Pemkab Badung Validasi Data Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan
Pemerintah Kabupaten Badung melakukan validasi data penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
MANGUPURA, NusaBali
Validasi data ini ditarget rampung akhir Januari 2020, sehingga Badung benar-benar memiliki data akurat terkait kepesertaan penduduk Badung di BPJS Kesehatan.
“Dengan data yang valid, akan lebih efektif dalam penggunaan anggaran APBD untuk pembayaran BPJS Kesehatan,” kata Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Badung I Made Wira Dharmajaya di Puspem Badung, Selasa (14/1).
Wabup Suiasa mengatakan langkah validasi data PBI BPJS Kesehatan ini untuk mendapatkan data pasti yang nanti berdampak langsung pada kepastian anggaran dalam APBD. Diakui data PBI BPJS yang tercatat 256 ribu jiwa lebih belum rasional dibandingkan jumlah penduduk Badung yang mencapai 488 ribu jiwa. “Artinya ada 50 persen warga yang kita biayai dari APBD. Padahal bila bicara logika, jumlah pengangguran sedikit begitu pula KK miskin juga menurun. Karena itulah kita inginkan dana APBD ini agar efektif sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Sehingga dana-dana ini berapa sebenarnya yang layak dan patut kita anggarkan,” jelasnya.
Sebelum mengeksekusi pembayaran pada Februari 2020 nanti, Wabup Suiasa menginginkan data yang pasti dan valid. Untuk itu semua perangkat daerah terkait diajak bekerja, sehingga di akhir Januari 2020 ini sudah valid memiliki data yang sebenarnya. Setelah itu, di internal baru melakukan komparasi dengan apa yang dimiliki BPJS.
“Tugas kita yaitu validasi data per sektor dulu. Data tersebut dibawa ke Kominfo untuk dibuatkan data kolektor. Dengan demikian, kita dapat melihat data riil dan itulah yang nanti kita bicarakan dengan BPJS untuk penganggarannya lebih lanjut,” tandasnya. *asa
“Dengan data yang valid, akan lebih efektif dalam penggunaan anggaran APBD untuk pembayaran BPJS Kesehatan,” kata Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Badung I Made Wira Dharmajaya di Puspem Badung, Selasa (14/1).
Wabup Suiasa mengatakan langkah validasi data PBI BPJS Kesehatan ini untuk mendapatkan data pasti yang nanti berdampak langsung pada kepastian anggaran dalam APBD. Diakui data PBI BPJS yang tercatat 256 ribu jiwa lebih belum rasional dibandingkan jumlah penduduk Badung yang mencapai 488 ribu jiwa. “Artinya ada 50 persen warga yang kita biayai dari APBD. Padahal bila bicara logika, jumlah pengangguran sedikit begitu pula KK miskin juga menurun. Karena itulah kita inginkan dana APBD ini agar efektif sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Sehingga dana-dana ini berapa sebenarnya yang layak dan patut kita anggarkan,” jelasnya.
Sebelum mengeksekusi pembayaran pada Februari 2020 nanti, Wabup Suiasa menginginkan data yang pasti dan valid. Untuk itu semua perangkat daerah terkait diajak bekerja, sehingga di akhir Januari 2020 ini sudah valid memiliki data yang sebenarnya. Setelah itu, di internal baru melakukan komparasi dengan apa yang dimiliki BPJS.
“Tugas kita yaitu validasi data per sektor dulu. Data tersebut dibawa ke Kominfo untuk dibuatkan data kolektor. Dengan demikian, kita dapat melihat data riil dan itulah yang nanti kita bicarakan dengan BPJS untuk penganggarannya lebih lanjut,” tandasnya. *asa
Komentar