Gubernur Koster Dipuji Menteri PPN/Bappenas

Gubernur Koster dapat pujian dari menteri atas kebijakannya yang telah membuat Bali bersih dan ramah lingkungan. Selain Gubernur Koster dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, penandatanganan MoU tentang Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon kemarin juga dihadiri Gubernur Riau, Syamsuar, serta Pimpinan OPD lingkup Pemprov Bali. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Koster dan Suharso Monoarfa sempat berbalas pujian. Keduanya juga terkesan ada kedekatan, karena sama-sama alumni ITB Bandung. Gubernur Koster kuliah di ITB angkatan 1981, sementara Suharso angkatan 1974.

"Pak Menteri ini (Suharso) kakak kelas saya di ITB, kakak kelas jauh. Beliau juga bos saya di Badan Anggaran DPR RI 2004-2009. Beliau sudah dua kali jadi menteri, yakni Menteri Perumahan Rakyat dan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Sedangkan saya baru sekali jadi Gubernur. Kita berjodoh. Nanti saya akan minta banyak kepada Pak Menteri supaya Bali dibantu," ujar Gubernur Koster.

Suharso pun tidak mau kalah. Saat giliran memberikan sambutan, Suharto balik memuji Gubernur Koster, adik kelasnya di ITB dulu. "Gubernur Koster ini orangnya cerdas. Saya lihat data pembangunan di Bali di bawah kepemimpinan Pak Koster, semuanya rata-rata di atas angka nasional. Jadi, apanya mau saya bantu lagi?" papar Suharso disambut tepuk tangan hadirin.

Suharso menambahkan, walaupun lahir di Nusa Tenggar Barat (NTB), namun dirinya berdarah Bali. "Saya waktu masih bayi,  tidak bisa mendapatkan air susu ibu (ASI), karena ibu saya ada gangguan kesehatan. Namun, ada kerabat dari Bali saat itu menggantikan posisi ibu dan memberikan saya ASI. Jadi, saya punya darah Bali juga. Maka, kalau sudah Bali yang minta, apa pun akan saya bantu untuk Pulau De-wata," tandas Suharso.

Sementara, dalam sambutannya, Gubernur Koster menegaskan MoU tentang Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon sesuai dengan visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, dalam upaya untuk mewujudkan Bali yang bersih, hijau, dan indah. Menurut Koster, berbagai upaya dan inisiatif telah dilakukan Pemprov Bali, salah satunya dengan upaya menurunkan emisi gas rumah kaca melalui pembangunan rendah karbon.

Koster menyebutkan, sudah diterbitkan sejumlah regulasi sebagai upaya untuk memperkuat proses perencanaan pembangunan melalui integrasi antara program pelestarian lingkungan, program penanganan perubahan iklim, dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Antara lain, Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih, sebagai salah satu komponen regulasi yang mengatur penerapan dan pengelolaan energi bersih.

"Dalam mendukung energi bersih ini, kita minta pembangkit listrik yang ada di Bali wajib menggunakan gas alam cair dan energi terbarukan. Selain itu, mendorong bangunan pemerintah, komersil, industri termasuk hotel, restoran, dan rumah tangga wajib menggunakan energi bersih melalui atap panel surya maupun bangunan hijau,” katanya.

“Kita juga memberikan peran kepada masyarakat, UMKM, desa adat, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengelola energi bersih, baik secara mandiri mupun bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Nasional (BUMN) atau swasta," lanjut Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.

Di samping itu, Pemprov Bali di bawah Gubernur Koster juga menerbitkan Pergub Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, suatu kebijakan yang mengatur pembatasan atau pelarangan pemakaian bahan plastik sekali pakai seperti kantong plastik, polysterina (styrofoam), dan sedotan plastik. Masalahnya, komponen ini merupakan sampah plastik terbanyak yang mencemari lingkungan di Bali. "Kini banyak yang telah meniru program ini. Para duta besar negara sahabat juga mendatangi saya,tanya bagaimana caranya kok rakyat Bali mau tertib," beber Koster.

Untuk menyukseskan program ‘Bali Bersih’, juga telah dikeluarkan Pergub Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, yang mengubah pola lama dalam menangani persampahan melalui pemilahan langsung dari sumbernya, sehingga seluruh sampah diharapkan dapat tertangani dengan baik.

