiada, dan Kepala Inspektorat se-Provinsi Bali, serta undangan terkait lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali Sri Haryoso Suliyanto menyampaikan terkait pemeriksaan ini, untuk efektivitas pelaksanaan pekerjaan lapangan dan mempertimbangkan libur hari raya Idul Fitri tahun 2020. Pemerintah Daerah wajib menyerahkan Laporan Keuangan (LK) Unaudited paling lama 15 Maret 2020. "Penyerahan LK Unaudited dilakukan oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, apabila berhalangan dapat diwakilkan Sekda dengan kuasa dari Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah," ujarnya.
Pihaknya juga memaparkan bahwa Kabupaten Klungkung menjadi peringkat pertama rekaptulasi hasil pemantuan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan sampai dengan semester II tahun 2019 dengan rekomendasi sebanyak 720 dengan status 99,86 persen. " saya melihat Kabupaten Klungkung mengalami peningkatan sangat drastis. Dari peringkat enam menjadi peringkat satu," imbuhnya
Sementara itu, Bupati Suwirta dalam pertemuan tersebut mengatakan, pemeriksaan keuangan itu tidak sebatas pemeriksaan keuangan bisa, tapi ada indikator-indikator lainnya yang perlu dipelajari. "Angka statistik Klungkung sudah mulai naik bahkan menjadi peringkat satu, saya selalu mendampingi jika ada kesalahan harus segera dituntaskan," ujar Bupati Suwirta. Pihaknya juga mengucapak terimakasih atas pembinaan dan evaluasi. Kami akan terus kawal pembangunan dan keuangan daerah demi mensejahterakan masyarakat.*wan
Bupati didampingi Sekda Klungkung I Gede Putu Winastra. Rapat tersebut dipimpin Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali Sri Haryoso Suliyanto. Turut dihadiri Sekrataris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, Bupati/Wali Kota se-Bali, Kepala Inspektorat Provinsi Bali, I Wayan Sugiada, dan Kepala Inspektorat se-Provinsi Bali, serta undangan terkait lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali Sri Haryoso Suliyanto menyampaikan terkait pemeriksaan ini, untuk efektivitas pelaksanaan pekerjaan lapangan dan mempertimbangkan libur hari raya Idul Fitri tahun 2020. Pemerintah Daerah wajib menyerahkan Laporan Keuangan (LK) Unaudited paling lama 15 Maret 2020. "Penyerahan LK Unaudited dilakukan oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, apabila berhalangan dapat diwakilkan Sekda dengan kuasa dari Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah," ujarnya.
Pihaknya juga memaparkan bahwa Kabupaten Klungkung menjadi peringkat pertama rekaptulasi hasil pemantuan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan sampai dengan semester II tahun 2019 dengan rekomendasi sebanyak 720 dengan status 99,86 persen. " saya melihat Kabupaten Klungkung mengalami peningkatan sangat drastis. Dari peringkat enam menjadi peringkat satu," imbuhnya
Sementara itu, Bupati Suwirta dalam pertemuan tersebut mengatakan, pemeriksaan keuangan itu tidak sebatas pemeriksaan keuangan bisa, tapi ada indikator-indikator lainnya yang perlu dipelajari. "Angka statistik Klungkung sudah mulai naik bahkan menjadi peringkat satu, saya selalu mendampingi jika ada kesalahan harus segera dituntaskan," ujar Bupati Suwirta. Pihaknya juga mengucapak terimakasih atas pembinaan dan evaluasi. Kami akan terus kawal pembangunan dan keuangan daerah demi mensejahterakan masyarakat.*wan
Komentar