"Permasalahan sampah mestinya diselesaikan sedekat mungkin dari sumbernya dan seminimal mungkin dibawa ke TPA. Kalau mungkin, hanya residu akhir dari pengolahan sampah sampah yang dibawa ke TPA. Dulu sampah ditumpuk di satu tempat. Lama-lama numpuk dan jadi masalah besar hingga sekarang," tegas Koster yang juga mantan anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP Dapil Bali tiga kali periode.

Selain itu, juga diberlakukan Pergub Bali Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, yang akan mengendalikan penggunaan kendaraan bermotor berbahan bakar minyak fosil secara bertahap dengan menetapkan zona pada kawasan-kawasan wisata utama, seperti Sanur (Denpasar), Kuta (Badung), Ubud (Gianyar), dan Nusa Penida (Klungkung).

Sedangkan dalam upaya mewujudkan pembangunan rendah karbon, Pemrov Bali juga memberlakukan Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik, yang didasarkan pada kesadaran terhadap bahaya pemakaian bahan kimia sintetis dalam sistem pertanian yang sudah dirasakan sejak memasuki abad ke-21.

"Meningkatnya pemakaian pupuk dan obat-obatan sintetis serta varietas unggul, menyebabkan petani semakin tergantung terhadap bahan-bahan tersebut. Ujung-ujungnya, menyebabkan menurunnya kesuburan tanah, keanekaragaman hayati, dan kualitas lingkungan hidup," sebut Koster.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menegaskan pembangunan rendah karbon didorong untuk dapat menjadi salah satu basis utama pembangunan. Suharso pun memuji Bali yang sudah menerapkan pola pembangunan rendah karbon. "Kita harus meniru Bali,” jelas politisi PPP ini.

Suharso memaparkan, akibat karbon tidak terkendali, terjadi perubahan iklim sangat ekstrim. “Jakarta sudah menjadi contoh yang kena dampak perubahan iklim akibat karbon tinggi. Volume hujan makin tinggi. Maka, mulai sekarang harus kita upayakan pembangunan itu ramah lingkungan," kata Suharso.

Menurut Suharso, Indonesia di masa mendatang perlu melaksanakan pembangunan yang tidak hanya memperhatikan peningkatan pertumbuhan ekonomi, namun juga perlu mempertimbangkan dan memperhitungkan dengan benar aspek daya dukung serta daya tampung sumber daya alam dan lingkungan, termasuk tingkat emisi gas rumah kaca yang ditimbulkan.

"Kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup ini sangat signifikan pengaruhnya bagi pembangunan. Kami telah memproyeksikan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan yang tidak dijaga, pada suatu waktu akan menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang tentu saja merugikan bagi keberlanjutan pembangunan kita," katanya.

Pada bagian lain, Suharso menyatakan mendorong Bali untuk jadi contoh penggunaan pembangkit listrik dari tenaga sampah. "Jumlah sampah di Bali cukup besar dan lebih banyak berasal dari kalangan kelas menengah, sehingga kandungan energinya besar. Kalau kandungan energinya besar, kenapa tidak dikelola menjadi bahan bakar?" sergah Suharso.

Menurut Suharso, sesungguhnya pola-pola rumah tangga di Bali sudah mau mengumpulkan sampah, juga ada bank-bank sampah. Jika selanjutnya sampah tersebut dikelola menjadi pelet, maka pelet tersebut dapat digunakan untuk membantu menurunkan emisi pada pembangkit listrik yang menggunakan batubara. "Selama ini, pelet memang tidak dibeli dari Bali, tetapi dibeli dari daerah lain oleh PLN," paparnya.

Karena itu, Suharso mendorong supaya pengelolaan sampah di Bali menjadi sumber energi dalam skala yang lebih besar. "Menurut saya, kenapa tidak energi sampah itu ditransfer menjadi energi listrik?" Suharso melihat rintisan yang dilakukan Bali terkait dengan kepedulian terhadap lingkungan dan juga menuju penggunaan energi bersih sudah banyak, sehingga dia optimistis masyarakat Bali bisa mendukung terwujudnya pembangkit listrik dari tenaga sampah.  *nat